Pasific Pos.com
Headline

RS Tolak Pasien, Ini Penjelasakan Pemprov Papua

RS Tolak Pasien
Muhammad Musa’ad

JAYAPURA –Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Papua Muhammad Musa’ad bersama Kepala OPD terkait mengunjungi RSUD Jayapura, Senin (29/6/2020).

Kedatangannya ke rumah sakit milik pemerintah provinsi Papua ini, guna melihat melihat secara langsung kondisi dan penananganan rumah sakit milik tersebut, pasca adanya penolakan pasien korban kelecalakaan lalulintas beberapa waktu lalu.

“Kami dari Pemprov mengunjungi RSUD Jayapura untuk melihat secara dekat bagaimana kondisi dan penanganan yang dilakukan di RSUD Jayapura, termasuk juga apa yang terjadi beberapa waktu lalu dimana beredar pada berbagai media bahwa telah terjadi penolakan atau korban lakalantas yang kemudian menyebabkan meninggal dunia,”kata Musa’ad.

Dijelaskannya, dari hasil kunjungan tersebut managemen RSUD Jayapura telah memberikan penjelasan terkait berita penolakan pasien tersebut.

“Hari ini kami sudah mendapatkan penjelasan bahwa memang pada saat kejadian teman-teman di RSUD Jayapura mulai dari direktur sampai dokter yang menangani sebenarnya tidak melakukan penolakan,”terangnya.

RSUD Jayapura masih melakukan perawatan atau pemeriksaan terhadap korban, hanya pada saat itu RSUD Jayapura penuh sehingga dilakukan perawatan atau pelayanan kedaruratan di RSUD Jayapura di lantai.

“Namun keluarga pasien menolak, sehingga RSUD Jayapura melakukan komunikasi dengan keluarga dan merasa keberatan kemudian dibawa ke RS.Marten Indei,”terangnya.

Sementara itu, kondisi pelayanan di RSUD Jayapura berjalan seperti biasa. Hanya pasien terlalu banyak, bukan hanya pasien Covid-19 tetapi juga pasien dengan penyakit lain.

“Memang hari ini kita temukan banyak pasien, bukan hanya pasien Covid-19 saja tetapi banyak pasien yang lain, dimana RSUD Jayapura menangani pasien covid-19 sekitar 30 persen sisanya pasien non Covid-19,”tandasnya.

Artikel Terkait

Komisi III Temukan Banyak Aset Pemprov Papua yang Tidak Dimanfaatkan dengan Baik

Tiara

Sampai Hari Ini, Pemprov Masih Tergantung Pada Dana Transferan dari Pusat

Tiara

Serahkan DIPA 2021, Ini Pesan Wagub Papua

Bams

Pemprov Papua Raih Penghargaan Keterbukaan Informasi

Bams

Total DIPA Papua Tahun 2021 Rp 44,2 Triliun

Bams

Bakohumas Harus Mampu Memberikan Layanan Informasi Secara Aktif Kepada Masyarakat

Bams

Masalah Tanah Transmigran, Pemprov Papua dan Masyarakat Adat Temui Mendagri

Bams

Setelah Dilantik, Pejabat Eselon III dan IV Papua Undur Diri

Bams

Tingkat Disiplin ASN, OPD Diminta Terapkan Strategi Reward Punishment

Bams