Pasific Pos.com
Papua Barat

Raperdasus DBH di Kembalikan ke Kabupaten Penghasil

Manokwari, TP – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) dalam rangka melihat aspirasi masyarakat Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Sorong, dan Kabupaten Teluk Bintuni terkiat raperdasus tentang Pembagian Dana Bagi Hasil Minyak (DBH) dan Gas (migas).

Wakil Ketua MRPB, Cryllius Adopak mengatakan, sudah ada tim yang terbentuk dan melibatkan 3 daerah penghasil yang terkena dampak langsung dari aktifitas pertambangan di daerah mereka.

“Inilah yang lagi kita bahas, dan dibagian ini kita melihat dengan serius, karena ada tarik-menarik. Gubernur sudah setujuh untuk mengembalikan pembahasan Raperdasus DBH ke kabupaten masing-masing. Masa mereka yang punya hasil orang lain yang berdebat untuk dibahas,” kata Adopak kepada para wartawan di Mansinam Beach, Manokwari, Kamis (12/7).

Ditambahkan Adopak, pembahasan regulasi terkait DBH ini sudah dilakukan sebanyak tiga kali dan gubernur tinggal finising untuk dibawah dan diserahkan kepada teman-teman di Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) Bapemperda DPR Papua Barat.

“Minggu lalu kita sudah serahkan kepada DPR Papua Barat, kita tinggal tunggu DPR serahkan kepada kami untuk memberikan pertimbangan dan persetujuan,” terang Adopak.

Disinggung terkait presentasi pembagian DBH bagi daerah penghasil dan provinsi, ia mengatakan, hal itu masih didalam pembahasan dan masih terjadi tarik-menarik.

“Intinya, provinsi sudah meretuhi bahwa, Raperdasus DBH dikembalikan untuk dibahas di Kabupaten dan Kota penghasil,” tandas Adopak.[FSM]