Pasific Pos.com
Kabupaten Jayapura

Rakor Dana Kampung, Bupati Mathius Minta Kepala Kampung Lakukan Ini

SENTANI – Rapat koordinasi (Rakor) percepatan pengelolaan dana kampung tahun 2018 diselenggarakan di Aula Lantai II Kantor Bupati Jayapura, Gunung Merah, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (7/6/18) sore.

Hadir pada rapat ini Bupati Jayapura Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., Asisten II Bidang Perekonomian Setda Kabupaten Jayapura Eddi Susanto, Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura Drs. Frits Rumayomi, M.Si., dan Kepala BPKAD Kabupaten Jayapura Subhan, SE.MM,

Peserta pada rapat koordinasi ini yaitu, Kepala Kampung, Kepala Distrik dan Bendahara Kampung, pendamping distrik dan juga pendamping kampung se-Kabupaten Jayapura.

Kepala DPMPK Kabupaten Jayapura, Drs. Frits Rumayomi, M.Si., ketika dikonfirmasi wartawan usai kegiatan rakor tersebut mengatakan, maksud dan tujuan dari kegiatan rakor ini untuk mempercepat penyaluran dana kampung tahap kedua tahun 2017 lalu agar kegiatan di kampung tepat waktu.

Selain itu, kata Frits, pelaksanaan kegiatan APBKampung supaya dilaksanakan dengan mengacu pada sistem pengelolaan keuangan kampung melalui aplikasi Siskeudes dan juga pelaksanaan fisik supaya dikerjakan sesuai dengan rencana anggaran biaya (RAB) serta dikerjakan secara swakelola.

“Sesuai dengan edaran dari Dirjen Perimbangan Keuangan maka kita harus mengikuti mekanisme pertanggungjawaban. Yang mana, pada tahap pertama kita sudah salurkan dari dana desa tahun 2018, namun ada sebagian kampung yang belum mempertanggungjawabkan dana desa tahun 2017. Sehingga hal itu mempengaruhi pencairan tahap kedua yang seharusnya sudah dimulai bulan Juni 2018 dan paling lambat pertanggungjawaban masuk tanggal 27 Juni, katanya.

Hal itu yang membuat bupati mengambil langkah dengan memanggil semua kepala kampung, juga kami di OPD terkait, bahkan pendamping dan kepala distrik, untuk kita memperhatikan persoalan ini yang merupakan dari dana desa, tukas Frits Rumayomi.

Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw, S.E., M.Si., dalam sambutannya pada kegiatan rakor ini menyampikan, pihaknya mencoba melihat agenda yang telah disampaikan oleh pihak panitia penyelenggara rakor, mengenai bagaimana percepatan kerja dari kepala kampung beserta aparat kampung lainnya.

Jadi percepatan kerja kita baik secara administrasi, tetapi juga di lapangan. Artinya, secara administrasi itu tidak boleh ada halangan, bagaimana pencairan-pencairan dana bisa berjalan tepat waktu. Apalagi saat ini kita berada di pertengahan tahun 2018 dan tinggal setengah tahun lagi, atau saya pikir sekitar empat (4) bulan atau lima (5) bulan saja, karena banyaknya momen peringatan hari raya, ujarnya.

Selain itu, Bupati Mathius juga menyampaikan, kepada kepala kampung agar bekerja sesuai aturan yang berlaku. Dalam Perbup sudah dibuat bahwa dana desa atau kampung dapat dipakai untuk masyarakat miskin, dan pengguna anggaran dana kampung (desa) agar optimal dalam memakai konsultan dengan menggunakan konsultan yang profesinal, bendahara kampung harus tetap dikontrol dan laporan keuangan kampung agar segera dilaporkan.