Manokwari, TP – Usai merampungkan musyawarah tingkat daerah melalui musrenbangda, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah membawa hasilnya ke musrenbang tingkat nasinal (musrenbangnas) di Jakarta pekan lalu.
Pada musrenbangnas itu, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan dikabarkan telah mengusulkan sejumlah program strategis yang akan dilaksanakan pada tahun 2020 mendatang.
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Papua Barat, Dance Sangkek mengatakan, dalam penyampaian program kerja di tingkat nasional, Pemprov Papua Barat sangatlah luar biasa.
“Untuk program kerja dibidang sumber daya manusia (SDM) kita usulkan pendidikan formal dan pendidikan vokasi. Dimana, khusus untuk pendidikan formal seperti SMK perlu di review kepada kurikulum dan basis potensi. Sedangkan, untuk pendidikan vokasi kita berencana membangun Balai Latihan Kerja (BLK) dengan kapasitas 500 orang setiap angkatan,” terang Sangkek kepada wartawan di halaman kantor Gubernur Papua Barat, usai mengikuti apel gabungan, Senin (13/5).
Lebih lanjut, dikatakan Sangkek, terkait dengan pembangunan BLK skala regional Papua Barat, sudah direspon oleh pemerintah pusat bekerja sama dengan pihak PT Petrotekno, sebagai pihak yang memiliki lisensi Internasional.
“Jadi setiap angkatan setelah lulus akan diserap terutama kebutuhan tenaga kerja lokal yang ada di Papua Barat. Kemudian, pendidikan vokasi lainnya yang memiliki nilai budaya, nilai religius, atau nilai peradaban di zaman dulu,” jelas Sangkek.
Selain SDM, Sangkek mengemukakan, Gubernur juga mengusulkan program infrastruktur dasar dengan mendorong tol udara. Dimana selama ini, Ia telah mendorong pembangunan 10 bandara di wilayah Papua Barat.
Dirincikannya, dari 10 bandara itu adalah bandar udara Rendani Manokwari, bandar udara Abreso Manokwari Selatan (Mansel), bandar udara Babo di Teluk Bintuni, bandar udara Segun di Kabupaten Sorong.
Kemudian, bandar udara Werur dai Tambrauw, bandar udara Torea Fakfak, bandar udara Utarom Kabupaten Kaimana, bandar udara Kambuaya Kabupaten Maybrat, dan bandar udara I.S Kijne Teluk Wondama,” sebut dia.
Disamping itu juga, pembangunan jalan non status dan jalan strategis nasional 10 yang tersebar di 12 kabupaten 1 kota serta pembangunan koridor daerah perbatasan hingga ke Tamrauw.
Menyusul pembangunan bandar udara dan jalan, pemerintah provinsi juga mengusulkan pembangunan pelabuhan seperti pelabuhan Teluk Bintuni, dengan fungsi utama untuk memastikan aktifitas bongkar muat dan sebagainya.
“Musrembangnas kali ini cukup terukur, dan program prioritas yang cukup luar biasa dan memiliki nilai tambah serta daya ungkit bagi perubahan yang terjadi di wilayah Papua Barat,” ujarnya.
Dari semua program prioritas tersebut, soal anggarannya kata dia terbagi. Untuk program kerja strategi nasional merupakan APBN dan untuk prakondisi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah.
“Seperti pembangunan bandara. Semuanya soal lahan baik untuk perpanjangan, ruang parkir dan lainnya tanggung jawab pemerintah daerah, sedangkan anggaran dari pemerintah pusat untuk pembangunan infrastrukturnya,” jelas Sangkek seraya menambahkan bahwa untuk program kerja pengembangan SDM dan infrastruktur dasar bulan Juni mendatang dapat diketahui nilai anggarannya.
Pada saat menghadiri musrenbangnas, Sangkek juga mengatakan, bahwa Gubernur Papua Barat juga mendorong program percepatan pembangunan daerah tertinggal seperti, di Kabupaten Pegunungan Arfak (Pegaf), Tambrauw, Sorong Selatan (Sorsel), dan Maybrat. [FSM-R3] 