Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura

Rakor Implementasi Program OPD Teknis Terkait Prioritas DK 2019

SENTANI – Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, SE. M, Si., memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Implementasi Program OPD Tekhnis terhadap Prioritas Program Dana Kampung tahun 2019, Jumat (8/3/19) pagi.

Kegiatan rakor yang berlangsung di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura itu dihadiri seluruh Kepala OPD, Tim GTMA (Gugus Tugas Masyarakat Adat) dan Dewan Adat Suku (DAS).

“Jadi, itu (Rakor) sinkronisasi ini hanya menyamakan persepsi antara pimpinan OPD dengan berbagai pihak juga yang terlibat di dalam pemberdayaan masyarakat di kampung-kampung,” tutur Bupati Mathius ketika menjawab pertanyaan awak media ini usai Rakor Implementasi Program OPD Tekhnis teerhadap Prioritas Program Dana Kampung Tahun 2019, Jumat (8/3/19) sore.

Dikatakan, pihaknya dalam rakor ini mencoba menyatukan persepsi agar ada konektivitas atau integrasi antara apa yang direncanakan di kampung dengan apa yang direncanakan di tingkat OPD.

“Supaya tidak over lapping atau tidak kerja sendiri-sendiri, (program di kampung) ini bisa di efektifkan. Karena sebenarnya kita punya satu tujuan saja yakni, bagaimana standar pelayanan minimum ini bisa kita laksanakan melalui standar-standar pelayanan publik yang terbaik,” terangnya.

Kemudian berikutnya yang menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Jayapura adalah visi misi dari kepala daerah dan wakil kepala daerah waktu kampanye itu bisa di implementasikan dan itu semua termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah).

“Terus renstra-renstra (rencana strategis) OPD, rencana kerja tahunan, kesepakatan-kesepakatan terhadap fokus-fokus baik di bidang pendidikan, kesehatan maupun ekonomi dan itu semua kita sudah sepakati,” tegasnya.

Poin-poin tersebut, lanjut Bupati Mathius, bagaimana kampung dengan OPD itu merencanakan bisa sama-sama terintegrasi. Jangan tumpang tindih, atau kampung tidak tahu kerjakan oleh OPD di kampung yang bersangkutan.

“Supaya semua informasi ini harus ada di dalam perencanaan di tingkat kabupaten, baik itu tentang penganggarannya. Tetapi, juga ada di kampung agar semua informasi ini terbuka dan terintegrasi. Ada sejumlah organisasi yang terlibat juga di bidang pemetaan tanah masyarakat adat, kemudian juga kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di tingkat bawah seperti Posyandu, Polindes, Pustu, PAUD dan SD,” jelasnya.

“Kita berikan tanggung jawab kepada masyarakat di kampung, tapi juga OPD harus memberikan support. Seperti gizi nya anak-anak seperti apa, tempat bermain serta perhatian kepada ibu dan anak di kampung ini seperti apa,” papar Mathius diakhir wawancara.