Pasific Pos.com
Headline

PT. Hanjun Ic Rugikan Negara Miliaran Rupiah

Kapolda : Kita Tindak Tegas Penambang Ilegal

 

JAYAPURA, – Kepala Kepolisian Daerah Papua, Inspektur Jenderal Polisi Boy Rafli Amar mengungkapkan, pihaknya akan terus melakukan penegakan aturan secara proporsional terhadap beberapa perusahaan tambang yang diduga tidak memiliki izin usaha ataupun legalitas lengkap atas aktivitas tambang di Nabire.

Hal ini ia tegaskan menyikapi proses penyidikan yang ditangani oleh Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Direskrimsus) Polda Papua terhadap PT. Hanjun Ic, perusahaan tambang asal Cina yang melakukan penambangan emas secara “ilegal” di Kilometer 84 hingga Kilometer 86 Kali Magawo, Distrik Siriwo, Kabupaten Nabire, sejak Januari 2017 hingga April 2018.

“Bagi perusahaan (tambang) yang resmi kita dudukkan secara proporsional, kepada yang tidak resmi kita tegakkan aturan. Kita sudah dua kali rapat koordinasi dengan pertambangan dan kita undang penyelenggara semuanya,” tegas Boy Rafli usai memimpin upacara pensucian Bendera Pataka Rastra Samara di Aula Rupatama Mapolda Papua, Jumat (6/7) siang.

Ia menuturkan, bahwa dalam dua kali rapat koordinasi itu, yang dibahas yaitu bagaimana cara mengatasi segala penyimpangan yang ada terhadap perusahaan yang terindikasi melakukan tindakan yang dianggap melawan hukum yang berlaku.

“Kalau Visa pekerja asing, itu ranah dari Keimigrasian. Kita dukung mereka menegakkan hukum melalui undang-undang Keimigrasian,” tandasnya.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Papua, Fred Boray, Kamis (5/7) lalu mengatakan, hanya ada satu perusahaan yang memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Nabire. Dikatakan, PT.Hanjun tidak termasuk yang memiliki IUP.

“Perusahaan itu (PT.Hanjun Ic) telah menyebabkan negara kehilangan penerimaan miliaran rupiah. Kami akan berkoordinasi dengan Pejabat Gubernur Papua, Soedarmo, untuk menghentikan sementara penambangan emas di sana,” kata Fred.

Ia menyebutkan, terdapat enam perusahaan tambang emas yang beroperasi secara ilegal dan tidak memiliki IUP di Nabire selama ini.

“Modus yang digunakan para pengelola perusahaan ini adalah menjalin kesepakatan dengan pejabat di daerah setempat yang berwenang mengurus pertambangan. Tujuannya untuk menghindari kewajiban membayar pajak kepada pemerintah daerah. Jadi, oknumlah yang mereka manfaatkan,” jelasnya.

Diketahui, perusahaan milik asing (PMA) asal China, PT. Hanjun Ic, diduga kuat melakukan penambangan emas di Kali Magawo, Kabupaten Nabire, Papua. Operasi tambang selama 16 bulan itu diduga merugikan negara Rp.24 miliar.

“Mereka menjual emas seharga Rp.500.000 per gram. Dalam sebulan, PT Hanjun mendapat 3 kilogram emas senilai Rp 1,5 miliar. Jadi selama 16 bulan ini diperkirakan negara mengalami kerugian hingga Rp 24 miliar,” terang Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal, Kamis (5/7) siang dalam rilis kasus tersebut.

Shao Yi, Direktur PT Hanjun, dan Li Biao, Manajer Lapangan PT Hanjun, diduga melanggar Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dengan ancaman pidana 10 tahun penjara dan denda Rp.10 miliar. Adapun mantan Kepala Dinas Pertambangan Kabupaten Nabire, Dominikus Pekey, yang memberikan surat keterangan kepada PT Hanjun untuk melancarkan aktivitasnya, diduga melanggar Pasal 165 UU No.4 Tahun 2009 tentang Pertambangan dengan ancaman pidana 2 tahun penjara dan denda Rp. 200 juta.

Penyidikan terhadap PT. Hanjun dilakukan berdasarkan laporan polisi dengan nomor LP/144/IV/RES.5.5/2018/SPKT/Papua, tertanggal 30 April 2018. Kamal mengatakan, aktivitas pertambangan di lokasi tersebut telah diberhentikan sementara dengan memasang police line untuk proses hukum lebih lanjut.

“Kita telah melakukan pemeriksaan terhadap 6 orang saksi, juga melakukan penyitaan barang bukti berupa 6 unit Exavator, 5 unit Dumptruck, 3 unit Loader, 2 unit genset, dan 1 unit Screen pengolah emas. Penetapan tersangka atas kasus ini akan dilakukan setelah dilaksanakannya gelar perkara Senin (9/7) depan,” terangnya.