Pasific Pos.com
Info Papua

Sekwan: Pelantikan Anggota DPRP Periode 2019-2024 Tetap Dilaksanakan

Jayapura, – Sekretaris Dewan (Sekwan)  DPR Papua, DR. Julia J. Waromi, SE. M.Si mengatakan, tak ada alasan tidak melantik anggota DPR Papua periode 2019-2024, sebab masa jabatan anggota DPRP periode sebelumnya telah berakhir tanggal  30 Oktober 2019.

Apalagi lanjut,  Sekwan Julia Waromi,  pihaknya telah menerima SK dari pusat pada 29 Oktober pagi, sehingga pada siangnya langsung dilakukan Rapat Banmus untuk menetapkan jadwal pelantikan pada 31 Oktober besok.

“Awalnya juga ada isu berkembang bahwa kemungkinan molor karena tekait dengn pengangkatan 14 kursi. Tapi kami tunggu hingga proses 14 belum. Jadi kami masih tunggu dari eksekutif. Makanya apapun itu,  tetap jalan besok pelantikan tidak bisa tidak,” tandas Julia Waromi, ketika ditemui di ruang kerjanya,  Rabu (30/10/19).

Bahkan kata Julia Waromi, pihaknya sudah mengirim surat ke Kepala Pengadilan Tinggi Papua karena Kepala Pengadilan Tinggi yang akan melantik para anggota dewan tersebut.

Selain itu,  ia juga mengungkapkan,  dalam pelantikan nanti diperkirakan 500 tamu undangan akan hadir dan hanya tamu undangan ini yang diperbolehkan masuk dalam ruang sidang.

“Tamu dari pusat kalau tidak ada halangan Dirjen Otda akan hadir. Kemudian anggota DPR RI dari daerah pemilihan Papua yakni Komarudin Watubun, Yan Mandenas, dan Sulaeman Hamzah,” ungkapnya.

Namun untuk masalah pengamanan, pihaknya sudah menyurati Kapolda, minta pengamanan untuk mengantisipasi hal-hal tak diinginkan.

Kemudian imbuhnya, seteleh dilantik para anggota dewan ini, akan langsung lakukan pemilihan ketua sementara untuk melaksanakan pembentukan alat kelengkapan dewan dan pembekalan.

“Ketua sementara yang tandatangan SPPD-nya terkait pembekalan. Tapi siapa ketua sementara itu akan dikembalikan kepada anggota dewan,” terangnya.

Sementarai itu ketika disinggung soal 14 kursi, Julia Waromi mengatakan, jika
hingga kini belum ada SKnya, sehingga 55 anggota dewan yang ada kini itu yang didahulukan. Kalau 14 kursi jalan sesuai mekanisme dan ada SK dari Jakarta,  tentu akan dilantik.

“Pembekalan itu dengan sendirinya. Pembekalan itu agenda utama diatur dari pusat pada 11 November di Makassar kurang lebih 3 hari,” terangnya.

Terkait anggaran untuk pelantikan, Sekwan Julia Waromi menambahkan, jika itu sama dengan rapat paripurna. Seperti untuk makan minum sehari-sehari sekitar Rp 75 juta satu hari.

“Kan tidak ada kegiatan lain-lain. Kalu pelantikan paling naik sedikit saja. Misalnya kita minta pengamanan kan hanya diberi konsumsi tidak dibayar,  karens ini urusan pemerintah untuk saling mendukung. Jadi tidak makan biaya besar,” jelas Sekwan Julia Waromi. (TIARA)