Pasific Pos.com
Kota Jayapura

Ribuan Pegawai Non ASN Papua Belum Bayar Iuran BPJS Ketenegakerjaan

JAYAPURA,- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua diminta mendorong pembayaran Iuran BPJS Ketenagakerja dianggarkan melalui APBD sesuai aturan UU.

Pasalnya, kurang lebih 2.300 Pegawai Non ASN di lingkungan Pemprov belum membayar iuran BPJS Ketenegakerjaan.
Demikian disampaikan Kepala Cabang BPJS Ketenegakerjaan Jayapura, Papua Adventus Edison S, usai bertemu Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesra DR. Ir. Noak Kapisa, MSc, Rabu (4/7).

Menurutnya, pihaknya telah menyampaikan hal ini kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Papua dan Direktur RSUD Dok II, Jayapura terkait perindungan kepada seluruh pegawai non ASN.

Dikatakan, sesuai aturan UU iuran untuk program kecelakaan kerja dan kematian ditanggung oleh pemberi kerja.
Jumlah pegawai non ASN di lingkungan Pemprov Papua, kata dia, dari data yang diterima sesuai Surat Edaran dari Sekda Papua, terdapat kurang lebih 1.500 sampai 2.300 pegawai non ASN di lingkungan Pemprov Papua.

Namun demikian, walaupun datanya telah diperoleh, tapi belum ada perlindungan selama ini untuk pegawai non ASN di lingkungan Pemprov Papua.

“Kami belum bisa mendaftarkan pegawai non ASN di Pemprov Papua, karena terbentur masalah iuran,” terangnya.
Lanjutnya, iuran perorang berdasarkan UMP Provinsi Papua sebesar Rp 16.200 perorang, meliputi Rp 7.200 untuk kecelakaan kerja dan Rp 8.000 untuk kematian.

Menurutnya, manfaat uang didapat jika terjadi kecelakaan dan kematian, maka biaya rumah sakit, operasi, transfusi darah, alat bantu dan lain-lain semua ditanggung penuh oleh BPJS Ketenagakerja.

“Ahli-waris tak perlu keluarkan uang, nanti pihak rumah sakit yang menagih ke BPJS Ketenagakerja,” ungkap dia.
Sementara itu, Asisten Sekda Papua Bidang Perekonomian dan Kesra DR. Ir. Noak Kapisa, MSc, belum bisa dikonfirmasi, karena tengah menyelesaikan sejumlah urusan.