Pasific Pos.com
Opini

SEJARAH PERJALANAN PANJANG GUBERNUR LUKAS ENEMBE MEMPERJUANGKAN HAK MASYARAKAT PAPUA, ATAS SAHAM PT FEEPORT

Author : Adrian Indra, S.Sos ( Pengamat Masalah Politik dan Pembangunan Papua )

   

  PT Freeport Indonesia sejak tahun 1967 telah beroperasi di Kabupaten Mimika, Papua. Dalam masa lebih kurang 50 tahun, ada 3 orang Gubernur yang berupaya untuk bisa mendapatkan saham dari PT Freeport, 2 orang Gubernur hasilnya selalu kandas, dan barulah ketika era Gubernur Lukas Enembe, hal itu bisa terwujud. Awalnya sebatas pembagian hasil yang dilakukan oleh Gubernur J. P.  Salossa (alm). Beliau meneriakkan kenapa hasil freeport hanya 1 persen saja ke Pemda setempat dan Provinsipun sedikit sekali. Desakan J.P. Salossa yang jaya di awal Otsus tersebut berakhir dengan tidak adanya jawaban realisasi atas tuntutannya. Gubernur J.P. Salossa mengatakan akan menanyakan besaran royalti yang dibayarkan PT Freeport Indonesia kepada Pemerintah Pusat selama ini. Menurutnya, Pemda Papua belum pernah mengetahui total royalti yang dibayarkan Freeport tiap tahunnya kepada pemerintah.

     Berikutnya periode Gubernur Barnabas Suebu yang getol membbangun kerjasama pembangun pabrik smelter untuk mengelola limbah freeport. Kewajiban Freeport sesuai kontrak karya misalnya, Freeport wajib membangun smelter dan peruntukan produk konsentrat tembaga perusahaan itu demi kepentingan lokal, diatur dalam pasal 10. Pasal 10 ayat 4 dan 5 di kontrak tersebut mengatur persetujuan Indonesia dan perusahaan itu untuk membangun pabrik peleburan serta pemurnian di Indonesia. Pabrik peleburan seharusnya sudah ada pada tahun 1995, lima tahun setelah perjanjian ditandatangani pada 1991,  nyatanya tidak ada. Selama ini freeport mengekspor sebanyak 70 persen konsentrat tembaga untuk proses peleburan. Untuk Indonesia, Freeport memasok konsentrat tembaga ke PT Gresik Smelter sebanyak 30 persen, atau sekitar 300 hingga 500 ribu ton per tahun.
Berikutnya era Gubernur Lukas Enembe, yang dilakukan ialah sebagai berikut:

18 APRIL 2013

     Ketika baru  dilantik bulan April tahun 2013, Gubernur Lukas Enembe  membuat statemen penolakan undangan freeport. Ia akan mendorong renegoisasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia agar Pemrpov Papua dan pemerintah kabupaten yang wilayahnya menjadi bagian dari tambang Freeport memiliki saham.

“PRESIDEN FREEPORT MENGUNDANG SAYA TAPI SAYA TOLAK. SAYA BILANG KE DIA, HARUSNYA SAYA YANG MENGUNDANG MEREKA. BUKAN MEREKA YANG MENGUNDANG SAYA. SELAIN ITU SAYA TIDAK INGIN MENGECEWAKAN MASYARAKAT PAPUA. SAYA TIDAK MAU NANTINYA ADA DUGAAN YANG NEGATIF JIKA SAYA MEMENUHI UNDANGAN ITU ’’ ( LUKAS ENEMBE, 18/04/2017 )

“YANG SEPANTASNYA MENGUNDANG, ADALAH SAYA SEBAGAI GUBERNUR DAN SEBAGAI KEPALANYA PARA KEPALA SUKU YANG DIPERCAYA RAKYAT PAPUA UNTUK MEMIMPIN TANAH LOKASI PENAMBANGAN FREEPORT,” ( LUKAS ENEMBE, 18/04/2013 )

“KITA TIDAK HANYA MINTA KOMPENSASI DALAM BENTUK DANA, TAPI  KOMPENSASI ATAS HAK ULAYAT DAN ADAT. KITA AKAN HITUNG BERAPA RIBU HEKTAR LUAS AREAL PENAMBANGAN, DAN MEMINTA KOMPENSASI ATAS HAK ULAYAT DAN ADAT AGAR DIBERIKAN KARENA SUDAH PULUHAN TAHUN PERUSAHAAN ITU BEROPERASI. MEREKA TIDAK BISA SEENAKNYA BEROPERASI DI WILAYAH MASYARAKAT ADAT PAPUA,” ( LUKAS ENEMBE, 18/04/2017 )

    Gubernur Lukas Enembe meminta renegoisasi kontrak karya yang terus didorong, agar Pemprov Papua dan pemerintah kabupaten juga ambil bagian atas 10 persen saham milik Indonesia atau setara Rp. 84 triliun. Selain itu kompensasi atau dana satu persen yang diberikan Freeport ke masyarakat pemilik hak ulayat disekitar lokasi tambang tidak juga diketahui dari mana asalnya. Apakah dari keuntungan bersih atau kotor.

“SAMPAI SEKARANG KITA TIDAK TAHU. SELAIN ITU TAILING ATAU LIMBAH PERUSAHAAN, HARUSNYA DIPERUNTUKKAN GUNA PEMBANGUNAN JALAN DI PAPUA. FREEPORT TIDAK USAH MEMBERIKAN ROYALTI KARENA MASYARAKAT TIDAK MERASAKANNYA. LEBIH BAIK MEMBANTU DENGAN MEMBERIKAN TAILING UNTUK PEMBANGUNAN JALAN, AGAR MASYARAKAT BISA MERASAKANNYA SECARA LANGSUNG,” ( LUKAS ENEMBE, 18/04/2013 )

      Apa yang disampaikan oleh Gubernur Lukas Enembe diatas, sudah sesuai dengan amanat konstitusi. Mulai dari penerapan UU Mineral dan Batu Bara 2009, UU N0.21 tahun 2001 jo PERPU N0.1 Tahun 2008 tentang otonomi khusus Papua yaitu pembagian hasil 80/20. Terkini adalah Peraturan Presiden No. 45/2012 yang memuat tujuh hal perbaikan investasi asing, salah satunya freeport diwajibkan menaikkan pajak dari 1 persen ke 3,75 persen. Penerapan aturan diatas mengacu pada tegakkan pasal 33 UUD 1945.

      Apa lagi yang belum diatur sehingga belum adanya kepastian hukum bagi usaha asing di Indonesia. Yang jelas, pada saat itu  Freeport tetap berkukuh pada kontrak karya mereka dan berkat tangan tangan dibalik layar semakin membuat perusahaan AS tersebut tak mau ambil pusing dengan tuntutan perbaikan. Sikap Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe yang menolak undangan perusahaan tambang raksasa, PT Freeport, mendapat dukungan dari DPRD Papua. Bahkan dengan tegas, lembaga legislatif itu meminta Freeport tidak lagi bersikap arogan kepada rakyat Papua.

“SEBAIKNYA PERUSAHAAN TAMBANG ITU MENGUBAH SIKAP, JANGAN LAGI SEMAUNYA MENGATUR-NGATUR PAPUA,” ( WAKIL KETUA DPR PAPUA YUNUS WONDA, JUMAT 19 APRIL 2013 )

   Menurut Yunus Wonda, selama ini Freeport selalu bersikap arogan dan banyak menginjak hak warga Papua. Kini, kata dia, sikap itu harus segera dihentikan jika ingin tetap berada di Papua.  Mengenai langkah Pemerintah Provinsi yang mendorong dilakukannya renegosiasi kontrak karya, DPR Papua juga sangat mendukungnya. Bahkan langkah itu memang sudah harus dilakukan.

“ SEBAB FREEPORT SUDAH TERLALU BANYAK MENGERUK KEKAYAAN DI PAPUA, TAPI TIMBAL BALIKNYA KEPADA RAKYAT PAPUA SANGAT MINIM. RENEGOSIASI KONTRAK KARYA JUGA HARUS MELIBATKAN SEMUA ELEMEN YANG ADA DI PAPUA. DPRP, MRP (MAJELIS RAKYAT PAPUA), ADALAH SEBAGAI REPRESENTASI RAKYAT PAPUA YANG HARUS DILIBATKAN DALAM SETIAP KESEPAKATAN BARU. KARENA RAKYATLAH PEMILIK HAK PENUH ATAS AREAL TAMBANG LOKASI FREEPORT MELAKUKAN EKPLOITASI. JIKA NANTI ADA KESEPAKATAN BARU SEMUA HARUS DILAKSANAKAN DI PAPUA, BUKAN DI TEMPAT LAIN,” ( WAKIL KETUA DPR PAPUA YUNUS WONDA, JUMAT 19 APRIL 2013 )

Sebelumnya, Gubernur Lukas Enembe menyatakan, saat ini masih dilakukan negosiasi kontrak karya dengan Freeport. Dengan target 10 persen setara dengan Rp 84 triliun saham nasional saat ini, sebagian bisa menjadi saham pemerintah provinsi dan kabupaten.

     Tampaknya Gubernur Lukas Enembe sudah kesal pada saat itu,  lantaran renegosiasi kontrak karya antara Pemerintah Indonesia dengan PT. Freeport terus menggantung. Bahkan berita tentang hasil kerja Tim Evaluasi Penyesuaian Kontrak Karya yang dibentuk dengan Keppres No. 3 Tahun 2012 tgl 10 Januari 2012 seperti hilang ditelan bumi. Khabar terakhir yang kita dengar waktu itu, Freeport sudah mengantongi kontrak hingga tahun 2041. Ada enam poin yang dinegosiasikan ulang, yaitu luas wilayah kerja pertambangan, perpanjangan kontrak, penerimaan negara/royalti, kewajiban pengelolaan dan pemurnian, kewajiban divestasi, dan kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dari dalam negeri. Untuk luas areal dari 170 ribu Ha sudah dikurangi menjadi 100 Ha.

   Untuk kewajiban pengelolaan dan pemurnian, Freeport sudah mengolah hasil tambang mereka di pabrik pengolahan (smelter) PT Smelting Gresik. Begitu juga soal kewajiban divestasi dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, juga sudah dilakukan. Sedangkan mengenai besaran royalti emas sebesar 3,75 persen seperti yang diminta pemerintah, itulah yang masih alot. Padahal aturannya jelas. Peraturan Pemerintah No. 45/ 2003 yang direvisi PP No. 9/2012, menetapkan royalti emas sebesar 3,75 persen, tembaga 4 persen, dan perak sebesar 3,25 persen dari penjualan. Freeport saat ini hanya memberi royalti kepada pemerintah sebesar 1 persen untuk emas dan 1,5-3,5 persen untuk tembaga.

‘’1 PERSEN ITU DARI MANA, DARI KEUNTUNGAN BERSIH ATAU KOTOR, SAMPAI SAAT INI KITA SEMUA TIDAK TAU,” ( LUKAS ENEMBE 17/4/2013)

   Karena tidak jelas hitungannya, Gubernur Lukas Enembe ingin menggantinya dengan tailing (limbah) PT. Freeport untuk dijadikan material pembuatan jalan raya yang dapat langsung dinikmati warga. Ia minta pihak Freeport mau memberikan tailing (limbah) perusahaan, untuk material pembangunan jalan di Papua.

    Hasil penelitian Daniel Bassang ST. MT, yang dipublikasikan di Cendrawasih Post 4 January 2010 dengan judul “Tailing PT Freeport Indonesia Sebagai Sumber Daya, Untuk Membangun Papua Baru”, Total tailing yang diproduksi oleh PT. Freeport Indonesia dari Grasberg adalah kurang lebih 230.000 ton/hari. Menurutnya Tailing atau pasir sisa tambang bukanlah hal yang harus ditakuti tetapi tailing dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan manusia. Tailing dapat dipakai sebagai bahan bangunan, pengerasan jalan, konkrit jalan, dapat dibuat batu bata, sebagai bahan coran pada bangunan jembatan dan perumahan dan lain-lain.

21 MEI 2013

     Pada tanggal 21 Mei 2013, Gubernur Lukas Enembe kembali menyuarakan tentang pentingnya bagi PT Freeport Indonesia, untuk memperhatikan kesejahteraan masyarakat Papua.

“FREEPORT KE DEPAN HARUS LEBIH BANYAK MENDENGAR SUARA PEMERINTAH DAERAH DAN RAKYAT PAPUA, KARENA SEJAK BERDIRINYA PERUSAHAAN TAMBANG INI, MASIH SANGAT KECIL YANG DILAKUKAN FREEPORT UNTUK PAPUA,” ( LUKAS ENEMBE 21/5/2013)

 Gubernur Lukas Enembe berpandangan bahwa  Freeport seharusnya  melakukan sesuatu yang lebih besar lagi, bukan hanya untuk tujuh suku atau masyarakat Mimika saja, tetapi harus untuk seluruh rakyat Papua.

“SEMUA TAHU HANYA BEBERAPA SUKU SAJA YANG DILIHAT OLEH FREEPORT. SEMENTARA PERUSAHAAN INI ADA DI TANAH PAPUA. UNTUK ITU, KE DEPAN PERHATIAN PERUSAHAAN TAMBANG RAKSASA INI PERHATIANNYA HARUS MENYELURUH DAN MERATA UNTUK KEPENTINGAN MASYARAKAT YANG HIDUP DIATAS TANAH PAPUA,” ( LUKAS ENEMBE 21/5/2013)

“ PEMERINTAH PROVINSI PAPUA HARUS DILIBATKAN DALAM REVISI KONTRAK KARYA PT FREEPORT INDONESIA, BAHKAN PIHAK FREEPORT AKAN DIUNDANG KE JAYAPURA GUNA MENDENGAR APA YANG AKAN DIPRESENTASIKAN KEPADA MEREKA. DENGAN BEGITU, PROGRAM YANG AKAN KITA PRESENTASIKAN TERSEBUT BISA DIBANGUN OLEH FREEPORT,” ( LUKAS ENEMBE 21/5/2013)

Dipaparkan oleh Gubernur Lukas Enembe, Pemerintah Provinsi Papua merencanakan akan membangun jaringan rel kereta api sebagai sumbangannya kepada rakyat Papua.

“FREEPORT SEBAGAI PERUSAHAAN INVESTASI BESAR TELAH MEMBERIKAN BANYAK MANFAAT BAGI NEGARA, DAN TERUTAMA MASYARAKAT LOKAL DI MIMIKA, TETAPI KITA INGINKAN MANFAATNYA BISA DIRASAKAN OLEH SELURUH MASYARAKAT YANG MENDIAMI TANAH PAPUA,” ( LUKAS ENEMBE 21/5/2013)

Gubernur Lukas Enembe juga menjelaskan, dengan kondisi geografis dan topografis wilayah seperti itu, maka Papua membutuhkan sarana transportasi alternatif seperti kereta api.

“DALAM WAKTU DEKAT, KITA AKAN PANGGIL MANAJEMEN FREEPORT, KITA AKAN PRESENTASIKAN PROGRAM DAN MEREKA AKAN BANGUN, ITU BARU KITA BISA BILANG MEREKA FREEPORT HEBAT, JANGAN HANYA MELIHAT SEBAGIAN MASYARAKAT TUJUH SUKU SAJA,”  ( LUKAS ENEMBE 21/5/2013)

25 JUNI 2013

     Gubernur Lukas Enembe, tiada kenal lelah, terus berupaya untuk memperjuangkan hak- masyarakat Papua atas saham PT Freeport Indonesia. Gubernur Lukas Enembe memandang, bahwa segala upaya dan loby-loby harus dilakukan baik didalam negeri maupun diluar negeri. Lalu Gubernur Provinsi Papua, Lukas Enembe bersama 16 Bupati wilayah Pegunungan Papua akan bertolak ke Amerika Serikat untuk menemui Presiden Amerika Serikat Barack Obama. Pertemuan pejabat Papua dengan Obama difasilitasi oleh Maya Soetoro yang merupakan adik perempuan Presiden Obama.

“SAYA AKAN MEMIMPIN PARA BUPATI DI WILAYAH PEGUNUNGAN TENGAH KE AMERIKA UNTUK BERTEMU DENGAN PRESIDEN BARACK OBAMA” ( LUKAS ENEMBE 24/6/2013)

    Kesempatan ini berawal dari kunjungan Maya Soetoro ke Papua. Maya yang sempat mengunjungi beberapa kota di Indonesia, menyempatkan diri untuk menyambangi Papua, tidak hanya takjub dengan keindahan alam di Papua, Maya juga sangat tertarik untuk mendukung program pendidikan dan kesehatan di tanah Papua. Keinginannya tersebut disampaikan langsung kepada gubernur dan disambut baik gubernur.

     Tak kalah penting dengan pertemuannya dengan Presiden AS, gubernur juga menjadwalkan untuk bertemu dengan pemilik PT Freeport Indonesia di Amerika. Lukas mengatakan pertemuannya dengan PT Freeport guna membahas masalah Freeport di tanah Papua. Ia berharap pertemuannya nanti ada pembicaraan terkait keberpihakannya Freeport kepada rakyat Papua, khususnya pemilik tambang yang sampai saat ini merasa belum menikmati hasil bumi sendiri.

“KAMI BERHARAP, DENGAN CARA INI, FREEPORT BISA BERBUAT YANG LEBIH BANYAK LAGI BAGI RAKYAT PAPUA, KHUSUSNYA MASYARAKAT PEMILIK TAMBANG, SEPERTI KABUPATEN PUNCAK DAN INTAN JAYA, KARENA SATU PERSEN YANG DIBERIKAN SELAMA INI TIDAK IMBANG DENGAN APA YANG DIAMBIL DARI PERUT BUMI PAPUA” ( LUKAS ENEMBE 24/6/2013)

13 JUNI 2014

      Pada tanggal 13 Juni 2014 Gubernur Lukas Enembe kembali menyuarakan untuk meminta agar PT. Freeport Indonesia tidak main-main dengan permintaan Pemerintah Provinsi Papua soal pembangunan smelter di Bumi Cendrawasih.

“KITA SAMPAI PADA HARI INI MASIH TETAP PADA 17 POINT YANG KITA AJUKAN, TERMASUK PEMBANGUNAN SMELTER DAN SAYA DENGAR SMELTER AKAN DIBANGUN DI JAWA TIMUR BERSAMA NEWMONT. INI TIDAK BISA TERJADI, PEMBANGUNAN HARUS DILAKUKAN DI PAPUA. KITA KONSISTEN DENGAN ITU, JANGAN MAIN-MAIN SOAL INI,” ( LUKAS ENEMBE 13/6/2014)

Sementara mengenai pembelian saham Freeport, ujar Gubernur, pemerintah provinsi belum bisa memastikan berapa besar saham yang akan dibeli, karena hitung-hitungannya harus sesuai, apakah dibeli sesuai dengan harga pasar atau apa, namun pembicaraan awal kemungkinan bisa sebesar 10,4 persen.

“KEMUNGKINAN BISA 10,4 PERSEN, TAPI KAMI KAN TIDAK PUNYA UANG, JADI HARUS DENGAN CARA APA KITA BISA DAPATKAN APAKAH DENGAN LIBATKAN PERBANKAN ATAU DENGAN PERUSAHAAN-PERUSAHAAN BESAR UNTUK MEMBELI. JADI BELUM ADA KEPASTIAN, YANG JELAS ANGKA-ANGKA YANG PERNAH KITA TAHU ITU 10 LEBIH DAN PADA WAKTU ITU 25 PERSEN, TETAPI SEKARANGKAN YANG DILEPAS 30 PERSEN, JADI MUDA-MUDAHAN INI ADA KENAIKAN SEDIKIT ATAU SEPERTI APA. ATAU TETAP DI 10,4 ITU,” ( LUKAS ENEMBE 13/6/2013)

      Sebelumnya, renegoisasi Kontrak Karya Freeport menyepakati setidaknya enam poin. Salah satunya adalah divestasi saham sebesar 30 persen. Pertemuan Renegoisasi Kontrak Karya Pertambangan antara Pemerintah Indonesia dengan Direktur Freeport Indonesia Rozik B Soetjipto serta Chief Executive Officer Freeport McMoran Copper & Gold Inc Richard C Adkerson pada tanggal 3 Juni lalu akhirnya menyepakati Freeport Indonesia melepas (divestasi) 30 persen saham Freeport Indonesia. Kesepakatan ini bisa dikatakan mengejutkan karena selama ini Freeport hanya bersedia melepas 20 persen sahamnya. Vice President Corporate Communications (Corcom) PTFI, Daisy Primayanti membenarkan pertemuan yang berujung divestasi 30 persen saham Freeport Indonesia ini.

“DIVESTASI MERUPAKAN BAGIAN DARI POIN-POIN STRATEGIS DALAM KONTRAK KARYA YANG DIBAHAS DALAM RENEGOSIASI KONTRAK KARYA DENGA PEMERINTAH,”  ( DAISY PRIMAYANTI, HUMAS PT FI 13 JUNI 2014 )

Daisy menambahkan sepanjang pertemuan, diskusi antara kedua belah pihak berjalan sangat baik, positif dan banyak kemajuan. Namun mengenai bagaimana tahapan divestasi, kepada siapa saja 30 persen saham ini akan ditawarkan, apakah Pemerintah Daerah Papua juga akan mendapatkan penawaran kepemilikan saham ini hingga landasan hukum untuk proses divestasi ini, belum bisa dijelaskan oleh Daisy.

5 JANUARI 2015

     Pada tanggal 23 Januari 2015, Gubernur Lukas Enembe melayangkan protes keras kepada Freeport atas kebijakan membangun smelter diluar Papua yang dinilai salah sasaran. Bukan membangun di Papua sebagai tempat eksplorasi, Freeport berencana mendirikan smelter Gresik, Jawa Timur.

“SAYA MENOLAK KERAS RENCANA FREEPORT  UNTUK MEMBANGUN SMELTER DI LUAR PROVINSI PAPUA,” ( LUKAS ENEMBE 23/JAN/2015)

Gubernur Lukas Enembe menyampaikan hal itu dalam keterangan pers di gedung parlemen DPR RI, Jakarta, . Dalam penyampaian keterangan pers itu, dia didampingi anggota Komisi VII DPR Tony Wardoyo dan perwakilan dari DPRD Papua.

“ PEMBANGUNAN SMELTER MERUPAKAN AMANAT UNDANG-UNDANG MINERAL DAN BATU BARA (MINERBA). BERDASAR UU ITU, PERUSAHAAN EKSPLORASI DIWAJIBKAN MEMBANGUN SMELTER SEBAGAI BAGIAN DARI KEBIJAKAN PENGEMBANGAN INDUSTRI HILIR. NAMUN, RENCANA FREEPORT MEMBANGUN SMELTER DI GRESIK DINILAI MERUGIKAN. SEBAB, TIDAK ADA NILAI TAMBAH BAGI MASYARAKAT PAPUA. FREEPORT TIDAK MEMILIKI ITIKAD BAIK UNTUK MEMBANGUN INTEGRASI INDUSTRI PENGOLAHAN DI TANAH PAPUA, PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MEMILIKI POSISI MENDASAR ATAS PEMBANGUNAN SMELTER FREEPORT. DENGAN MEMBANGUN SMELTER, FREEPORT DIHARAPKAN BISA MEMBANGKITKAN KAWASAN POTENSIAL DI PAPUA, MENGENTASKAN KEMISKINAN YANG AKUT, MEMBUKA LAPANGAN KERJA, DAN MENGUATKAN KAPASITAS FISKAL DI PAPUA. “SEJAK BERCOKOL DI TANAH PAPUA PADA 1967, INVESTASI FREEPORT-MCMORAN TIDAK SERIUS. SANGAT RENDAH KONTRIBUSI DALAM KAPASITAS FISKAL DAERAH,” ( LUKAS ENEMBE 23/JAN/2015)

     Dalam pernyataan di sebuah media, Freeport beralasan bahwa smelter dibangun di Gresik karena waktu yang diberikan pemerintah sangat terbatas. Freeport juga menyatakan, tidak ada kesiapan infrastruktur di Papua untuk membangun smelter yang diperkirakan menelan biaya Rp 25 triliun. Gubernur Lukas Enembe lantas membantah anggapan dari PT Freeport itu.

“PERLU DIINGAT, UU MINERBA DIBENTUK SEJAK 2009. SELAMA INI, FREEPORT TIDAK PERNAH MAU BERGERAK,” ( LUKAS ENEMBE 23/JAN/2015)

       Gubernur Lukas Enembe berharap Pemerintah Pusat bisa ikut mengevaluasi rencana pendirian smelter PT Freeport di Gresik. Dia meminta pemerintah mengajak gubernur, Majelis Rakyat Papua, dan DPRD Papua untuk terlibat dalam negosiasi.

“KAMI BERHARAP ADA RENEGOSIASI DEMI MERAIH KESEPAKATAN WIN-WIN SOLUTION,” ( LUKAS ENEMBE 23/JAN/2015)

Anggota DPR dari Fraksi PDIP, Tony Wardoto menambahkan, selaku anggota komisi VII yang membidangi energi, dirinya sependapat dengan Lukas. Tony berharap pemerintah mendengar permintaan gubernur Papua dan segera membahas rencana renegosiasi.
“KAMI MEMINTA, JANGAN MELANGKAH TERLALU JAUH DULU SEBELUM PEMERINTAH PAPUA DAN DPRD DIBERI KESEMPATAN MELAKUKAN PEMBAHASAN DAN PERTEMUAN DENGAN FREEPORT,” ( TONY WARDOYO 23/JAN/2015)

29 JANUARY 2015

      Pada tanggal 29 Januari 2015 Gubernur Papua Lukas Enembe, sudah sangat kesal sekali dan  meminta perusahaan tambang PT Freeport keluar dari wilayah Papua. Warga Papua, Jika PT Freeport tetap akan membangun smelter di Gresik, Jawa Timur. Gubernur lalu menghadap Presiden Joko Widodo dan beberapa anggota DPR RI di Jakarta.

“SAYA DIDAMPINGI OLEH PARA BUPATI, PEMILIK TANAH, PEMILIK WILAYAH, PARA KEPALA SUKU, SEPAKAT MENOLAK PEMBANGUNAN SMELTER DILUAR PAPUA. KALAU TIDAK MAU BANGUN SMELTER DI PAPUA, SILAHKAN FREEPORT KELUAR SAJA DARI PAPUA,” ( LUKAS ENEMBE 29/JAN/2015)

    Gubernur Lukas Enembe mempertanyakan alasan PT. Freeport yang mengklaim bahwa pembangunan smelter di Papua terkendala lahan sehingga memilih di Gresik. Pasalnya, kata Lukas, wilayahnya memiliki lahan yang luas hingga berhektar-hektar. Selain itu, Papua juga memiliki potensi sumber daya air yang besar, yaitu 600 megawatt. Pemerintah, kata dia, hanya bertugas untuk membuat jalan sampai lokasi air terjun terbesar di Papua.

“SOAL LISTRIK ITU TANGGUNGJAWAB UTAMA FREEPORT. KITA PUNYA POTENSI AIR NAMANYA ROMUKA ITU 600 MEGA WATT POTENSI AIR KITA. KALAU FREEPORT TIDAK MAU, KAMI TOLAK. KAPAN MAJUNYA KALAU SEMUA INDUSTRI ADA DI LUAR PAPUA. KAPAN MAJUNYA KAMI DARI KEMISKINAN DAN KEBODOHAN. PAPUA BAGIAN DARI NKRI,” ( LUKAS ENEMBE 29/JAN/2015)

    Gubernur Lukas Enembe bersama jajaran Bupati seluruh Provinsi Papua bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Kamis (29/1) malam. Dalam pertemuan itu, Lukas bersama para Bupati menyampaikan penolakan pembangunan smelter PT Freeport Indonesia yang akan dilaksanakan di Gresik, Jawa Timur. Warga Papua, kata Lukas, juga mempertanyakan alasan Presiden mengizinkan Freeport membangun smelter di Gresik dibanding di Papua. Ia menyatakan dihadapan Presiden, jika tak dibangun di Papua, Freeport diminta keluar dari wilayah Bumi Cendrawasih tersebut. Gubernur Lukas Enembe menegaskan jika dibangun di Papua, seluruh ekonomi masyarakatnya akan lebih merata dan meningkatkan masyarakat Papua.

“KALAU TAK MEMBANGUN SMELTER DI PAPUA, SILAHKAN KELUAR DARI PAPUA. SELURUH SUMBER DAYA ALAM DI PAPUA HUTAN, IKAN, TAMBANG UNTUK KESEJAHTERAAN PAPUA. WAJIB HUKUMNYA BANGUN DI PAPUA,” ( LUKAS ENEMBE 29/JAN/2015)

      Gubernur Lukas Enembe menyatakan Presiden Joko Widodo menyambut baik pendapat-pendapat yang disampaikannya bersama para bupati tersebut dan Presiden Joko Widodo berjanji akan memanggil Freeport kembali. Gubernur Lukas Enembe juga menyampaikan bahwa warga pemilik hak ulayat di Timika kepada PUSAKA, sekitar 80 persen warga d menolak rencana PT  Freeport yang akan membangun Smelter di luar Papua, dan jika hal ini dibiarkan berlarut-larut bisa menyebakan suatu kegaduhan di Papua yang merupakan luapan rasa kekecewaan masyarakat Papua.

2 DESEMBER 2015

 
      Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Maroef Sjamsoeddin melakukan pertemuan dengan Gubernur Lukas Enembe di Tembagapura, Timika dalam rangka meningkatkan tahapan komunikasi bersama antara Freeport sebagai investor dan Pemprov Papua sebagai regulator. Pada kesempatan itu, Maroef mengatakan, pertemuan dengan Gubernur Lukas Enembe, bahwa pertemuan itu dilakukan agar ada pemahaman bersama tentang keberadaan Freeport dalam rangka memberikan nilai tambah untuk pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi di Papua. Dikatakanya, selama ini masih banyak hal-hal yang belum dibicarakan bersama Pemerintah Provinsi Papua, sehingga diharapkan Freeport kedepan setelah masa kontrak karya selesai dapat melanjutkan operasionalnya di Papua. Maroef mengatakan, pertemuannya dengan Gubernur Papua telah membahas enam isu yang menjadi pembahasan pokok kesepakatan dalam perbaikan MoU. Misalnya kepastian berinvestasi dan kontribusi Freeport untuk percepatan pembangunan Papua.

10 FEBUARI 2016

     Gubernur Lukas Enembe risau dengan masa depan pembangunan Papua, khususnya terkait dengan keberlangsungan operasional PT. Freeport Indonesia. Untuk itu, masa depan perjalananan investasi Freeport Indonesia di Provinsi Papua perlu dibahas secara komprehensif dan terpadu antara Pemerintah Pusat, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Energi dan Pemerintah Provinsi Papua serta sejumlah kabupaten di sekitar tambang Freeport Indonesia. Provinsi  Papua, kata  Gubernur Enembe,  memiliki posisi dasar dalam konteks Freeport Indonesia.
Pertama, operasional Freeport Indonesia haruslah dilihat dalam konteks geo-politik yang lebih luas, dan janganlah dilihat semata urusan bisnis murni. Investasi Freeport ini hadir di Papua sejalan dengan proses integrasi Irian Jaya ke dalam pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia di pertengahan 1960-an. Freeport juga hadir sebagai investasi asing pertama pasca terbitnya UU No. 1 Tahun 1967 perihal Penanaman Modal Asing (PMA).

Kedua, dalam konteks perencanaan wilayah Pulau Papua dalam RPJM Nasional 2015-2019, Pemerintah telah arahkan percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung adat.

“ DALAM RPJMD PAPUA 2013-2018, KITA MENDORONG TIMIKA MENJADI SENTRA PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS TAMBANG YANG LEBIH TERBUKA, INKLUSIF DAN BERNILAI TAMBAH. INI BERARTI PAPUA DAN PEMERIMTAH PUSAT TELAH SEJALAN DARI SISI PERENCANAAN WILAYAH JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG.“  ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)

 Aspek ketiga, investasi Freeport Indonesia masih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan daerah Papua.

“SIMAK SAJA, STRUKTUR PDRB KABUPATEN MIMIKA MASIH TERGANTUNG 91 PERSEN DARI INVESTASI FREEPORT DAN EKONOMI PAPUA MASIH DOMINAN SEKITAR 50 PERSEN DISUMBANG OLEH INVESTASI PERTAMBANGAN. ADA SEKITAR 8.000 KARYAWAN ASLI PAPUA DAN KELUARGA BESARNYA YANG TERGANTUNG SEBAGAI LAPANGAN KERJA. DITAMBAH LAGI EKONOMI IKUTAN ATAU MULTIPLY EFFECTS YANG DISEBABKAN OLEH BEROPERASINYA FREEPORT INDONESIA,“  ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)

      Menyimak situasi yang cukup pelik ini, dan dampak-dampak sosial politik lokal yang terjadi di Papua, alangkah baiknya perlu ada kepastian arah terhadap keberlanjutan investasi Freeport Indonesia.

“MEMANG PEMBICARAAN KONTRAK KARYA AKAN DIBICARAKAN TAHUN 2019, NAMUN PERLU ADA TAHAPAN DAN LANGKAH YANG TERUKUR SECARA KOMPREHENSIF ANTARA PUSAT – DAERAH- FREEPORT, “ ( LUKAS ENEMBE 29/JAN/2015)

Dikatakan, jangan Pemda Papua ditinggalkan dalam proses renegosiasi, termasuk skema divestasi Freeport Indonesia. Dalam soal re-negosiasi ini. Sementara itu,  Sekretaris Daerah Papua Heri Dosinaen juga menjelaskan, selama ini Pemda Papua telah ajukan 17 poin yang perlu dibicarakan dan menjadi kepentingan Papua. Selain soal kontrak karya, luas wilayah, divestasi dan penggunaan barang dan jasa dalam negeri, Pemda Papua juga ajukan poin-poin lainnya seperti tenaga asli Papua dan perannya di semua level manajemen, industri hilirisasi di perpindahan kantor Pusat Freeport ke Papua, hasil-hasil pertanian rakyat diterima di Freeport. Selain itu, poin tentang kontribusi PT Freeport bagi infrastruktur wilayah maupun perbaikan lingkungan hidup di sekitar tambang dan peran sosial masyarakat adat. Semua poin-poin itu, perlu dibahas bersama. Gubernur Enembe berharap pihak DPR dapat mendorong pembahasan yang utuh dalam melihat proses re-negosiasi, dan pentingnya keterlibatan rakyat Papua dalam re-negosiasi ini.

12 FEBUARI 2016

     Pada tanggal 12 Febuari 2016 Gubernur Papua Lukas Enembe mengatakan perlunya pemangku kepentingan, baik pemerintah pusat dan provinsi duduk bersama membahas masa depan PT Freeport Indonesia.

“MASA DEPAN PERJALANANAN INVESTASI FREEPORT INDONESIA DI PAPUA PERLU DIBAHAS SECARA KOMPREHENSIF DAN TERPADU ANTARA PEMERINTAH PUSAT, KHUSUSNYA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA ENERGI BERSAMA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA SERTA SEJUMLAH KABUPATEN DI SEKITAR TAMBANG PERUSAHAAN ITU,” ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)

Pernyataan itu disampaikan karena risau dengan masa depan pembangunan Papua, khususnya terkait dengan keberlangsungan operasional PT Freeport Indonesia. Bagi Papua, kata dia, memiliki posisi dasar dalam konteks Freeport Indonesia, pertama terkait operasional Freeport Indonesia haruslah dilihat dalam konteks geo-politik yang lebih luas dan janganlah dilihat semata urusan bisnis murni.

“INVESTASI FREEPORT INI HADIR DI PAPUA SEJALAN DENGAN PROSES INTEGRASI IRIAN JAYA KE DALAM PANGKUAN NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA PERTENGAHAN 1960-AN. FREEPORT JUGA HADIR SEBAGAI INVESTASI ASING PERTAMA SETELAH TERBITNYA UU NO 1 TAHUN 1967 PERIHAL PENANAMAN MODAL ASING (PMA),” ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)

Kedua, kata dia, terkait dalam konteks perencanaan wilayah Pulau Papua dalam RPJM Nasional 2015-2019, pemerintah telah arahkan percepatan pengembangan hilirisasi industri pertambangan, pengembangan kawasan ekonomi inklusif dan berkelanjutan berbasis wilayah kampung adat.

“DEMIKIAN PULA, DALAM RPJMD PAPUA 2013-2018, KITA MENDORONG TIMIKA MENJADI SENTRA PERTUMBUHAN EKONOMI BERBASIS TAMBANG YANG LEBIH TERBUKA, INKLUSIF DAN BERNILAI TAMBAH. INI BERARTI PAPUA DAN PUSAT TELAH SEJALAN DARI SISI PERENCANAAN WILAYAH JANGKA MENENGAH DAN JANGKAH PANJANG,” ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)

Sementara untuk, aspek ketiga, kata dia, investasi Freeport Indonesia masih menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat dan daerah Papua.
“LIHAT SAJA, STRUKTUR PDRB KABUPATEN MIMIKA MASIH TERGANTUNG 91 PERSEN DARI INVESTASI FREEPORT DAN EKONOMI PAPUA MASIH DOMINAN SEKITAR 50 PERSEN DISUMBANG OLEH INVESTASI PERTAMBANGAN,” ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)

      Gubernur Lukas Enembe menyatakan, bahwa ada sekitar 8.000 karyawan asli Papua dan keluarga besarnya yang bergantung di Freeport, sebagai tempat lapangan kerja, ditambah lagi ekonomi ikutan atau ‘multiply effects’ yang disebabkan oleh beroperasinya Freeport Indonesia.

 

“MENYIMAK SITUASI YANG CUKUP PELIK INI DAN DAMPAK-DAMPAK SOSIAL POLITIK LOKAL YANG TERJADI DI PAPUA, ALANGKAH BAIKNYA PERLU ADA KEPASTIAN ARAH TERHADAP KEBERLANJUTAN INVESTASI FREEPORT INDONESIA,”  ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)

Memang, kata dia, pembicaraan kontrak karya akan dibicarakan tahun 2019, namun perlu ada tahapan dan langkah yang terukur secara komprehensif antara pusat – daerah – Freeport.

“JANGAN  SAMPAI  PEMPROV PAPUA DITINGGALKAN DALAM PROSES RE-NEGOSIASI, TERMASUK SKEMA DIVESTASI FREEPORT INDONESIA,” ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)
26 OKTOBER 2016

     Masyarakat Kamoro di Pulau Karaka, Mimika, yang berhadapan tepat dengan Portsite, pelabuhan logistik dan pengapalan konsentrat PT. Freeport Indonesia. Masyarakat mengkonsumsi air sungai di sekitar pulau yang dilaporkan mengandung limbah konsentrat Dalam lawatannya ke Amerika Serikat 25-29 Oktober yang bertujuan mengundang lebih banyak investor ini. Di tengah hiruk pikuk perdebatan yang masih hangat mengenai perpanjangan kontrak karya PT Freeport Indonesia (PTFI) di Mimika, Papua, suara dari Papua jarang terdengar. Namun bagi orang Papua, perpanjangan Kontrak PTFI bukan semata-mata soal waktu. Gubernur Papua, Lukas Enembe, meragukan niat PTFI untuk membangun Papua.

“KAMI SUDAH AJUKAN 17 POIN USULAN YANG DIAJUKAN PEMERINTAH PROVINSI PAPUA DALAM RENEGOISASI KONTRAK KARYA DENGAN FREEPORT. SEBELAS DARI PEMERINTAH PAPUA DAN 6 POIN DARI PEMERINTAH PUSAT. KETERLIBATAN FREEPORT DALAM MEMBANGUN INFRASTRUKTUR DI PAPUA, PENINGKATAN PEMBAYARAN ROYALTI DAN PAJAK KEPADA PEMERINTAH PROVINSI, DIVESTASI SAHAM, ISU LINGKUNGAN DAN PRIORITAS TENAGA KERJA ASAL PAPUA, ITU PRIORITAS KAMI,” ( LUKAS ENEMBE 26/OCT/2016)

Dia menuding sampai saat ini PTFI tak punya niat membangun Papua. Ia memberikan contoh Kota Timika yang masih belum memiliki infrastruktur yang layak.

“FREEPORT SUDAH BEROPERASI SEJAK TAHUN 1967, TAPI BAGAIMANA KOTA TIMIKA SAAT INI DAN BAGAIMANA PAPUA SAAT INI? INFRASTRUKTUR DI TIMIKA MASIH MINIM. PEKERJA ORANG ASLI PAPUA MASIH BELUM SEBANDING DENGAN PEKERJA DARI LUAR PAPUA. KALAU MASIH TERUS SEPERTI INI, LEBIH BAIK FREEPORT ANGKAT KAKI SAJA DARI PAPUA. TAK ADA FREEPORT, ORANG PAPUA TAK AKAN MATI,” ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)

Pihak berwenang setempat memperkirakan hanya ada 30 persen pegawai perusahaan tersebut yang berasal dari Papua, sementara sisanya adalah pekerja yang direkrut dari luar Papua. Gubernur LukasEnembe, lebih lanjut merujuk pada sikap PTFI yang menurutnya menghindari pajak air permukaan. Setiap tahun, pajak air permukaan yang harus dibayar oleh Freeport adalah sekitar 360 miliar rupiah. Kenyataannya, hingga saat ini menurutnya PTFI membayar sekitar 1,5 miliar rupiah per tahun.

“FREEPORT BANYAK MEMANFAATKAN ROTASI PEMERINTAHAN SETIAP LIMA TAHUN. DAN KOMITMEN YANG DIBUAT ANTARA PEMERINTAH DAN FREEPORT DILANGGAR. DAN PEMERINTAH TIDAK MAU TAHU. TETAPI YANG JELAS, SETIAP TAHUN HARUSNYA FREEPORT BAYAR 360 MILIAR,” ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)

      Gubernur Enembe mengatakan pemerintahnya juga mendukung langkah Pemerintah Kabupaten Mimika yang menuntut PTFI membayar ganti rugi hak ulayat suku-suku di sekitar pertambangan perusahaan itu sebesar 3,6 miliar dolar Amerika atau setara Rp 481 triliun.

“ITU TUNTUTAN MASYARAKAT KARENA FREEPORT MENGHABISKAN GUNUNG DAN ISINYA SEJAK BEROPERASI, TAPI TAK PERNAH MEMBERIKAN MANFAAT YANG SETIMPAL UNTUK MASYARAKAT DI SITU,” ( LUKAS ENEMBE 10/FEB/2016)

   Musa Sombuk, Dosen Universitas Negeri Papua dan kandidat doktor di Australia National University menilai masalah pajak, pembagian keuntungan dan masalah lain yang sudah berlangsung puluhan tahun ini dikarenakan kontrak karya PTFI adalah “perjanjian politik” dengan pemerintah, bukan perjanjian ekonomi. Juru bicara PTFI, Riza Pratama, menolak berkomentar mengenai proses renegosiasi dengan pemerintah pusat, namun dia membantah bahwa tanah yang digunakan PTFI diambil dengan cara yang tidak benar. Dia mengatakan masyarakat adat di area PTFI telah mengizinkan penggunaan dan melepaskan hak ulayat mereka sejak PTFI mulai beroperasi. PTFI, menurut Riza, juga telah memberikan ganti rugi dan terus melanjutkan program pengembangan bagi masyarakat adat sekitar.

       Sombuk, yang mengaku terlibat audit PTFI pada tahun 1997, mengatakan perusahaan itu tidak hanya mengambil hasil tembaga dan emas, tapi juga tailing, pasir limbah yang mengandung bijih besi, yang mencapai 30 miliar ton. Beberapa gram tailing tersebut menurutnya bisa didapatkan 1 gram emas 23 karat.  Menurut Sombuk Sekarang ada 30 miliar ton tailing dan pastinya ada emas disitu … Kemana emas berkilo-kilo dari tailing ini? Bayangkan saja, Freeport seharusnya menggunakan dump truck untuk membuang tailing. Tapi mereka hanya mengalirkan tailing begitu saja di sungai Aijkwa yang tentunya punya resiko dan dampak terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan lingkungan.

Menurut Sombuk, PTFI bisa bertahan hingga saat ini karena memang dibiarkan dan diberi fasilitas oleh pemerintah, baik lokal maupun provinsi. Aturan yang tidak jelas dan sikap pemerintah dan perusahaan yang tidak transparan, membuat penegakan aturan ini juga rentan praktik korupsi.
27 JANUARI 2017

      Pada tanggal 27 Januari 2017 Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada pihak PT Freeport Indonesia untuk segera membayar pajak air permukaan berserta dendanya yang mencapai Rp 3,6 Triliun yang telah berlangsung selama tahun 2011 hingga 2016.

“SELAMA INI FREEPORT ENGGAN MEMBAYAR PAJAK AIR PERMUKAAN SEJAK 2011 JIKA DIRUPIAHKAN MENCAPAI ANGKA RP 3,6 TRILIUN. BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PAPUA NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG PAJAK DAERAH, SUDAH DITETAPKAN PAJAK AIR DARI RP 10 PERMETER KUBIK/DETIK DITETAPKAN MENJADI RP 120 PERMETER KUBIK/DETIK,” ( LUKAS ENEMBE 27/JAN/2016)

   Gubernur Lukas Enembe menjelaskan, sidang gugatan yang sudah dilaksanakan dari 2015 hingga 2017 gugatan terkait masalah air permukaan, yang kini dimenangkan pemerintah provinsi Papua, maka PT Freeport harus menjalankan putusan sidang tersebut. Ia berharap, Freeport mau mematuhi Perda yang telah ada dan juga keputusan pengadilan, dengan membayar pajak plus sejumlah denda.

“DENGAN DEMIKIAN UANG TERSEBUT UNTUK PEMBANGUNAN STADION UTAMA PON 2020 DAN JUGA KITA DISTRIBUSIKAN KE KABUPATEN/ KOTA,” ( LUKAS ENEMBE 27/JAN/2016)

23 FEBUARI 2017

     Permasalahan PT Freeport  dengan pemerintah Indonesia pada sekitar tanggal 23 Febuari 2017 semakin memanas. Pasalnya Setelah sekian lama mengelolah tambang emas di Papua dengan mengantongi Kontrak Karya (KK), Freeport kini hanya akan diberikan Ijin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) oleh Pemerintah Indonesia dalam melanjutkan proses produksi konsentrat emas di Tembagapura. Pemerintah Indonesia inginkan 51% saham Freeport buat Indonesia sedangkan sisanya buat Asing. kita kuasai 51% saham Freeport, maka Freeportlah yang menjadi karyawan kita karena dia hanya kuasai 49%. Gubernur Papua Lukas Enembe juga menegaskan bahwa ia mendukung sikap pemerintah pusat yang ingin menguasai saham mayoritas PT. Freeport Indonesia yang sudah 48 tahun beroperasi di Papua.

“SUDAH WAKTUNYA BAGI MEREKA UNTUK TUNDUK DAN TAAT MENGIKUTI ATURAN INDONESIA. SUDAH 48 TAHUN MEREKA MENGGALI EMAS DENGAN MENGGUNAKAN KONTRAK KARYA, ITU SUDAH CUKUP. SEKARANG WAKTUNYA MENGIKUTI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN PEMERINTAH INDONESIA,” ( LUKAS ENEMBE 21/02/2017)

“INI WAJIB HUKUMNYA KARENA UU NOMOR 4 TAHUN 2009 DITAMBAH DENGAN PERATURAN MENTERI NOMOR 1 TAHUN 2017, FREEPORT HARUS TUNDUK PADA UU ITU, FREEPORT SUDAH BANYAK AMBIL (KEKAYAAN ALAM PAPUA),” ( LUKAS ENEMBE 21/02/2017)

Gubernur Lukas Enembe juga Mengatakan

“ PAPUA INI SANGAT KAYA AKAN HASIL ALAM DAN MENJANJIKAN BAGI SEMUA NEGARA, CHINA DAN AMERIKA BERLOMBA-LOMBA MEMPEREBUTKAN KAWASAN INI. SEKARANG MENJADI INCARAN BAGI NEGARA-NEGARA MAJU YANG INGIN MENGELOLA POTENSI TAMBANG YANG ADA. OLEH KARENA ITU, SEBAGAI NEGARA YANG BERDAULAT, SEKTOR-SEKTOR EKONOMI HARUS DIKUASAI OLEH NEGARA DAN DIPERGUNAKAN SEBESAR-BESARNYA UNTUK KEMAKMURAN RAKYAT,” ( LUKAS ENEMBE 21/02/2017)
16 MARET 2017

      Polemik antara PT Freeport Indonesia dengan pemerintah masih belum usai. Freeport masih menolak mengubah izin usaha dari Kontrak Karya menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), divestasi saham 51 persen dan kewajiban pajak yang belum dibayar. Gubernur Papua, Lukas Enembe mengatakan akan tetap mendukung regulasi yang telah dikeluarkan pemerintah pusat. Dia secara langsung meminta Freeport tunduk pada aturan Indonesia.

” PAPUA MENDUKUNG KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT TERMASUK PERUBAHAN REZIM KK JADI IUPK. JADI FREEPORT HARUS TUNDUK DENGAN ATURAN INDONESIA. SUMBER-SUMBER KEKAYAAN ALAM DIKUASAI NEGARA, OLEH MAKA ITU KEMBALI KE PERATURAN,” ( LUKAS ENEMBE, 16/03/2017)

Tak hanya dalam perubahan status, Lukas juga mendukung pemerintah dalam menagih pajak kepada Freeport. Sekali lagi, dia mengingatkan agar Freeport membayar kewajibannya kepada pemerintah Indonesia.

“KITA JUGA SEPAKAT DIVESTASI SAHAM 51 PERSEN, PEMERINTAH PAPUA MENDUKUNG ITU. KITA JUGA SEPAKAT UNTUK KEPENTINGAN PAPUA, KEPENTINGAN MASYARAKAT PAPUA KAN KITA BUTUH PEMBANGUNAN PAPUA,” ( LUKAS ENEMBE 16/03/2017)

Namun demikian, dia mengakui polemik berkepanjangan saat ini cukup menganggu perekonomian sebagian Papua. Kalau Timika ya terganggu karena hampir 98 persen itu terpengaruh pada Freeport kalau yang di Papua tidak terganggu.

22 MARET 2017

    Gubernur Papua Lukas Enembe bertemu dengan Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta. Lukas memastikan sikapnya dengan Jokowi sama soal polemik PT Freeport Indonesia.

“PRESIDEN SETUJU SEKALI SIKAP KITA MENYANGKUT FREEPORT. SETUJU, APA YANG DIPERJUANGKAN PAPUA DAN JAKARTA SAMA,” ( LUKAS ENEMBE, 22/MAR/2017 )
      Gubernur Lukas Enembe menjelaskan, dari awal pembahasan hingga saat ini, permintaan masyarakat Papua masih sama, yakni ada 17 poin permintaan. Sebanyak enam poin di antaranya berurusan dengan pemerintah pusat, yakni dari kepemilikan 51 persen saham pemerintah pusat, sebanyak 10 persen diberikan kepada Pemerintah Papua.

“INI NEGERI KITA, DIATUR KEDAULATAN NEGARA YANG KITA JAGA. SELURUH POTENSI EKONOMI HARUS DIKUASAI NEGARA. MAKANYA, 51 PERSEN HARUS SAHAMNYA DIBERIKAN KE INDONESIA. DAN KITA MINTA 10 PERSEN SAHAM KE PEMERINTAH PAPUA DARI SAHAM 51 PERSEN,” ( LUKAS ENEMBE, 22/MAR/2017 )

Selain itu, Gubernur Lukas Enembe menyampaikan kepada Presiden Jokowi terkait status karyawan, alih fungsi hutan, penggunaan produk lokal, hingga area penambangan PT Freeport. Enembe memastikan Jokowi juga sepakat soal itu.

“APA YANG KITA ( PAPUA ) USULKAN,  PRESIDEN JOKO WIDODO SETUJU. LANGKAH YANG DILAKUKAN PEMERINTAH PUSAT SAMA DENGAN KITA,” ( LUKAS ENEMBE, 22/MAR/2017 )

11 JUNI 2017

      Gubernur Provinsi Papua Lukas Enembe mendesak manajemen PT Freeport Indonesia, kontraktor dan privatisasi yang ada di lingkungan perusahaan pertambangan itu untuk mempekerjakan kembal karyawan yang telah di-PHK.

“FREEPORT TIDAK BOLEH SEENAKNYA MEM-PHK KARYAWAN DAN KEMBALI PEKERJAKAN MEREKA YANG SUDAH DI-PHK,” ( LUKAS ENEMBE 11/06/2017)

   Menurut Gubernur Lukas Enembe, persoalan PHK karyawan sebenarnya bermula dari program manajemen tentang merumahkan karyawan dengan alasan efisiensi karena waktu itu pemerintah belum memberikan izin ekspor.  Namun dengan situasi saat ini bahwa Freeport telah mengantongi izin ekspor oleh pemerintah pusat maka tidak ada alasan Freeport terus mem-PHK karyawannya.

“WAJIB HUKUMNYA MANAJEMEN FREEPORT UNTUK MEMPEKERJAKAN KEMBALI KARYAWAN YANG TELAH DI-PHK, BAHWA JIKA FREEPORT MASIH BERSIKUKUH UNTUK TIDAK MEMPEKERJAKAN KEMBALI RIBUAN KARYAWAN YANG KINI TELAH DI-PHK OLEH FREEPORT MAKA SEBAIKNYA MANAJEMEN MEM-PHK SEMUA KARYAWANNYA TANPA TERKECUALI “  ( LUKAS ENEMBE 11/06/2017)

      Gubernur Lukas Enembe juga mengatakan bahwa dirinya tidak perduli dengan persoalan internal perusahaan namun karena Freeport sudah mem-PHK karyawan maka wajib mengembalikan mereka untuk bekerja.  Selain itu, Gubernur Papua juga mendesak PT Freeport Indonesia untuk wajib membayar secara rutin kewajiban-kewajiban kepada pemerintah termasuk pemerintah pusat. Manajemen Freeport masih pada pendirian dengan terus mem-PHK ribuan karyawan secara khusus karyawan yang melakukan mogok kerja karena memprotes kebijakan Freeport yang dinilai merugikan pekerja dan tidak sesuai dengan aturan dan Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku.

4 AGUSTUS 2017

      PT Freeport Indonesia menyatakan kesediaannya untuk melaksanakan hasil Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-70853/PPMXVB/24/2017 tanggal18 Januari 2017, yakni membayar Pajak Air kepada Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp5.3 triliun. Kesepakatan tersebut terlontar dalam rapat Fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak, antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT. Freeport Indonesia yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jumat (04/08/2017) di Jakarta.

“POIN PALING PENTING YANG DIRUMUSKAN DALAM BERITA ACARA KESEPAKATAN SEBAGAI HASIL DARI PERTEMUAN INI IALAH DALAM WAKTU DEKAT, FREEPORT HARUS BERTEMU DENGAN GUBERNUR PAPUA UNTUK MEMBICARAKAN PEMBAYARAN SECARA BERTAHAP, SEPANJANG TIDAK BERTENTANGAN DENGAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PUTUSAN PENGADILAN,”  ( KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAPUA, GERSON JITMAU 6/8/2017)

Gerson Jitmau menjelaskan, poin pertama isi kesepakatan dari hasil pertemuan itu adalah Freeport berkewajiban membayar Pokok Pajak Air Permukaan (PAP) sejak tahun 2011 hingga Juli 2017, termasuk sanksi administrasi berupa denda 100 persen dari jumlah pajak berdasarkan putusan banding sesuai dengan UU Nomor 14 tahun 2002.

“DENGAN ADANYA PERTEMUAN YANG MENGHASILKAN TIGA KESEPAKATAN INI, MAKA KE DEPAN TIDAK ADA LAGI UPAYA NEGOSIASI DARI PIHAK FREEPORT UNTUK MENGULUR-ULUR WAKTU PEMBAYARAN PAP, YANG SELAMA INI MENJADI UTANGNYA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI PAPUA.  SEJAUH INI, PEMERINTAH PROVINSI PAPUA MASIH MENGHARGAI ITIKAD BAIK DARI FREEPORT SEHINGGA TIDAK MENGAMBIL TINDAKAN ATAS KELALAIANNYA PASCA-PUTUSAN PENGADILAN PAJAK ITU, SEMISAL MELAKUKAN PENYITAAN ASET FREEPORT DI TEMBAGAPURA DAN JAKARTA SEBAGAI JAMINAN,” ( KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH PAPUA, GERSON JITMAU 6/8/2017)

     Menurut Gubernur Lukas Enembe, Kementerian Keuangan dan Kemendagri sudah tegaskan, usai rapat fasilitasi tidak ada lagi rapat-rapat negosiasi di Jakarta karena keputusan pengadilan pajak sudah inkrah dan berkekuatan hukum tetap. Sementara itu, Ketua Komisi III DPR Papua, Carolus Bolly menyambut baik dan mengapresiasi pihak Pemerintah Provinsi Papua, mulai dari Gubeernur Papua, Badan Pendapatan Daerah, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, Biro Hukum dan DPR Papua yang cukup gigih memperjuangkan hak rakyat Papua dalam kasus sengketa PAP.

“PROSES PENGADILAN CUKUP LAMA, LEBIH KURANG TIGA TAHUN. KAMI BERTERIMA KASIH KEPADA KEMENTERIAN KEUANGAN DAN KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MEMFASILITASI PERTEMUAN INI,”  ( CAROLUS BOLLY )

     Untuk itu, Gubernur Lukas Enembe meminta pihak Freeport konsisten dengan poin kesepakatan bersama dalam rapat tersebut yakni segera bertemu Gubernur Papua untuk melakukan pembayaran secara bertahap. Sebab jika itu dilakukan dalam waktu dekat, maka akan berpengaruh pada aspek penerimaan daerah dan APBD Perubahan 2017 yang hendak dibahas dan ditetapkan. Sebelumnya, pada Feberuari 2017 lalu, Gubernur Papua Lukas Enembe meminta kepada PT. Freeport Indonesia wajib menjalankan keputusan Pengadilan Pajak Indonesia berkaitan pembayaran pajak air permukaan.

“ITU HARUS SEGERA DISELESAIKAN, FREEPORT HARUS MENERIMA KEPUTUSAN HUKUM,, MUNCULNYA GUGATAN PAJAK OLEH PTFI DISEBABKAN PEMERINTAH PAPUA MENAGIH KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK OLEH PT. FREEPORT SEBAGAIMANA DISAMPAIKAN OLEH BADAN PEMERIKSA KEUANGAN (BPK) DALAM HASIL AUDITNYA, YANG MEMPERTANYAKAN KEKURANGAN PEMBAYARAN PAJAK PTFI TERHADAP PENGGUNAAN AIR PERMUKAAN DARI TAHUN 2011 SAMPAI 2015.DASAR ITULAH SEBAGAI PEMERINTAH DAERAH KEMUDIAN MENGIRIMKAN SURAT KEPADA FREEPORT UNTUK SEGERA MENYELESAIKAN KEKURANGAN PAJAK DIMAKSUD. “NAMUN PTFI MENOLAK UNTUK MENYELESAIKAN KEKURANGAN TERSEBUT DAN MELAKUKAN GUGATAN KE PENGADILAN PAJAK INDONESIA. PUJI TUHAN GUGATAN TERSEBUT DITOLAK. NAH, SEKARANG ITU HARUS SEGERA DISELESAIKAN,” ( LUKAS ENEMBE )

Sekadar diketahui, rapat fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak dihadiri anggota PT Freeport Indonesia, anggota DPD RI Perwakilan Papua, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Papua, DPR Papua, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Direktorat Penataaan Daerah, Otonomi Khusus dan DPOD, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, dan Biro Hukum Sekretariat Jenderal Kementerian Dalam Negeri.

16-AGUSTUS 2017

     Majelis Hakim Pengadilan Pajak, pada Rabu (16/08/2017) kembali menolak upaya banding dari PT Freeport yang pada putusan sebelumnya diperintahkan untuk segera membayar pajak air pemukaan kepada pemerintah provinsi Papua senilai Rp.5,3 triliun. Dalam amar putusan Majelis Hakim yang diketuai Aman Santosa dan anggota masing-masing Seno Hendra dan Hartoyo di ruang sidang II Pengadilan Pajak Jakarta itu, Majelis bersepakat menolak Lima nomor keputusan yang di mohonkan untuk banding oleh PT Freeport. Diakhir sidaang yang sempat molor sejam dari jadwal yakni pukul 13.00 WIB, Hakim ketua Aman Santosa juga menyebut salinan putusan akan diperoleh paling lambat 30 hari setelah putusan itu. Sidang dihadiri langsung Pemohon Banding dari PT Freeport melalui pengacaranya dan Pemprov Papua yang dihadiri perwakilan antara lain pengacara ibu Sophia (Biro Hukum), Pak Wahyudi dari Dinas Pendapatan Daerah serta kepala BPKAD Papua Ridwan Rumasukun.

   Gubernur Papua Lukas Enembe kala itu menjelaskan, keberatan yang dilayangkan Freeport soal perhitungan biaya penggunaan air di atas permukaan sungai. Freeport menghitung dengan biaya Rp10 per kubik per detik, padahal sesuai dengan Perda Nomor 4 Tahun 2011 maka perhitungan penggunaan permukaan air dibiayai sekira Rp130 per meter kubik per detik. Perda ini dibuat setelah ada Perubahan UU terkait Pemanfaatan Air Permukaan No 5 Tahun 1990. Freeport menurut Lukas masih diperbolehkan untuk melakukan Peninjauan Kembali (PK) atas kekalahan perkara pajak air di atas permukaan sungai ini. Namun, Lukas tidak yakin pengadilan tidak akan mengubah keputusan, Freeport harus membayar denda pajak yang telah diputuskan. Pemerintah Pusat sendiri sebelumnya telah meminta PT Freeport Indonesia (PT FI) tidak mangkir lagi  dalam melaksanakan kewajibannya dengan segera membayar utang Pajak Air Permukaan (PAP) kepada Pemerintah Provinsi Papua dalam waktu dekat. Demikian salah satu poin utama Berita Acara Kesepakatan dalam rapat Fasilitasi Pembayaran Pajak Air Permukaan (PAP) Hasil Putusan Pengadilan Pajak antara Pemerintah Provinsi Papua dan PT Freeport Indonesia yang difasilitasi Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Jumat (04/08/2017) di Jakarta.

      Menurut Gubernur  Lukas Enembe, munculnya gugatan pajak oleh PTFI disebabkan Pemerintah Papua menagih kekurangan pembayaran pajak oleh PT Freeport Indonesia sebagaimana disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam hasil auditnya, yang mempertanyakan kekurangan pembayaran pajak PTFI terhadap penggunaan air permukaan dari tahun 2011 sampai 2015.

9/OKT/2017

      Pemerintah Propinsi Papua menyatakan dukungan dan sepakat terhadap langkah pemerintah pusat dalam memyelesaikan permasalahan yang terkait dengan operasi PT. Freeport Indonesia di tanah Papua. Hal tersebut diutarakan oleh Gubernur Propinsi Papua, Lukas Enembe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (9/10/2017). Menurut Gubernur Lukas enembe, kerangka dasar (framework) yang telah disepakati pemerintah Indonesia dan PT. Freeport Indonesia merupakan acuan bagi kedua belah pihak untuk melanjutkan pembahasan detail dan teknis menyangkut divestasi 51 persen saham PT. Freeport untuk kepemilikan nasional serta penerimaan Negara secara agregat lebih baik.

“PEMERINTAH PROPINSI PAPUA MENDORONG PT. FREEPORT INDONESIA UNTUK LEBIH BAIK KOOPERATIF DAN MEMAHAMI ASPIRASI RAKYAT PAPUA KHUSUSNYA DAN INDONESIA UMUMNYA SEHINGGA PERUNDINGAN TIDAK BERKEPANJANGAN DAN BISA SEGERA DISELESAIKAN,” ( LUKAS ENEMBE. 9/OKT/2017 )

Lebih lanjut Gubernur  Lukas Enembe mengapresiasi dan menyambut baik alokasi saham 10 persen PT. Freeport Indonesia hasil divestasi untuk rakyat Papua. Hal ini kata Lukas belum pernah terjadi sebelumnya baik dalam kontrak karya pertama atau kedua.

“HAL INI MENCERMINKAN KONSISTENSI KEPEDULIAN PEMERINTAHAN PRESIDEN JOKO WIDODO DAN WAPRES JUSUF KALLA TERHADAP RAKYAT PAPUA,” ( LUKAS ENEMBE, 9/OKT/2017 )

      Seperti diberitakan sebelumnya, Perundingan panjang atara pemerintah Indonesia dan PT Freeport Indonesia akhirnya berujung pada kepastian tentang pelepasan saham kepada pemerintah Indonesia sebesar 51% dan perpanjangan kontrak di Papua hingga tahun 2041. Disebutkannya, Freeport juga setuju melepas sahamnya, atau melakukan divestasi, sebesar 51 persen kepada pemerintah Indonesia dan membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian yang harus selesai Januari 2022 dan ada stabilitas penerimaan negara. Dalam jumpa pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani dan CEO Freeport McMoran Richard Adkerson, Jonan menambahkan bahwa raksasa pertambangan tembaga dan mineral dunia itu sepakat untuk untuk menjaga besaran penerimaan negara yang lebih besar untuk Indonesia. Oleh karena itu, Freeport Indonesia harus mengubah statusnya dari Kontrak Karya (KK) menjadi Izin IUPK. Jonan menerangkan kedua pihak akan menuntaskan detail-detail kesepakatan dalam minggu ini, termasuk soal skema divestasi dan formula penerimaan negara yang musti dibayar oleh perusahaan tambang itu.

7 OKTOBER 2017

      Papua akhirnya tanggal 7 Oktober 2017 mendapatkan 10 persen salam Freeport Indonesia setelah pemerintah Indonesia yang diwakili Menteri ESDM Ignatius Jonan mensepakati hal tersebut dengan Gubernur Papua, Lukas Enembe. Hal ini diungkapkan Staf Khusus Menteri ESDM, Hadi M. Jurait, Ia mengatakan kesepakatan ini diambil setelah Lukas Enembe melakukan pertemuan dengan Menteri ESDM Iganasius Jonan, Sabtu (7/10/2017) di Jakarta. Selain Lukas Enembe, pertemuan ini dihadiri juga oleh Wakil Menteri ESDM Arcandra Tahar dan Bupati Puncak Jaya Willem Wandik.
Sementara Gubernur Lukas Enembe mengatakan Pemerintah Provinsi Papua sudah satu bahasa dengan Pemerintah Pusat terkait kepemilikan saham PT. Freeport ini. Ia juga menegaskan bahwa Pemerintah Papua baik di tingkat provinsi maupun kabupaten yang berkaitan dengan Freeport sangat mendukung langkah dan kebijakan pemerintah pusat tersebut.

“PEMERINTAH PAPUA JUGA MENDORONG AGAR PERUNDINGAN BERJALAN DENGAN BAIK DAN MENGHASILKAN KEPUTUSAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT PAPUA DAN INDONESIA,”  ( LUKAS ENEMBE, 7/OKT/2017 )

7 DESEMBER  2017

      Gubernur Lukas Enembe, bersama Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Hadiyanto, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MM, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan dan perwakilan PT Inalum (Persero) secara resmi memparaf draf perjanjian induk saham divestasi saham PT Freeport Indonesia, Selasa (5/12/2017) di Kantor Kementerian Keuangan di Jakarta. Sebelum draf tersebut dilakukan paraf terlebih dahulu dilakukan pembahasan perjanjian induk antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika dan PT Inalum (Persero) ditempat yang sama. Pembahasan yang cukup panjang tersebut dihadiri dari Kementerian Keuangan, Dirjen Perimbangan Keuangan, Pemprov Papua, Pemkab Mimika dan PT Inalum (Persero). Setelah dinilai rampung dan disepakati seluruh pasal-pasal yang berkaitan dengan draf tersebut, akhirnya diparaf sebagai draf perjanjian induk yang nantinya akan ditandatangani kembali pada 15 Desember 2017 mendatang oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Gubernur Papua, Bupati Mimika.

INI SIFATNYA SEBAGAI DRAF SAJA UNTUK ADANYA SUATU KESEPAKATAN. NANTINYA AKAN DILAKUKAN SEREMONIAL PENANDATANGANAN LANGSUNG OLEH MENTERI KEUANGAN DAN GUBERNUR PAPUA BERSAMA BUPATI MIMIKA DAN PT INALUM (PERSERO),” (  SEKJEN KEMENTERIAN KEUANGAN, HADIYANTO DIHADAPAN GUBERNUR PAPUA )

Diakuinya, paraf yang dilakukan untuk draf ini tak lain dalam rangka menyamakan persepsi dan menyikapi isi dari perjanjian tersebut lebih kepada formulasi apa-apa saja yang menjadi komitmen bersama. Dijelaskannya, dalam draf tersebut diatur secara detail tentang para pihak terkait kemudian bagaimana hak dan kewajiban serta hal-hal lainnya. Sementara itu, Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.IP, MH mengungkapkan, draf perjanjian yang disiapkan Pemerintah Pusat ini memang sudah dibahas jauh-jauh hari dan sudah dipelajari sehingga kalaupun ada hal-hal yang perlu diperbaiki maka akan dilakukan.

Dikatakannya, isi dari perjanjian induk ini pada dasarnya menguntungkan kepada Indonesia karena 51 persen divestasi saham PT Freeport adalah milik Indonesia dimana didalamnya terdapat juga Pemerintah Provinsi Papua.

“PADA DASARNYA KITA SUDAH SEPAKATI DAN PARAF. NANTI TANGGAL 15 DESEMBER 2017 AKAN DILAKUKAN PENANDATANGANAN PERJANJIAN ITU ANTARA PT FREEPORT INDONESIA, PEMERINTAH PUSAT, PEMERINTAH PROVINSI PAPUA, PEMERINTAH KABUPATEN MIMIKA,” ( LUKAS ENEMBE )

      Mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia, nantinya Pemprov Papua akan mendapat jatah 10 persen dimana 7 persen akan diserahkan kepada Pemkab Mimika sehingga yang dikelola oleh Pemprov Papua sebanyak 3 persen. Gubernur menekankan bahwa divestasi saham ini tidak boleh jatuh kepada sembarang orang tapi ini milik pemerintah dan bahkan tidak dijual kepada siapapun.

“PT INALUM (PERSERO) TELAH DITUNJUK SEBAGAI HOLDING COMPANY UNTUK MENGELOLA DIVESTASI SAHAM INI. JADI KITA IKUTI SAJA,” ( LUKAS ENEMBE )

Ditempat yang sama, Bupati Mimika, Eltinus Omaleng, SE, MM menambahkan, alokasi 7 persen kepada Pemkab Mimika dari 10 persen divestasi saham untuk Pemprov Papua nantinya akan dibagi untuk masyarakat sebanyak 3 persen kemudian 3 persen untuk Pemkab Mimika sedangkan 1 persen lagi nantinya akan dikelola oleh BUMD.

Menurutnya, 1 persen divestasi saham yang dikelola BUMD tersebut bertujuan untuk menambah pemasukan kepada Pemkab Mimika.
“KAMI AKAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH SEPERTI BUMD KHUSUS YANG MENGELOLA SAHAM INI. KEMUDIAN UNTUK 3 PERSEN MASYARAKAT AKAN DIBERIKAN KAPADA DUA SUKU YANG ADA DISANA DALAM BENTUK YAYASAN UNTUK DIKELOLA,” ( ELTINUS OMALENG )

12 JANUARI 2018

      Pemerintah pusat akhirnya sepakat untuk memberikan 10% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) kepada Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika. Kesepakatan itu ditandai dengan penandatangan perjanjian antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Papua, Pemerintah Kabupaten Mimika, dan PT Inalum (Persero) tentang pengambilan saham divestasi Freeport Indonesia. Pihak yang menandatangani perjanjian adalah Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Menteri BUMN yang diwakili Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis, dan Media Fajar F Sampurno, Gubernur Papua Lukas Enembe, Bupati Mimika, dan Direktur Utama Inalum Budi Gunadi Sadikin. Sri Mulyani bilang, pemberian 10% saham Freeport Indonesia untuk Papua menjadi bagian dari 51% yang masih dalam tahap negosiasi. Dengan begitu, pemerintah daerah Papua baru bisa benar-benar menjadi terlibat sebagai pemegang saham setelah tahap negosiasi rampung atau Indonesia berhasil menguasai 51% saham Freeport Indonesia. Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menyebutkan, pengambilan saham divestasi Freeport Indonesia akan dilakukan dengan mekanisme korporasi sehingga tidak membebani APBN dan APBD, dan menjadi salah satu manfaat dari pembentukan holding BUMN Pertambangan. Dia berharap, kepemilikan 51% saham Freeport oleh Indonesia nantinya akan meningkatkan penerimaan negara, mempercepat hilirisasi industri tambang dalam rangka peningkatan nilai tambah, meningkatkan kesempatan kerja dan mendorong pembangunan di daerah.
Gubernur Lukas Enembe menyambut baik penandatanganan perjanjian antara pemerintah pusat dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika mengenai divestasi saham PT Freeport Indonesia.

 

“INI KAN SEJAK FREEPORT ADA DI PAPUA, BARU KALI INI PEMERINTAH BERI KEPERCAYAAN KEPADA RAKYAT. ITU YANG UTAMA DAN HARUS DIBANGGAKAN,” ( LUKAS ENEMBE, 12/1/2018).

      Gubernur Lukas Enembe menyebutkan, nantinya porsi 10 persen saham Freeport yang mereka miliki akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di sana bersama dengan PT Indonesia Asahan Alumunium (Inalum). PT Inalum ditunjuk oleh pemerintah untuk proses divestasi melalui mekanisme korporasi tanpa membebani APBN dan APBD. Menurut Gubernur Lukas Enembe, nama BUMD yang akan mengelola 10 persen saham Freeport adalah PT Papua Divestasi Mandiri. BUMD itu baru saja dibentuk berdasarkan poin dalam peraturan daerah (Perda) yang dibuat khusus untuk mengatur hal tersebut. Dalam waktu dekat, Pemprov Papua bersama Pemkab Timika dan PT Inalum berencana membahas secara teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport yang akan menjadi hak mereka. Secara umum, porsi 10 persen saham itu akan dipakai untuk kepentingan masyarakat di Papua, terutama pemilik hak kawasan adat serta mereka yang terdampak kegiatan Freeport selama ini.

Posisi Dasar Pemerintah Provinsi Papua Atas Renegosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia.

KEBIJAKAN PEMERINTAH PUSAT:

Arahan dan Direktif Presiden Republik Indonesia tentang re-negosiasi kontrak karya yang tidak adil, telah disampaikan di dalam beberapa kesempatan, antara lain:

Keterangan Pers Presiden di Rio de Janeiro, Brasil, 22 Juni 2012, menegaskan komitmen Presiden untuk tetap melanjutkan kebijakan renegosiasi pada kontrak-kontrak yang merugikan negara dan rakyat Indonesia pada umumnya.

Kontrak-kontrak dengan mitra kita yang dilakukan 20–30 tahun lalu, ternyata tidak tepat atau adil. Ini karena ada kewajiban moral kita untuk melakukan perubahan. Saya memiliki kewajiban moral untuk melakukan perubahan,” katanya.

SBY mengatakan, keputusan itu diambil agar Indonesia memiliki konsep kegiatan ekonomi yang lebih baik dan adil, termasuk kebijakan terhadap kontrak karya dengan mitra asing.

SBY lalu memberikan contoh tentang sejumlah kontrak kerja di bidang pertambangan dengan mitra asing yang dinilainya merugikan Indonesia dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, Pemerintah menyusun kebijakan untuk merenegosiasi kontrak-kontrak kerja jangka panjang dengan investor asing yang merugikan pemerintah dan rakyat Indonesia.

Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Tim Evaluasi tentang Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara. Tugas utama Tim Evaluasi ini adalah:

Melakukan evaluasi terhadap ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam PASAL-PASAL KONTRAK KARYA DAN PERJANJIAN KARYA PENGUSAHAAN PERTAMBANGAN BATUBARA, YANG PERLU DISESUAIKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk PENYELESAIAN PENETAPAN LUAS WILAYAH KERJA DAN PENERIMAAN NEGARA , sebagai posisi pemerintah dalam melakukan renegosiasi penyesuaian kontrak karya dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara.

Menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMEGANG KONTRAK KARYA dan perjanjian karya pengusahaan pertambangan batubara, TERHADAP PENGOLAHAN DAN/ATAU PEMURNIAN MINERAL DAN BATUBARA.

Arahan Presiden Republik Indonesia kepada Gubernur Papua, Wakil Gubernur Papua, Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP), dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) di Kantor Presiden, Istana Negara, 29 April 2013 agar Pemerintahan Provinsi Papua merumuskan Otonomi Khusus Plus untuk Papua yang memberikan kewenangan luas kepada Papua dan agar PT. Freeport Indonesia memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada rakyat dan Pemerintahan Papua. Salah satunya adalah dengan KEPEMILIKAN SAHAM PEMERINTAH PAPUA DI PT. FREEPORT INDONESIA (PT.FI). Bapak Presiden sampaikan bahwa usulan Pemda Papua tentang PT. Freeport Indonesia ini dimasukkan ke dalam UU Otonomi Khusus Plus untuk Papua.

Arahan Menteri Koordinator bidang Perekonomian kepada Gubernur Papua di Kantor Menko Perekonomian, pada 6 Mei 2013, bahwa setuju agar Pemerintah Papua ikutserta di dalam pembahasan re-negosiasi kontrak karya PT. Freeport Indonesia.

KEBIJAKAN PEMERINTAH PAPUA:

Pada saat pertemuan dengan Bapak Presiden di Istana Negara, pada 29 April 2013, Gubernur Papua sampaikan ke Bapak Presiden bahwa kami rakyat Papua sangat mendukung langkah berani Bapak Presiden dan Bapak Menko untuk melakukan Re-Negosiasi Kontrak Karya Tambang yang tidak adil, khususnya untuk PT. Freeport Indonesia.

Sesuai amanat UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus bagi Papua, bahwa “Perjanjian internasional yang dibuat oleh Pemerintah yang hanya terkait dengan kepentingan Provinsi Papua dilaksanakan setelah mendapat pertimbangan Gubernur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.
Hal ini juga sejalan dengan Keppres No. 3 tahun 2012 tentang Tim Evaluasi untuk Penyesuaian Kontrak Karya dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batu Bara, yang proses evaluasi kontrak karya melibatkan Pemerintah Daerah.

Dalam pandangan Pemerintah Daerah, bahwa saatnya PT. Freeport Indonesia memberikan kontribusi terbaik bagi pembangunan Papua. Re-negosiasi Kontrak Karya ini sebagai bagian dari kerangka fiskal yang afirmatif dalam kerangka Otonomi Khusus Plus. Kebijakan renegosiasi ini harus Win-Win Solution bagi semua pihak.

Pemerintah mengajukan 17 Poin Usulan Penataan yang terkait dengan Re-Negosiasi Kontrak Karya PT. Freeport Indonesia, yakni:

Luas wilayah kerja

Perpanjangan kontrak

Penerimaan negara baik pajak maupun royalti

Kewajiban divestasi

Kewajiban pengolahan dan permurniaan di dalam negeri

Kewajiban penggunaan barang dan jasa pertambangan dalam negeri (seperti supply pangan, barang konsumsi, dsb)

Pemindahan Kantor Pusat PT. Freeport Indonesia ke Papua

Penataan Program Pembangunan Masyarakat atau Corporate Social Responsibility (CSR)

Penataan Dampak Lingkungan Hidup

Pemda Papua memiliki Saham di PT. Freeport Indonesia

Penataan hubungan PT. FI – Provinsi Papua – Timika – Puncak, Intan Jaya dan kabupaten lainnya yang terkait dengan wilayah eksploitasi PT.FI

Kontribusi PT. FI untuk pembangunan infrastruktur kampung dan infrastruktur wilayah seperti pembangunan sejumlah ruas Trans Papua

Masalah tenaga kerja orang asli Papua

Optimalisasi penggunaan Bandar Udara Moses Kilangin untuk pelayanan kemasyarakatan

Peran serta Pemda (BUMD) dan pengusaha-pengusaha Papua di dalam kegiatan usaha PT. FI maupun kegiatan sub-kontrak yang terkait dengan PT. FI
Rencana Pasca Tambang dari PT. Freeport Indonesia

Kewajiban PT. Freeport Indonesia untuk menggunakan jasa perbankan dalam negeri, terutama Bank Papua (membuka rekening di Bank Papua)

“ SEJAK KONTRAK KARYA I HINGGA KONTRAK KARYA II AKAN SELESAI, PROVINSI PAPUA BELUM MENDAPATKAN PORSI SAHAM PERUSAHAAN TAMBANG ASAL AMERIKA SERIKAT ITU. BARU DI BAWAH KEPEMIMPINAN PRESIDEN JOKOWI, MASYARAKAT PAPUA MENDAPATKAN HAKNYA “ ( LUKAS ENEMBE )

3. SEJARAH PT FREEPORT HADIR DI TANAH PAPUA

    Suatu siang pada tanggal 26 Desember 2017, Gubernur Lukas Enembe diwawancarai oleh beberapa media asing dari Yunani dan Ingris serta Australia dan juga ada beberapa media lokal di Pantai Holtecamp, Jayapura. Gubernur Lukas Enembe menyampaikan bahwa telah bertahun-tahun berjuang agar PT Freeport Indonesia membangun Smelter di Papua dan juga membayar tagihan kekurangan pajak air permukaan. Sudah sangat pantas jika Papua mendapatkan saham dari PT Freeport karena bertahun-tahun kekayaan alam Papua dikeruk oleh PT Freepot Indonesia. Ini sudah saatnya Papua mendapatkan pembagian yang fair dari pengelolaan sumber daya alamnya. Masyarakat Asli Papua juga berhak untuk bisa hidup sejahtera dari hasil alamnya yang dikelola oleh berbagai perusahaan yang ada di Papua. Dengan adanya kepemilikan saham oleh Pemprov Papua dan Pemkab Mimika ini, akan semakin menambah amunisi untuk melaksanakan pembangunan di Papua guna mewujudkan Papua Bangkit, Mandiri, Sejahtera. Porsi 10 persen itu disepakati untuk menyejahterakan kawasan dan warga Papua yang selama ini terdampak kegiatan Freeport.