Pasific Pos.com
Kriminal

Satu Kasus Penyalahgunaan Dana Guru Honor Berpotensi Pidana

 

TIMIKA | Kepolisian Resor (Polres) Mimika saat ini tengah menyelidiki kasus dugaan penyalagunaan keuangan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud). Kasus penyalahgunaan keuangan ini dilaporkan oleh para guru honorer yang mengabdi di Kabupaten Mimika.

Pada gelar perkara terhadap tiga kasus yang dilaporkan, satu kasus sangat memungkinkan ditindaklanjuti karena diduga ada tindak pidana korupsi.

“Memang benar, kami sudah melakukan gelar perkara terkait laporan polisi dari guru honorer di Mimika. Namun kasus yang ada bukan menyangkut insentif guru, tapi menyangkut dana pendidikan,” kata Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto di Timika

“Satu kasus yang bisa ditindaklanjuti oleh penyidik Polres Mimika, khususnya unit tindak pidana korupsi (Tipikor), yakni adanya dana bantuan dari pusat yang ditujukan kepada Pemerintah Kabupaten Mimika atas nama Disdikbud Mimika,” ujar Kapolres.

Lebih lanjut dikatakannya, dua kasus lainnya laporan polisi masuknya pada Desember 2017 sehingga menunggu sampai akhir Desember 2018 nanti baru akan diproses.

“Setelah gelar perkara, teryata laporan masuk akhir 2017. Sehingga belum bisa diproses. Tapi kalau masuknya 2016 dan sampai 2017 kemarin belum ada pertanggungjawaban, maka bisa diproses,” terangnya.

Walaupun demikian, pihaknya sudah memerintahkan kepada Unit Tipikor Polres Mimika untuk segera menindaklanjuti, khususnya bantuan dari pemerintah pusat ke Disdikbud Mimika, yang besarannya Rp2,5 miliar. Karena itu berpotensi pada dugaan pidana korupsi.

“Saya sudah tekankan kepada Unit Tipikor Polres Mimika, untuk proaktif. Karena yang bisa menentukan adanya kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan Papua (BPKP) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP),” ungkapnya.

Sebelumnya, Solidaritas Guru se-Mimika dan Komunitas Masyarakat Adat Anti Korupsi (Kampak) Papua Wilayah DKI mengajukan berkas (delik) aduan ke penyidik Polres Mimika pada 27 Juli 2017. Laporan ini menyusul insentif guru honorer yang tidak kunjung dibayarkan.

Laporan yang diajukan terkait adanya dua kasus penyalahgunaan dana penyelenggaraan pendidikan di Disdikbud Mimika, yakni dana Kesejateraan Rakyat (Kesra) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan Insentif yang bersumber dari APBD Mimika.

Dana otsus yang telah digunakan sebesar Rp6,4 miliar yang dipakai untuk merekrut tenaga non Papua sebanyak 120 orang. Penyalahgunaan dana otsus ini telah dilaporkan ke Kapolda Papua, Reskrimsus Polda Papua serta Polres Mimika yang dilengkapi dengan data fakta.

Selain itu, ada juga dana dari APBD sebesar Rp17, 8 miliar untuk pengadaan guru kontrak dan merupakan dana tidak langsung, namun Kadispendasbud menggunakan dana langsung untuk pengadaan guru kontrak.