Manokwari, TP – Pertemuan Forum Desentralisasi Asimetris Indonesia (Fordasi) ke – 4 tahun 2019 dengan tema, Pemantapan Kerjasama Pelaksanaan urusan Khusus/Istimewa untuk Kemuliaan dan Kesejahteraan masyarakat” telah terlaksana di Yogyakarta Jawa Tengah, akhir Februari lalu.
Wakil Gubernur Papua Barat, Muhammad Lakotani yang hadir mewakili Provinsi Papua Barat menyampaikan sejumlah kebijakan dan perkembangan tentang implementasi Undang-undang Otonomi Khusus (Otsus) di Papua Barat.
Fordasi menghasilkan sejumlah rekomendasi yang perlu perhatian Provinsi Papua Barat sebagai salah satu daerah Istimewa diantara daerah lainnya, yakni Provinsi Papua, DKI Jakarta, Daerah Istimewa Aceh, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.
Forum ini terbentuk pada 3 Maret 2017 di hotel Royal Ambarukmo Yogyakarta dengan 5 provinsi sesuai dengan kekhususan masing-masing daerah. Formasi yang telah dihasilkan adalah, koordinasi bersama terkait perkembangan, tangan, dan solusi pelaksanaan otsus. Kedua, penyebarluasan data dan informasi terkait praktik pelaksanaan program kebijakan otsus.
Ketiga, melakukan koordinasi bersama untuk melaksanakan kerjasana antara pemerintah daerah terutama dalam mendukung program pembangunan dalam kerangka pelaksanaan desentralisasi Asimetris yang dilakukan secara tematik berdasarkan usulan anggota Fordasi.
Keempat, penyelenggaraan rapat koordinasi untuk membahas isu-isu strategis dan aktual terkait pelaksanaan Osus yang dilaksanakan secara bergantian di masing-masing daerah kekhususan.
Pada pertemuan ke-4 tahun 2019, juga telah menghasilkan pokok-pokok rekomendasi. Pertama, tentang kelanjutan rekomendasi Fordasi pada tahun 2017, tahun 2018 dan tahun 2019 terutama berkaitan dengan percepatan penyelesaian regulasi sebagaimana derivasi Undang-undang Kekhususan.
Kedua, mendokumentasikan dan mempublikasikan praktek baik hasil kegiatan atau program pelaksanaan otsus. Ketiga, memastikan setiap daerah Otsus mempunyai dokumen grand desain sebagai pedoman arah kebijakan kedepan, dan terakhir, penguatan kelembagaan Formasi sebagai mitra strategis Kementerian dalam negeri dalam implementasi desentralisasi asimetris. 