Pasific Pos.com
Papua Barat

Sanksi Menanti Bagi Pegawai yang Malas

Anggi, TP – Tingkat kehadiran Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak yang masih rendah membuat aktifitas pelayanan kepada masyarakat tidak berjalan efektif.

Bercermin dari fakta tersebut, Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) kabupaten Pegaf akan menunda pelayanan urusan kepegawaian bagi ASN yang malas.

Petunjuk Bupati Pegunungan Arfak terkait tingkat kehadiran ASN yang bekerja di pemerintah kabupaten Pegaf telah disampaikan sebelumnya jika ASN yang malas ataupun tingkat kehadirannya kurang dari yang telah ditentukan maka segala urusan kepegawaiannya seperti kenaikan pangkat akan ditunda oleh BKD.

Pelaksana tugas Kepala Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan SDM kabupaten Pegaf, Edward Dowansiba menilai jika selama ini pelayanan kepada masyarakat oleh seluruh OPD yang ada sangatlah kurang. Oleh karena itu sesuai petunjuk bupati, BKD akan membuat daftar absensi pegawai.

Melalui absensi tersebut, diharapkan para ASN dapat lebih disiplin dalam bekerja. Selama ini pihak BKD telah menjalankan absensi bagi seluruh ASN pada setiap apel Senin dan Jumat pagi, namun rupanya tingkat kehadiran ASN masih sangat kurang.

“Selama ini pelayanan kepada masyarakat sangat kurang akibat dari kurang aktifnya pegawai berada di tempat tugas, sehingga bupati perintahkan untuk membuat absensi dengan harapan melalui absensi para pegawai bisa lebih disiplin,” jelas Edward.

Sementara mengenai tenaga honorer yang jumlahnya telah mencapai 1000, namun yang bertugas di kabupaten hanya sebagian kecil, menurut Edward pihak BKD masih memberikan toleransi. Hal ini terkait dengan fasilitas penunjang seperti tidak adanya rumah pegawai untuk ditinggali bagi honorer, sehingga tidak dipungkiri apabila banyak honorer yang tidak hadir hampir setiap hari kerja.

Kendati demikian, kata dia para honorer diberikan toleransi minimal 2 hari hadir dalam 5 hari kerja. Akan tetapi jika dalam 1 bulan tidak hadir di tempat tugas, namanya akan langsung dicoret dari daftar honorer yang tertera dalam SK bupati.

“Kalau honorer kami masih kasih toleransi, tetapi jika dia (honorer-red) tidak kerja selama 1 bulan berturut-turut. Maka namanya akan kami coret,” janji Edward.

Para tenaga honorer di kabupaten Pegaf yang masuk dalam data base yang di SK-kan oleh penjabat Bupati Pegaf ada sekitar 700-an. Namun yang di SK-kan melalui masing-masing pimpinan OPD jumlahnya sekitar 300-an. Sehingga seluruh honorer di kabupaten Pegaf jumlahnya mencapai sekitar 1000 orang. [PGF-R3]