Pasific Pos.com
Papua Barat

Raperdasus DBH-MiGaS Dibahas Tertutup

Manokwari, TP – Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan bersama Kepala daerah penghasil minyak dan gas (migas)se-Provinsi Papua Barat dan SKK-Migas menggelar pertemuan secara tertutup di Swiss-Bell Hotel, Manokwari, Kamis (7/6).

Dikatakan Gubernur, pertemuan tersebut adalah untuk membahas Raperdasus DBH-MiGas sesuai dengan rancangan tahun 2012 yang selama ini tidak ditindaklanjuti.

“Yang diharapkan masyarakat kan, dengan SDA yang berlimpah terutama minyak dan gas, harus ada bagi hasil kepada masyarakat selaku pemilik hak ulayat,”ucap Gubernur kepada para wartawan usai pertemuan tertutup dengan SKK_MiGas, kemarin.

Sehingga, lanjut dia, hal itu yang perlu didorong melalui MRPB, DPR, DPRD dan Pemerintah daerah (Pemda) Provinsi dan Kabupaten-kota, untuk mendapat kesepakatan dan pada akhirnya bisa ditetapkan menjadi peraturan daerah khusus.

Selanjutnya, hal tersebut dapat diusulkan kepada Pemerintah Pusat agar dapat ditindaklanjuti sebagaimana mestinya.

“Yang kita harapkan nanti, akhir dari pertemuan ini, DBH-MiGas bagi Pemda Provinsi dan Kabupaten-kota porsinya jelas,”ujar dia.

Bukan cuma itu, diungkapkan orang nomor satu dijajaran Pemerintah Provinsi Papua Barat ini,dalam Raperdasus tersebut DBH-MiGas nantinya lebih banyak dititikberatkan kepada masyarakat lokal sesuai dengan semangat otonomi daerah (otda) dan otonomi khusus (otsus).

Sehingga porsi DBH-MiGas kepada masyarakat lokal menjadi lebih jelas, untuk meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan di bidang pendidikan dan kesehatan, serta dalam upaya pengelolaan objek wisata masyarakat penghasil migas.

“Ini mesih pertemuan awal, saya sudah meminta supaya pertemuan ini tetap berlanjut agar apa yang terus-menurus di bahas dapat didorong untuk ditetapkan dalam Raperdasus,”tandas dia.

Sementara itu, Bupati Teluk Bintuni, Petrus Kasihiw mengatakan, Raperdasus DBH-MiGas harus lebih cepat dibentuk, sebab yang selama ini terjadi tidak menggambarkan aspek keberpihakan kepada daerah penghasil.

Dikatakan Petrus Kasihiw, sudah 10 tahun lamanya menjadi kerinduan masyarakat daerah penghasil MiGas agar Raperdasus DBH-MiGas bisa mendorong adanya keberpihakan kepada daerah penghasil baik pemerintah maupun masyrakat adat.

“Tujuan dari semua ini, yang kita harapkan hak kita sebagi daerah penghasil MiGas lebih besar, sehingga beban pembangunan dan beban masyarakat adat yang sampai hari ini masih menjadi polemic dapat teratasi,”ucap Petrus Kasihiw.

Dengan demikian, lanjut dia, Raperdasus DBH-MiGas harus segera di dorang untuk menjawab persoalan yang selama ini terjadi di daerah penghasil.

Sehingga, Raperdasus DBH-MiGas yang sudah di bentuk di tingkat Provinsi, dapat memberikan ruang bagi pembentukan Raperda Kabupaten penghasil untuk mengatur hal-hal yang dianggap orgen, salah satunya mengatur penggunaan dana abadi untuk penyeimbangan Distrik penghasil.[BOM]