Pasific Pos.com
Info Papua

RUU KUHP Bertentangan Dengan Budaya Papua

JAYAPURA – Pengesahan RUU KUHP yang isinya memuat sejumlah pasal kontroversial ditolak ribuan mahasiswa yang menggelar demo di Gedung DPR, terus mendapat dukungan dari berbagai pihak.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Provinsi Papua, Anike Rawar menilai bahwa RUU KUHP tersebut tidak sesuai dengan adat dan budaya masyarakat Papua.

Oleh karena itu, dirinya meminta Pemerintah Pusat di Jakarta tak buru-buru mengesahkan RUU KUHP tersebut .

“Saya kira (pengesahan RUU KUHP) harus dikaji, direvisi dan dilihat dulu apakah produk hukum ini bisa diterapkan (di Papua) atau sebaliknya. Papua ini kan punya ratusan suku, budaya dan adat yang berbeda-beda pula. Sehingga kami rasa kurang bijak bila langsung mengesahkan tanpa mempertimbangkan budaya dan adat di Papua,” katanya di Jayapura, Kamis (26/9/2019).

Ia pun menyoroti pasal 432 dalam RUU KUHP, dimana seorang wanita pekerja pulang malam hari dan terlunta-lunta hingga dianggap gelandangan, sehingga kemudian didenda Rp1 juta.
Hal itu dinilainya, sangat tak cocok diterapkan di bumi cenderawasih sebab perempuan Papua merupakan pelaku ekonomi diatas tanah ini.

“Wanita Papua ini mereka biasa mencari nafkah sejak pagi bahkan sampai matahari terbenam. Sehingga RUU KUHP ini disahkan, maka bertolak belakang dengan budaya kami. Ini bisa menjadi konflik buat kami perempuan yang ada di Papua. Sebab yang bekerja di Papua mayoritas adalah perempuan,” tegasnya.

Diketahui, Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau RUU KUHP menjadi polemik dalam dua pekan terakhir.

Penolakan terhadap RUU KUHP datang dari berbagai kalangan, tak terkecuali para mahasiswa. Mereka menilai RUU KUHP yang akan menggantikan KUHP peninggalan zaman kolonial Hindia Belanda, masih banyak mengandung pasal yang multitafsir atau karet.