Pasific Pos.com
Papua Barat

Raperdasus Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Masyarakat Adat Dipertanyakan

Manokwari, TP – Koalisi Masyarakat Sipil Provinsi Papua Barat mempertanyakan pembahasan raperdasus tentang Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Masyarakat Adat yang dilakukan Bapemperda DPR Papua Barat.

Direktur Mnukwar, Andi Saragi mengatakan, sudah setahun ini, pihaknya mengajukan draft raperdasus ke Fraksi Otonomi Khusus (Otsus) dan Bapemperda, tetapi pihaknya tidak tahu perkembangan pembahasan draft tersebut.

“Raperdasus tentang Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Masyarakat Adat inilah yang dijadikan dasar dari revisi RTRW Provinsi Papua Barat. Jadi, ketika kita berbicara tata ruang, idealnya kita berada di wilayah masyarakat adat, maka perlu keberadaan masyarakat adat dan wilayahnya diakui dulu, baru diatur ruangnya, sehingga ada keadilan di situ,” kata Saragi kepada Tabura Pos di Kompleks Bumi Marina, Manokwari, pekan lalu.

Dikatakannya, meski raperdasus ini sudah didorong ke DPR Papua Barat, tetapi tidak diketahui nasibnya. “Semua serba kabar angin dan tidak jelas prosesnya. Menurut saya, alangkah bijaknya kalau pemerintah berinisiatif mempublikasikannya kepada rakyat sejauhmana pembahasan raperdasus yang berpihak terhadap masyarakat adat. Ini juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral selaku wakil rakyat di parlemen, terutama wakil rakyat yang diangkat sebagai representatif masyarakat adat,” tambahnya.

Ia menambahkan, revisi perda tata ruang tahun ini akan segera dilakukan dan informasi terakhir, revisi tata ruang sedang dilakukan di Kabupaten Pegunungan Arfak dan tahun ini menjadi tahun terakhir melakukan revisi RTRW Papua Barat.

Dengan demikian, Saragi menegaskan, sangat penting sekali kehadiran raperdasus tentang Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Masyarakat Adat, karena ini akan menjadi acuan.

“Berbicara pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat asli Papua, harus ada sesuatu yang diakui dan dilindungi oleh pemerintah daerah dan itu harus tergambar dalam bentuk perdasi atau perdasus yang dikeluarkan pemda. Kalau kita bicara perlindungan dan pengakuan terhadap wilayah masyarakat adat tanpa landasan hukum, maka tidak ada standar yang jelas,” ungkapnya.

Untuk itu, melalui media ini, pihaknya berharap DPR Papua Barat segera mendorong terbentuknya raperdasus tentang Perlindungan dan Pengakuan Wilayah Masyarakat Adat, sehingga menjadi acuan revisi RTRW Papua Barat.

“Selain itu, melalui raperdasus ini juga akan memproteksi ruang-ruang hidup masyarakat adat, sehingga penting sekali raperdasus ini segera ditetapkan,” pungkas Saragi. [FSM-R1]