Pasific Pos.com
Papua Barat

Rumpiadus : Ada Alokasi Dana Rp 7 Miliar untuk Keluarga dan Tenaga Medis yang Mengantar Pasien Rujukan Keluar Daerah

Manokwari, TP – Wakil Ketua Komisi D DPR Papua Barat, Demianus Enos Rumpiadus menyatakan, pada tahun ini ada alokasi anggaran sebesar Rp 7 miliar untuk membiayai pasien, keluarga pasien, dan tenaga kesehatan yang mengantar pasien yang dirujuk ke luar daerah Papua Barat. Jumlah itu meningkat jika disbanding tahun lalu yang hanya Rp 3 miliar.

Hal itu disampaikan Rumpiadus menjawab Tabura Pos di gedung DPR Papua Barat, Rabu (11/7), terkait rencana Pemprov Papua Barat yang akan mengalokasikan dana untuk membiayai keluarga yang mengantar pasien rujukan ke luar daerah.

“Tahun ini ada masuk sekitar Rp 7 miliar. Di situ dipakai untuk merujuk orang asli Papua yang sakit keluar Papua Barat. Tahun lalu ada Rp 3 miliar yang dialokasikan, tapi banyak proposal dari kabupaten/kota yang masuk. Banyak juga yang tidak sempat dirujuk karena persoalan dana yang habis. Jadi kami lagi usahakan supaya ditambahkan,” tuturnya.

Khusus untuk keluarga pasien ang dirujuk ke luar daerah, menurut dia, jika pasien yang tidak bisa berjalan, maka ada dua orang dari keluarga dan satu orang tenaga kesehatan dari  rumah sakit asal rujukan. Namun, bila pasien bisa berjalan, maka dari keluarga dan tenaga kesehatan masing-masing satu orang.

Dia menyebutkan bahwa alokasi dana Rp 7 miliar itu sudah termasuk dengan keluarga pasien yang dirujuk ke luar daerah. Akan tetapi, sampai hari ini masih ada klaim yang belum dibayarkan oleh dinas kesehatan.

“Itu kami sudah kami tanya, mereka mengakui itu. Ada yang pakai biaya sendiri, sampai hari ini belum diganti. Itu sekitar, karena waktu itu saya punya kakak punya anak itu juga dirujuk, itu sekitar Rp 20 juta-Rp 20 juta,” ungkapnya.

Mengenai jumlah keseluruhan tunggakan yang harud dibayarkan Dinas Kesehatan Papua Barat kepada keluarga pasien, dia mengaku tidak disampaikan dinas kesehatan waktu rapat dengar pendapat. Yang jelas, kata dia, ada klaim dari beberapa keluarga pasien yang belum dibayar.

“Jadi itu tunggakan dari dinas kesehatan, jumlahnya waktu hearing tidak disampaikan tapi yang jelas ada, dan memang ada beberapa orang termasuk yang klaim ke DPR juga kita urus,” tukasnya.

Sebelumnya, Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan, ketika membuka Rapat Koordinasi Bidang Organisasi Kabupaten/Kota se-Papua Barat di Valdos  Hotel, Manokwari, Kamis (5/7), mengatakan, Pemerintah Provinsi Papua Barat dan pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat akan menyiapkan dana untuk membiayai keluarga pasien BPJS Kesehatan jika dirujuk ke luar daerah. Hal itu dilakukan karena sejauh ini hanya pasien saja yang dijamin oleh BPJS Kesehatan.

Menurut Mandacan, Pemprov Papua Barat sudah memberikan petunjuk kepada dinas kesehatan untuk menindaklanjuti persiapan dana tersebut ke semua kabupaten/kota

“Persiapan dana dimaksudkan karena pasien memang sudah dijaminkan, tetapi ketika dirujuk ke luar daerah, misalnya ke Makassar atau ke Jakarta, maka pasti ada keluarga yang ikut. Dana itulah yang nantinya dipakai untuk membiayai keluarga yang ikut mengantar dan menjaga pasien yang dirujuk ke luar daerah,” katanya.

Oleh karena itu, kata dia, harus ada dana yang disiapkan. Program tersebut harus dirancang sedmikian rupa, sehingga ketika ada masyarakat yang sakit dan ada keluarga yang mengantarnya, maka ada biaya transportasi dan akomodasi.

“Makanya kita pikirkan harus ada dana yang kita siapkan, kita akan rancang program itu, sehingga ketika ada yang sakit dan ada keluarga yang antar, kita siapkan biaya transportasi dan akomodasi,” ujarnya. (CR44)