Manokwari, TP – Rektor Universitas Papua (Unipa), Yakob Manusawai mempertanyakan sistem penerimaan mahasiswa dan dosen perguruan tinggi negeri yang semuanya menggunakan standar nasional. Sebab, jika standar itu diterapkan, maka tidak akan ada anak dan dosen asli Papua yang ada di Unipa.
Manusawai mengatakan, hingga saat ini penerimaan mahasiswa di universitas negeri menggunakan dua sistem dan satu jalur mandiri. Jika dua sistem nasional itu yakni seleksi nasional masuk perguruan tinnggi negeri (SNMPTN) dan seleksi bersama masuk pergurua tinggi negeri (SBMPTN) diterapkan sesuai standar, maka tidak akan ada anak Papua yang bisa kuliah di Unipa.
Sebab menggunakan indikator-indikator yang sulit dengan standar yang dipakainya.
“Sangat tidak berimbang, selalu pakai Jawa, Jawa, Jawa. Pakai Jawa, pakai Sumatera, pakai Kalimantan, terus yang Papua ini gerbong ke berapa dalam kereta api itu, lokomotif itu. Kita ini gerbong paling belakang. Jadi kecepatan lokomotif itu seperti apa pun kita selalu ada di belakang,” ujarnya di hadapan Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, Giri Suprapdiono, Asisten I Sekda Kabupaten Manokwari, serta para akademisi dari seluruh perguruan tinggi di Papua Barat dalam Workshop Pembelajaran Antikorupsi di Perguruan Tinggi se-Papua Barat, baru-baru ini.
Selain penggunaan standar nasional dalam penerimaan mahasiswa perguruan tinggi negeri, dia juga mempertanyakan standar dan sistem penerimaan dosen perguruan tinggi negeri.
Dia menuturkan, pada tahun ini Unipa hanya bisa menerima 69 dosen dari jatah 123 dosen untuk Unipa. Tidak semua jatah itu didapat walaupun ada jatah untuk putra putri Papua (P3).
“Hanya tujuh orang Papua yang lulus dalam seleksi nasional di antara 69 itu. Jatah 123, lalu sisanya ke mana? Diambil di Jawa atau di mana. Kenapa diambil karena indikator yang dipakai adalah fakultas dan program studi yang dipakai tidak ada di Unipa. Padahal pada saat pengusulan sudah disampaikan kebutuhan di Unipa,” sebutnya.
Meski sudah menyampaikan detail kebutuhan dosen di Unipa, kata dia, persyaratan dosen-dosen yang diterima tidak ada fakultas dan program studi (prodi) di Unipa. “Program studi kita tidak punya, ya sudah jatah itu diover ke mana,” katanya.
Tak hanya itu, kata dia, ada juga dosen non-ASN yang sudah sekian lama mengabdi di Unipa. Tapi karena faktor umur dan menggunakan sistem online, mereka tidak bisa menjadi dosen dengan status ASN.
“Rektor tidak diberikan kewenangan, bupati, dan gubernur. Online ini bikin susah kita di Tanah Papua, kita sudah terlambat pakai sistem online seperti yang ditekankan supaya sama dengan Jawa,” tukasnya. [BNB-R3] 