Pasific Pos.com
Papua Barat

PT Rimbut Sawit Papua, Dinilai Langgar PP Nomor 57 Tahun 2017

Manokwari, TP – Ketua Perkumpulan Panah Papua, Sulfianto Alias menilai, PT Rimbut Sawit Papua yang beroperasi di Kabupaten Fakfak telah melanggar Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 57 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Pasalnya, dari 864 hektar kawasan hidrologis gambut (KHG) yang berada di areal konsensi perusahan kelapa sawit tersebut, 183 hektar KHG masuk dalam fungsi lindung dan 249 hektar KHG masuk dalam kawasan budidaya.

Namun, dari 864 hektar KHG tersebut, perusahan telah melakukan lengclearing atau membuka lahan hutan sekitar 183 hektar di KHG yang masuk dalam fungsi lindung dan perbulan Juni ini perusahan telah membuka 50 hektar lahan hutan untuk perkebunan sawit. 

“Dugaan ini berdasarkan hasil analisis KHG di Wilayah Papua Barat yang kami (Perkumpulan Panah Papua) baru lakukan.

Pembukaan hutan di areal 183 hektar KHG  menurut kami telah melanggaran PP Nomor 57 Tahun 2017 yang diubah dari PP Nomor 71 Tahun 2014 bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan hutan dilahan gambut terutama pada KHG fungsi lindung,” kata Sulfianto kepada Tabura Pos di Amban, Manokwari, semalam.

Oleh sebab itu, dirinya meminta kepada instansi pemerintah yang berwenang agar segera memberikan teguran atau saksi tegas kepada perusahan tersebut karena telah melanggar PP Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ekosistem Gambut.

Ia mencontohkan, ditingkat nasional jika ada perusahan yang membuka lahan hutan di areal KHG diberikan teguran keras bahkan izin operasi perusahan itu dicabut oleh instansi yang berwenang.

“Saat ini lagi ramai-ramainya dilakukan revisi rencana kerja usaha (RKU) agar, perusahan-perusahan tidak membuka lahan di areal KHG.

Menurut kami, PT Rimbut Sawit Papua telah melanggar PP Nomor 57 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Ekosistem Gambut,” ungkapnya.

Tentang dampak dari pembukaan ekosistem gambut tersebut, ia menerangkan, di wilayah PT Rimbut Sawit Papua ini merupakan wilayah dataran dan rentang terhadap kebakaran hutan.

“Jadi setiap tahun frekuensi kebakaran selalu tinggi di wilayah ini dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain yang ada di Papua Barat. Nah, inilah yang semestinya dijaga.

Ketika perusahan membuka lahan gambut dan gambut menjadi kering, maka ini akan memicu terjadinya bencana kebakaran yang akan berdampak kepada masyarakat adat yang ada disekitar wilayah perusahan tersebut,” terangnya.

Ia menambahkan, berdasarkan catatan Perkumpulan Panah Papua, perusahan ini masih konflik dengan masyarakat adat setempat misalnya dengan Suku Irarutu.

Dimana, lanjut dia, Suku Irarutu mengkleim bahwa wilayah kepemilikannya ada di wilayah konsensi PT Rimbut Sawit Papua. Saat ini, suku tersebut tidak dilibatkan di dalam pra perencanaan dibangunnya PT Rimbut Sawit Papua ini.

Disinggung upaya kedepan yang akan dilakukan Perkumpulan Panah Papua, ia mengaku, berdasarkan dana analisis tersebut, maka pihaknya akan melaporkan PT Rimbut Sawit Papua kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait pembukaan lahan yang dilakukan perusahan ini diareal KHG.

Sehingga, dengan harapan, PT Rimbut Sawit Papua segera melakukan pemulihan kembali terhadap lahan-lahan KHG yang ada diareal konsensinya yang telah dibuka sesuai izin lingkungan yang diterbitkan sebelumnya.

Dirinya pun berharap, Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Pertanahan segera melakukan monitorong ulang atau direvieu ulang izin lingkungan perusahan tersebut. Sehingga, lanjut dia, perusahan ini tidak lagi membuka lahan hutan di kawasan KHG.

“Kita ketahu bahwa perusahan ini termasuk dalam kelompok Perusahan Salim Group yang tersebar di Papua Barat. Dimana Perusahan Salim Group di Papua Barat selalu menimbulkan masalah dengan masyarakat adat.

Misalnya, di Tambrauw yakni, PT Bintuni Agrou Bima Perkasa, di Teluk Bintuni PT Subur Karunia Raya, kemudian PT Menara Wasior yang areal konsensinya berada di areal Wasior Berdarah.

Perusahan Salim Group ini selalui berlawasan dengan izin-izin wilayah lindung dan wilayah kelola masyarakat dan selalu menimbulkan konflik, baru-baru ini saya dengar Kementerian Lingkungan Hidup berikan teguran Kepada Salim Group di yang membuka lahan Gambut di wilayah Kalimantan,” tandasnya. [FSM]