Pasific Pos.com
Papua Barat

Raperdasus PPMHA Dinilai Sangat Penting

Manokwari, TP – Direktur Panah Papua, Sulfianto Alias menilai Raperdasus tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat (PPMHA) di Provinsi Papua Barat, sangat penting.

Sebab, Raperdasus ini akan menjadi dasar pengakuan negara atas eksistensi masyarakat hukum adat di Papua Barat.

“Untuk itu, kami menggandeng YLBH Papua Barat sebagai lembaga hukum menggelar diskusi untuk percepatan dan pengawasan pengesahan Raperdasus ini,” kata Alias kepada Tabura Pos, belum lama ini.

Dikatakannya, dengan Raperdasus ini, maka Pemprov Papua Barat harus memfasilitasi proses pemetaan wilayah adat di Papua Barat, sehingga setelah masyarakat adat diakui, masyarakat adat akan menjadi penentu atas keberadaan investasi yang masuk ke wilayah adatnya.

Diskusi ini pun menghasilkan 7 poin, yakni Raperdasus ini menjadi prioritas utama yang harus dibahas melalui mekanisme yang ditetapkan. Sebab, ada raperdasus lain yang mau dipaksakan menjadi raperdasus prioritas, padahal sesungguhnya tidak memberi keberpihakan terhadap orang asli Papua sebagai pemegang hak kesulungan.

Kedua, model pemaksaan raperdasus yang tidak memberi keberpihakan, diartikan sebagai pelaksanaan Pepera jilid III, tetapi jika sesegera mungkin diberikan dukungan dalam bentuk pengawalan Raperdasus PPMHA, maka telah menyelamatkan generasi orang asli Papua di kemudian hari.

Ketiga, dalam berbagai produk hukum nasional maupun internasional, sudah ada pengkuan terhadap hak-hak dasar orang asli Papua.

Keempat, dalam Raperdasus PPMHA lebih kepada bagaimana menyelamatkan manusia Papua yang merupakan subjek dalam pembangunan suatu bangsa. “Inilah 4 poin dari 7 poin pernyataan kita kepada DPR Papua Barat,” katanya.

Direktur YLBH Papua Barat, Matheus Maryen menambahkan, pihaknya memberikan apresiasi terhadap semua pihak yang mendukung pelaksanaan diskusi ini, karena diskusi ini berjalan baik dan melahirkan rekomendasi serta pernyataan sikap dari elemen masyarakat di Papua Barat.

“Raperdasus ini sangat penting mengingat umur Undang-undang Otsus tersisa 4 tahun dan sampai saat ini, belum ada peraturan daerah yang berpihak kepada masyarakat hukum adat,” tukas Maryen kepada Tabura Pos.

Dikatakannya, saat ini, Raperdasi tentang Provinsi Konservasi sedang didorong, tetapi jauh lebih penting, Raperdasus tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat terlebih dahulu ditetapkan.

“Inilah yang kita lihat penting, karena lewat perda ini, hak-hak masyarakat bisa ter-cover dalam Raperdasi Konservasi,” tukasnya. [FSM-R1]