Pasific Pos.com
Papua Barat

Rencana Pelantikan Bupati Raja Ampat Jadi Anak Adat ‘Ditolak’

Manokwari, TP – Ketua Dewan Adat Raja Ampat, Mananwir P.F. Mayor menolak tegas rencana pelantikan Bupati Raja Ampat, Faris Umlatti sebagai anak adat di wilayah Waigeo Utara.

Ia mengatakan, hingga hari ini, dirinya sudah menerima pengaduan masyarakat adat, tokoh adat, ketua lembaga adat, dan ketua ikatan keluarga yang merasa kecewa terhadap informasi tersebut.

“Saya menegaskan bahwa Dewan Adat Raja Ampat, Dewan Adat Biak Beteu Raja Ampat dan Dewan Adat Papua menolak dengan tegas pemberian gelar apa pun atau penobatan anak adat kepada Bupati Raja Ampat, karena tidak sesuai mekanisme,” kata Mayor kepada para wartawan di Hotel Mokwan, Selasa (6/2).

Ditegaskannya, Dewan Adat tidak mudah dan serta-merta memberikan gelar untuk seseorang, apalagi tokoh di tengah tahun politik yang sedang memanas seperti sekarang.

Mayor mengatakan, pengaduan dari ikatan masyarakat, tokoh masyarakat, dan kepala adat dari berbagai wilayah di Salawati, Batanta, Waigeo, dan Missol yang jelas menolak hal tersebut.

Menurutnya, Dewan Adat merupakan rumah besar adat bagi masyarakat Papua, sehingga proses seperti ini harus melalui prosedur dan mendapatkan izin dari Dewan Adat Raja Ampat.

Ditanya tentang alasan pemberian gelar adat terhadap Bupati Raja Ampat, Mayor mengatakan, masyarakat adat Raja Ampat menilai ada permainan politik di balik semua ini, apalagi ini tahun politik.

“Apa pun itu, dengan tegas saya sampaikan Dewan Adat Raja Ampat menolak penobatan anak adat kepada Bupati Raja Ampat, kalau ini dilanggar maka kutukan adat akan berlaku,” ujar Mayor.

Hal senada diutarakan Kabid Hukum dan HAM Dewan Adat Raja Ampat, Yohanes W. Yapen. Ia mengatakan, Suku Besar Wardo juga menolak tegas rencana pelantikan Bupati Raja Ampat sebagai anak adat di wilayah Waigeo Utara.

Selaku Kepala Suku Besar Wardo, dia menilai ini merupakan suatu penghinaan, sekaligus menginjak kapasitas dan nilai kultural Suku Besar Wardo. “Secara kultural kepala dan adat kami diinjak, jadi kami tidak akan kompromi dengan hal ini, kami tolak dengan tegas,” ujar Yapen.

Ditegaskan Yapen, pihaknya juga memiliki hak mendapat jabatan di pemerintahan, karena merekalah anak asli Raja Ampat.

Sementara Ketua Ikatan Keluarga Suku Besar Wardo, Felix Korwa menuturkan, penobatan anak adat terhadap Bupati Raja Ampat harus mendapatkan persetujuan Suku Besar Wardo.

“Saya sangat tidak terima hal ini, seharusnya beliau diangkat oleh masyarakat akar rumput, bukan atas keinginan sendiri,” tukas Korwa seraya mengatakan, jika pernyataan sikap Suku Besar Wardo tidak diindahkan, pihaknya siap melakukan perlawanan hukum. [BOM-R1]