Pasific Pos.com
Ekonomi & Bisnis

Sektor Kelautan dan Perikanan Papua Perlu Dikelola Dengan Baik

JAYAPURA,- Potensi Kelautan dan Perikanan di masa yang akan datang menjadi pilihan dan harapan Papua dibanding dengan potensi sumber daya alam yang bisa habis jika dieksploitasi secara berlebihan.

Oleh karena itu, sektor Kelautan dan Perikanan di Papua perlu direncanakan dan di kelola dengan baik dan efektif agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Papua kedepan. Demikian Gubernur Papua dalam sambutannya yang disampaikan Wakil Bupati Supiori Onesias Rumere,S.Sos, pada Kegiatan Forum Koordinasi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Bidang Kelautan Dan Perikanan Se- Papua Di Kabupaten Supiori, pekan lalu.

Dikatakan, kebijakan program dan aksi yang kita laksanakan dari tahun ke tahun untuk meningkatkan sektor kelautan dan perikanan, dalam upaya meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan seluruh masyarakat umum dan khususnya masyarakat perikanan di Provinsi Papua.

“Kita harus menyatukan pikiran untuk sesuatu yang mestinya menjadi bagian penting bagi kehidupan yaitu sektor kelautan dan perikanan di Papua,” ujarnya.

Sebagaimana kita ketahui bersama banyak regulasi yang tumpang tindih sehingga tidak menguntungkan pemerintah Provinsi Papua dalam pengelolaan kelautan dan perikanan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Gubernur (Pergub) untuk mengatur sumber daya kelautan dan perikanan kita tentunya harus berpihak pada masayarakat nelayan, pengolah dan pemudidaya ikan di Papua.

Diakuinya, melalui kerja keras saudara-saudara infrastruktur perikanan sudah terbangun dan mulai dirasakan manfaatnya oleh masyarakat perikanan dalam mengembangkan usahanya.

Dimana, dalam lima tahun terakhir infrastruktur perikanan yang telah selesai di bangunan itu antara lain, Balai Benih Ikan Senteral (BBIS) Berap Di Jayapura, balai ini diharapkan dapat meningkatkan produksi budidaya perikanan dan menjadi sentra pengembangan budidaya air tawar untuk melayani benih dan induk unit perbenihan rakyat di daerah pegunungan dan pedalaman.

Kemudian, Balai Benih Ikan Pantai (BBIP) Bosnik Biak Numfor, balai ini diharapkan dapat menjadi sentra pengembangan produk perikanan melalui rekayasa teknologi budidaya perikanan pantai di Papua.

Pelabuhan perikanan Merauke, pelabuhan ini diharapkan menjadi sentra pengembangan ekonomi usaha perikanan tangkap di wilayah adat Anim’Ha sehingga tidak ada lagi hasil laut kita yang ditangkap oleh kapal-kapal besar di wilayah pengelolaan perikanan 718 yang tidak melakukan chek pointatau bongkar di pelabuhan perikanan.

Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Pumako di Timika, pelabuhan ini juga diharapkan menjadi sentra pengembangan ekonomi usaha perikanan tangkap di wilayah adat meepago sehingga kebutuhan protein ikan di wilayah pegunungan selatan bisa terpenuhi.

Untuk itu, sejalan dengan tema pada kegiatan ini “Pembagunan Kelautan dan Perikanan Papua 2019 – 2023 berbasis potensi lima wilayah adat”, maka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan pembangunan Kelautan dan Perikanan tahun anggaran 2019 -2023 harus dilakukan secara terpadu, terarah dan terkoordinir dengan baik yang mencakup kegiatan-kegiatan sektoral dan daerah serta untuk menyamakan persepsi tentang fungsi organisasi yang efektif berdasarkan kewenangan antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota yang berorientasi pelayanan masyarakat.

Tidak hanya itu, katanya, pelayanan terhadap masyarakat perlu dan terus ditingkatkan seperti pencetakan kartu nelayan atau kartu kusuka yang mencapai 10.993 kartu dan telah dirasakan manfaatnya, tersalurnya premi asuransi nelayan sebanyak 9.960, serta perizinan yang diselenggarakan dengan sistim satu pintu melalui aplikasi simkada sehingga pelayanan berbasis aplikasi ini telah sejalan dengan e-government yang telah dilaunching.

Provinsi papua yang memiliki panjang garis pantai 1.170 km, dengan luas perairan 11.851,58 km persegi. dengan capaian produksi komoditas perikanan berdasarkan data statistik 2017, untuk perikanan tangkap sebesar 333.558* ton, perikanan budidaya sebesar 6.111,9 ton sedangkan dari produk olahan sebesar 5,74 ton.

Produksi yang dicapai saat ini perlu terus ditingkatkan untuk menjawab kebutuhan real masyarakat papua, dengan nilai konsumsi ikan papua meningkat yakni, sebesar 42,6 kg/kapita/tahun dan berada diatas rata-rata konsumsi ikan nasional sebesar 40,00 kg/kapita/thn.

Selanjutnya pelaksanaan PON 2020 membutuhkan peran saudara-saudara dan pelaku usaha perikanan lainnya menyiapkan ketersedian stok ikan untuk memenuhi kebutuhan ikan pada pelaksanaan PON 2020 nanti.

Disamping itu pengembangan dan peningkatan komoditas unggulan perikanan di – 5 (lima) wilayah adat terus didorong agar mampu menjadi penggerak ekonomi utama (prime mover) di daerah sesuai dengan konsep pengembangan kegiatan ekonomi secara terintegrasi dengan prinsip tanam, petik, olah dan jual Oleh karena itu, pada forum koordinasi OPD ini harus mampu merumuskan langkah-langkah perencanaan yang tepat dan strategis dalam pengelolaan
dan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan di provinsi papua dalam rangka menuju Papua yang Mandiri dan Sejahtera.

Disela-sela kegiatan itu, dilakukan penyerahan paket pendukung untuk kelompok pengawas perikanan berupak, coolboks, jas hujan, keker, motor tempel dan alat komunikasi.