Pasific Pos.com
Papua Selatan

Refleksi Hari Bakti Perbendaharaan Tahun 2018

MERAUKE, ARAFURA,-Ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara menjadi awal terbentuknya Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang bersama-sama dengan seluruh instansi vertikalnya ditetapkan sebagai Kuasa Bendahara Umum Negara. Penetapan Undang-Undang Perbendaharaan Negara merupakan tonggak sejarah Republik Indonesia mulai mengelola Keuangan Negara sesuai dengan akuntabilitas dan tata kelola yang baik.

Satu dekade kemudian, Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah menunjukkan peran pentingnya dalam pengelolaan dan pertanggungjawaban Keuangan Negara, khususnya dibidang Perbendaharaan Negara. Peran penting tersebut terwujud pada implementasi kaidah-kaidah yang baik dalam mewujudkan pengelolaan keuangan Negara yang transparan dan akuntabel. Puncaknya, pada tahun 2017 Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2016.

Sebagai penghargaan atas peran penting Direktorat Jenderal Perbendaharaan, tanggal 14 Januari sebagai tanggal ditetapkannya Undang-Undang Perbendaharaan Negara diperingati sebagai “Hari Bakti Perbendaharaan”. Momen Hari Bakti Perbendaharaan diperingati dengan berbagai kegiatan baik yang bersifat internal maupun eksternal. Salah satu program eksternal yang diselenggarakan adalah refleksi/tasyakuran Hari Bakti Perbendaharaan dengan melibatkan para mitra kerja.

Dari sini diharapkan akan terjalin sinergi dengan seluruh Satuan Kerja dan Pemerintah Daerah sehingga tercipta budaya value for money dimana para pengelola APBN dapat menghargai, menggunakan dan memanfaatkan keuangan Negara untuk sebesar-besarnya mewujudkan kemakmuran yang berkeadilan. Pada tahun 2017 KPPN Merauke melayani 109 satuan kerja dari 4 kabupaten yaitu Merauke, Mappi, Asmat dan Boven Digoel.

Total dana APBN yang disalurkan pada tahun 2017 sebesar Rp3 trilyun termasuk didalamnya DAK Fisik dan Dana sebesar Rp1,2 trilyun. Pada tahun 2018 dana yang dikelola KPPN Merauke sebesar Rp3,4 trilyun termasuk didalamnya dana DAK Fisik dan Dana Desa sebesar Rp1,2 trilyun.

Dana yang begitu besar merupakan tanggung jawab dan sekaligus sumber daya vital yang harus dimanfaatkan untuk meningkatkan pemerataan, kesejahteraan, keadilan dan memerangi kemiskinan di bumi ANIMHA. Tujuan ini akan dapat dicapai dengan sinergi semua pihak, komitmen untuk meningkatkan kualitas layanan, menjaga integritas dan memperbaiki profesionalitas.

Sebagai apresiasi atas kinerja satuan kerja KPPN dalam pengelolaan APBN selama tahun 2017, KPPN Merauke memberikan penghargaan kepada beberapa satuan kerja yang mempunyai kinerja terbaik bukan hanya dalam hal penyerapan anggaran, namun juga dalam pertanggungjawaban dan pelaporan. Satuan kerja terbaik untuk kategori makro adalah Bandara Mindiptana, Polres Merauke, dan KPU Merauke.

Sedangkan untuk kategori mikro adalah Kementerian Agama Kabupaten Asmat, Stasiun Klimatologi Tanah Miring dan Cabang Rutan Tanah Merah. Penghargaan tersebut diharapkan mampu menjadi pemicu semangat para pengelola APBN untuk lebih baik lagi dalam mengelola APBN demi mencapai cita-cita luhur bangsa Indonesia tercinta. (Tim Humas KPPN Merauke)