Pasific Pos.com
Papua Barat

Raperda Pengakuan dan Perlindungan

Akwan : Sebagai Bentuk Rekonsiliasi Konflik Di Atas Tanah Papua

 

Manokwari, TP – Ketua DPD Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI) Provinsi Papua Barat, Yohanes Akwan mengatakan, di Provinsi Papua Barat baru ada dua daerah yang berani mengambil langkah untuk pembahasan Raperda tentang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Masyarakat Hukum Adat.

Dikatakan Akwan, raperda ini penting. Sebab, ungkap dia, raperda ini sebagai bentuk rekonsiliasi dari sebuah konflik yang panjang di atas Tanah Papua, maka apa yang didorong Badan Pembentuk Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Teluk Bintuni mestinya menjadi contoh bagaimana keberpihakan wakil rakyat kepada masyarakat adat.

Dimana, lanjut dia, hari ini masyarakat adat telah mendapatkan pengakuan atas wilayah adatnya tetapi kemudian mereka masih menunggu disahkannya raperda tersebut.

“Dalam tanda petik kita memberikan apresiasi yang luar biasa dan berharap daerah-daerah di Papua Barat dapat mencontohi inisiatif DPRD Teluk Bintuni yang dikawal Ketua Bapemperda DPRD Teluk Bintuni, Hengki Manibuy,” kata Akwan kepada Tabura Pos di ruang kerjanya, Selasa (26/6).

Oleh karena itu, kata Akwan, Sekretariat DPRD Teluk Bintuni sebagai perpanjangan tangan dari Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni dapat memfasilitasi dan mempercepat agenda-agenda kerja dari Bapemperda DPRD Teluk Bintuni.

Misalnya, kata dia, agenda terkait konsultasi publik, maka harus secepatnya didorong. Kenapa, ini adalah amanat rakyat yang tidak boleh dikesampingkan, ini harus menjadi prioritas, raperda adalah inisiatif pemerintah daerah dalam hal ini DPRD yang tidak boleh dikesampingkan atau ditarik ulur oleh sekretariat DPRD Teluk Bintuni.

“Saya berharap Ketua DPRD Teluk Bintuk tanggap mengambil peran untuk berkoordinasi dengan Sekretariat DPRD Teluk Bintuni dan Instansi-Instansi Teknis untuk segera melakukan konsultasi publik,” harapnya.

Lebih lanjut, kata Akwan, DPR Papua Barat dan Kementeri Dalam Negeri (Kemendagri) tidak musti tinggal diam, tetapi harus disambut baik. Karena, lanjut dia, sebagian tugas besar dari Pemerintah Provinsi telah diambil ahli dan dikerja daerah dengan membentuk raperda.

Pada kesempatan ini, DPR Papua Barat kiranya dapat mempercepat agenda pembahasan berkaitan dengan Raperdasus tentang Pengakuan dan Perlindungan Wilayah Masyarakat Hukum Adat, tambah Akwan

Karena, lanjut dia, dengan adanya regulasi ini, maka ada ruang dimana masyarakat dapat diajak untuk berdialog dan melahirkan keputusan bersama tentang hak kesulungan mereka terkait tanah, dan apa yang ada didalam tanah dan diatas tanah. [FSM]