Pasific Pos.com
Papua Barat

Satker PBL Papua Barat Gelar Rakor Bantek Bangunan Gedung

Manokwari, TP – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat melalui Satuan Kerja Penataan Bangunan dan Lingkungan (PBL) Provinsi Papua Barat pada Direktorat Jenderal Cipta Karya menggelar rapat koordinasi bantuan teknis penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara di Gedung PIP2B Papua Barat di kompleks perkantoran Provinsi Papua Barat, Kamis (1/3).

Rakor dipandu oleh PPK Satker PBL Papua Barat Arnold Ijie, ST dengan mengundang instansi vertical yang memiliki bangunan gedung Negara. Sementara narasumbernya, Kepala Seksi Gedung Negara-Subdit BG pada Kementerian PUPR RI, Kusriyanti, ST., MBA.

Dalam paparannya, Kusriyanti menjelaskan tentang penyelenggaraan pembangunan bangunan gedung Negara. Dimana sesuai dengan ketentuan umum bangunan gedung Negara adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi barang milik Negara/ daerah dan diadakan dengan sumber pembiayaan yang berasal dari dana APBN, dan/atau APBD atau perolehan lainnya yang sah.

Untuk proses pembangunannya, Kusriyanti menjelaskan harus melalui tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksi dan pengawasan teknis dengan pembangunan yang dimaksud adalah pembangunan baru, perawatan bangunan gedung dan perluasan bangunan gedung yang sudah ada, dan/atau lanjutan pembangunan bangunan gedung.

Pada pembangunannya, juga harus memenuhi beberapa persyaratan administrative, diantaranya status hak atas tanah dan atau izin pemanfaatan, status kepemilikan bangunan gedung (SKBG) serta izin mendirikan bangunan gedung (IMB) termasuk dokumen AMDAL.

“Prosedurnya, setiap pembangunan bangunan gedung Negara yang dilaksanakan harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis, kemudian pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola teknis yang bersertifikat dan tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan gedung Negara di bidang teknis administrative,” tuturnya. [RYA-R3]