Pasific Pos.com
Papua Barat

Rektor Ngaku Tak Tahu Soal Lahan Parkiran di Gedung Rektorat Unipa

Manokwari, TP – Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Papua Barat ‘dikabarkan’ sedang menangani dugaan penyalahgunaan pembangunan gedung Rektorat Universitas Papua (Unipa), Amban, Manokwari.

Sayangnya, hingga saat ini tidak jelas bagaimana tindak lanjut atau perkembangan penanganan kasus dugaan penyalahgunaan pembangunan gedung Rektorat Unipa tersebut.

Rektor Unipa Manokwari, Jacob Manusawai mengatakan, dugaan penyalahgunaan pembangunan Rektorat Unipa itu sudah dilakukan audit oleh Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Lanjut Manusawai, dari hasil audit, perusahaan yang bersangkutan disarankan untuk melakukan perbaikan-perbaikan kecil. “Perbaikan itu disesuaikan saran dari Kemenristek Dikti,” kata Manusawai kepada Tabura Pos di Gereja Petrus Amban, Manokwari, Sabtu (3/2).

Untuk itulah, Rektor menuturkan, mereka (kontraktor) sampai sekarang masih melakukan pekerjaan perbaikan dan diharapkan Maret 2018, perbaikan itu sudah bisa diselesaikan.

Dicecar tentang lahan parkiran untuk Rektor dan para Pembantu Rektor yang seharusnya dibangun pada gedung tersebut, Manusawai mengaku tidak tahu tentang rancangan awal pembangunan Rektorat Unipa, termasuk lahan parkir untuk Rektor dan para Pembantu Rektor.

“Saya sendiri tidak tahu pasti tentang rancangan awal pembangunan Rektorat Unipa, tetapi saya percaya kepada Kemenristek Dikti, karena Kemenristek Dikti lebih kompeten memeriksa pembangunan Rektorat,” tukas Manusawai.

Sebelumnya, Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH mendesak Kapolda Papua melalui Ditreskrimsus untuk menindaklanjuti dan mengungkap dugaan penyalahgunaan keuangan dan penyalahgunaan kewenangan dalam proyek pembangunan gedung Rektorat Unipa Manokwari.

Disebutkannya, sesuai data yang diterima dalam investigasi independen diperoleh informasi bahwa sumber dana pelaksanaan proyek pembangunan Rektorat Unipa berasal dari APBN Tahun Anggaran 2014.

Ia menyebutkan, proyek tersebut dikerjakan kontraktor selaku pihak ketiga sesuai aturan perundangan yang berlaku dengan nomor kontrak 927/UN 42/PS/2014 tertanggal 20 Mei 2014.

Khusus untuk pembangunan gedung Rektorat Unipa lanjutan tahap kelima 2014 dengan nilai kontrak sejumlah Rp. 28 miliar lebih, dimana dalam perencanaannya akan dibangun tempat parkir kendaraan bagi Rektor dan para Pembantu Rektor Unipa pada lantai-lantai bertingkat. Namun kenyataannya, tempat parkir tersebut tidak ada.

Di samping itu, ada pula pembangunan gedung Rektorat Unipa pada lanjutan tahap keenam 2015 dengan nilai kontrak Rp. 9,6 miliar dengan nomor kontrak kerja 460/UN 42/PS/2015 tertanggal 16 Agustus 2016, dimana diduga ada bagian proyek yang tidak dikerjakan.

Oleh sebab itu, ungkap Warinussy, LP3BH mendesak Kapolda melakui Direskrimsus memberikan dukungan positif terhadap para penyidik dalam mendalami dan mengungkap dugaan tindak pidana korupsi yang mungkin terjadi dalam pengelolaan proyek pembangunan gedung Rektorat Unipa hingga meningkatkan status pemeriksaan dari penyelidikan ke penyidikan, sekaligus menetapkan siapa yang semestinya bertanggung jawab secara hukum.

Menyikapi berbagai desakan untuk menuntaskan dugaan penyalahgunaan anggaran dan kewenangan itu, Kapolda Papua Barat, Brigjen Pol. Rudolf A. Rodja menegaskan, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan untuk mengumpulkan bukti-bukti.

“Tidak perlu khawatir, kalau saya yang pimpin kasus itu tidak akan lepas atau tidak dilanjutkan. Saya tidak ada urusan untuk melihat manusia yang merugikan masyarakat,” jawab Kapolda yang dikonfirmasi para wartawan di Polda Papua Barat, Selasa, 24 Oktober 2017 silam.

Menurut Rodja, untuk mengumpulkan bukti tentu membutuhkan waktu lama dan penuh kesulitan, salah satunya mencari saksi ahli. Dikatakan Kapolda, jika ada informasi terkait kasus ini, bisa diberikan, asalkan disertai bukti-bukti yang kuat.

“Kalau punya bukti, serahkan, jangan pakai bahasa katanya, nanti jadi fitnah,” ujar Kapolda.

Di masa kepemimpinan mantan Direskrimsus Polda Papua Barat, Kombes Pol. Parlindungan Silitonga, disebutkan apabila kasus ini dalam tahap penyelidikan.

Diakuinya, sudah dilakukan pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), tim auditor dari Pendidikan tinggi (Dikti), dan Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sesuai permintaan pihak Unipa, sehingga pihaknya akan meminta secara resmi ke BPKP untuk melakukan audit investigasi. [FSM/HEN-R1]