Manokwari, TP – Massa reses I tahun anggaran 2019 dimanfaatkan para pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, untuk turun kedaerah pemilihan (dapil) masing-masing.
Anggota DPR Papua Barat, Ismail Jitmau, mengaku menerima banyak aspirasi saat turun ke dapilnya di Kabupaten Sorong, tepatnya di tiga distrik, yaitu Distrik Mariad Gunung, Distrik Konheir, Distrik Bagun.
“Di distrik Mariad Gunung dihadiri 70 orang, Distrik Konheri 55 orang, dan di Distrik Bagun 25 orang,” kata Jitmau kepada Tabura Pos di kediamannya, Selasa (5/3).
Di Distrik Mariad Gunung, Jitmau mengatakan, aspirasi yang disampaikan masyarakat diantaranya, rumah rakyat layak huni, air bersih, listrik, jalan, sisi kehutanan, hak ulayat, serta pendidikan dan kesehatan.
Untuk aspirasi terkait kehutanan, Jitmau menjelaskan, masyarakat mengaku, sampai sekarang masih bingung dan khawatir mengelola lahan mereka yang nota bene berada di hutan, karena khawatir, ketika telah dikelola untuk menambah penghasilan perekonomian, lahan tersebut masuk dalam hutan lingkungan hidup yang ternyata dilindungi.
“Dari sisi kehutanan itu, mereka (masyarakat) punya hak ulayat tidak pernah dikoordinasikan, dilakukan sosialisasi kepada mereka, supaya mereka tahu dan bisa putuskan bersama-sama mana yang masuk dalam lingkungan hidup dan mana yang tidak, supaya masyarakat bisa melakukan aktivitas perekonomian yang dapat menunjang mereka,” jelas Jitmau.
Sementara, untuk masalah hak ulayat, Jitmau mengatakan, bila ada tanah masyarakat yang diambil pemerintah setempat, untuk kepentingan pembangunan, tetapi tidak ganti rugi. Sedangkan, untuk bidang pendidikan dan kesehatan tentang dokter dan tenaga pendidikan yang kurang.
“Saya sudah jelaskan untuk aspirasi seperti tenaga kesehatan di puskesmas, jalan lingkungan, pendidikan SD, SMP, bukan tunggung jawab pemerintah provinsi, tetapi pemerintah kabupaten setempat.Jadi, sesuatu yang terjadi di Distrik Mariad Gunung dan distrik lainnya, langsung berhubungan dengan Bupati Sorong,” kata Jitmau.
Lanjut Jitmau di Distrik Konheir, aspirasi yang disampaikan masyarakat meliputi, peresmian rumah pastori dan dua pembangunan gedung gereja, pembangunan kantor kampung, serta permintaan bahan dan alat pertanian untuk dimanfaatkan membuka lahan untuk bertani.
“Kemudian masyarakatjuga minta kalau bisa beasiswa jangan diberikan ke orang lain, tetapi juga harus diberikan kepada mereka di daerah pedalaman dan terpencil. Masyarakat juga ada serahkan proposal beasiswa S2, ada dua orang yang diserahkan ke saya,” jelas Jitmau.
Sementara itu, untuk Distrik Bagun, Jitmau menyebutkan, masyarakat meminta pembangunan tugu injil masuk di Distrik Bagun dilanjutkan, pembangunan dua gereja, alat nelayan dari 7 kelompok nelayan, perhatian Pemprov Papua Barat kedaerah terpencil, speedboat dua unit.
“Kalau speedboat mereka minta karena wilayahnya rata rata berada di pinggir pulau, sehingga untuk transportasi mereka,” kata Jitmau.
Jitmau mengaku, sudah menyampaikan semua aspirasi yang disampaikan masyarakat saat turun reses ke Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Papua Barat dan Gubernur Papua Barat melalui Sekda.
Jitmau berharap, aspirasi dari masyarakat dari tiga distrik yang disampaikan dapat menjadi perhatian Pemprov Papua Barat, karena sambung dia, kebanyakan aspirasi yang disampaikan oleh pimpinan dan anggota DPR Papua Barat, banyak yang tidak terakomodir dan dihiraukan, padahal aspirasi yang disampaikan oleh pihaknya, berasal dan disampaikan serta diterima langsung dari masyarakat.
“Ini bukan kita spekulasi tapi langsung dari masyarakat.Jadi, harapan kita dapat diperhatikan karena kita langsung turun kemasyarakat dan datanya lebih valid. Ini masyarakat yang sampaikan langsung,” tandas Jitmau seraya mengaku akan membantu secara pribadi bila sudah mendapat kananggaran. [SDR-R4] 