NABIRE – Sekolah Dasar (SD) Inpres Taumi, Distrik Wapoga Kabupaten Nabire, selama 4 tahun ini macet, tidak ada belajar mengajar sehingga anak-anak usia sekolah terlantar. Walau demikian kondisi riil sekolah tersebut, herannya, Dinas Pendidikan masih membayar dana Biaya Operasional Sekolah (BOS) setiap tahun anggaran.
Masyarakat setempat melalui perwakilannya, mempertanyakan data murid dari mana sehingga dinas bisa membayar dana BOS kepada kepala sekolah. Diduga data siswa direkayasa oleh oknum guru di Wapoga sehingga Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire menyalurkan dana BOS atas nama SD Inpres Taumi alias SD Inpres Ause.
Warga Ause, Ishak Kakapa di Nabire, Kamis (27/6) mengatakan, SD Inpres Taumi, hanya beroperasi selama setahun sejak didirikan. Kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut hanya dalam tahun ajaran 2013-2014. Selebihnya, sejak tahun 2015, sekolah macet karena tidak ada kegiatan belajar mengajar. Sejak 2015, SD Inpres Taumi, macet total, tidak ada guru yang bertugas di Taumi.
Ishak menambahkan, guru yang ditempatkan Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire di SD Inpres Taumi, semuanya berstatus guru honorer, termasuk kepala sekolah. Pemerintah melalui Dinas Pendidikan, tidak menempatkan guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN).
Akibat dari tidak adanya kegiatan di sekolah, kata Ishak, gedungnya sudah rusak parah, halamannya ditumbuhi rerumputan sehingga terkesan gedung terlantar di tengah belantara.
Putera Ause, Ishak Kakapa mempertanyakan, dengan dasar apa Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire membayar dana BOS atas nama SD Inpres Taumi. Karena, tidak ada murid sebagai dasar pengajuan dana BOS kepada pemerintah. Sebab, di Taumi, tidak ada murid. “Anak-anak yang dulu sekarang sudah besar-besar. Tidak ada anak sekolah di Taumi,” jelasnya.
Ia menduga, Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire membayar dana BOS atas nama SD Inpres Taumi karena direkayasa oleh oknum guru di Wapoga yang mengepalai SD dan SMP setempat.
Akibat data rekayasa tersebut, nama dari orang-orang tua juga dicatat namanya sebagai murid SD Inpres Taumi. “Saya pernah lirik nama-nama murid. Ada nama orang-orang tua juga dimasukan sebagai murid SD Taumi. Dari mana mereka mendapat nama-nama murid itu, sebab tidak ada murid disana,” bebernya.
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire, Obed Senapa saat ditanya secara terpisah di ruang kerjanya, Kamis (27/6) mengatakan pemerintah melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Nabire tidak boleh lagi membayar dana BOS dan dana-dana lainnya atas nama SD Inpres Taumi. Karena, sekolah sudah tidak beroperasi selama lima tahun.
Senapa mempertanyakan, dasarnya apa dinas mengeluarkan dana BOS atas nama SD Inpres Taumi. Karena, tidak ada anak sekolah sebagai dasar memperhitungkan besaran dana BOS setiap sekolah.
Untuk mengaktifkan SD Inpres Taumi, Ishak Kakapa atas nama masyarakat Ause mengusulkan agar pemerintah menempatkan kembali Franki Ronsumbre. Karena yang bersangkutan bisa bertahan di Taumi dan bisa beradaptasi dengan masyarakat setempat. (ans) 