MERAUKE,- Pasca untuk rasa di kantor Telkom Cabang Merauke beberapa waktu lalu, sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Aliansi Mahasiswa dan masyarakat Papua Selatan kembali melakukan aksi demo memprotes putusnya jaringan internet yang belum juga usai, Kamis (28/8).
Kali ini aksi damai jilid dua itu berlangsung di gedung DPR Provinsi Papua Selatan diawali dengan orasi di area parkir gedung DPR berlanjut audience dengan beberapa anggota dewan di dalam gedung.
Sejumlah narasi dilontarkan para pendemo sebagai bentuk protes dan rasa kecewa atas putusnya jaringan internet dan meminta wakil rakyat yang duduk di gedung dewan dapat menyikapi permasalahan ini dengan pihak Telkom maupun Telkomsel. Mereka menagih janji perbaikan jaringan seoptimal mungkin sehingga tidak terjadi berulang kali.
Nampak aparat berjaga-jaga sejak pagi guna mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti halnya saat demo berlangsung di kantor Telkom minggu lalu.
Meskipun kecewa karena dalam forum tersebut sama sekali tidak ada perwakilan Telkom yang hadir namun massa tetap bersemangat menyampaikan aspirasinya.
Tujuh aspirasi yang sudah disampaikan pada aksi beberapa waktu lalu diharapkan mendapat respon positif. Mahasiswa dan masyarakat datang dengan tujuan jelas yakni tindak lanjut dari aksi yang pertama.
Ketidakhadiran Telkom memang sangat mengecewakan padahal anggota dewan dinilai memiliki legitimasi untuk memanggil pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan jaringan ini.
Bahkan massa meminta agar GM Telkom Papua dipecat karena dinilai tidak mampu melaksanakan tugas dan meminta ganti rugi untuk masyarakat yang terdampak karena putusnya jaringan sudah terjadi dalam kurun waktu delapan tahun.
Rizki Pattiasina selaku juru bicara dan perwakilan pendemo menyampaikan, jaringan internet kerap putus dan berlangsung beberapa kali hampir setiap tahun.
Namun tidak ada solusi konkrit untuk mengatasi gangguan tersebut. Sementara itu masyarakat yang sangat terdampak membutuhkan aksi nyata dari pihak pemerintah maupun Telkom untuk membuat jaringan normal kembali.
“Kami dari mahasiswa dan masyarakat menuntut kepada DPR, Pemda, Pemprov dan pihak Telkom terkait kabel back up ruas Tual -Merauke yang dijanjikan tahun lalu. Sampai sekarang kami belum mendengar informasi lanjut tentang realisasi kabel yang dimaksud,”jelasnya.
Ia juga menyampaikan tentang penambahan provider lain sehingga tidak hanya menjadi monopoli Telkom khususnya di wilayah selatan.
Selain itu mendesak tranparansi anggaran dalam hal ini APBN Telkom, pengembalian kuota internet pelanggan serta melakukan audit anggaran Telkom Merauke dengan menghadirkan KPK dan difasilitasi pihak Polres.(iis)
