Menu

Line 1

Custom Search

Dubes Inggris Perhatikan Isu Ham Dan Keamanan Di Papua Barat

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 

Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Moazzam Malik sangat memperhatikan isu hak asasi manusia dan keamanan di Tanah Papua, khususnya di wilayah Provinsi Papua Barat.

Hal itu terungkap dalam pertemuan sekaligus jamuan makan malamnya bersama aktivis hak asasi manusia di Manokwari sepanjang lebih dari 2 jam di Restoran Mansinam Beach Hotel, Manokwari Kamis malam (21/2) tersebut.

Pertemuan tersebut dihadiri Direktur Eksekutif Lembaga Penelitian, Pengkajian dan Pengembangan Bantuan Hukum (LP3BH) Yan Christian Warinussy, Kepala Divisi Pendidikan dan Studi Advokasi HAM LP3BH, Advokat Semuel Harun Yensenem, SH serta Dr.Ir.Agus Sumule selaku Ketua Badan Pengurus LP3BH.

Dubes Inggris tersebut didampingi Sekretaris Seksi Politik Bidang Politik Domestik pada Kedubes Inggris di Jakarta, Allie Cross serta seorang stafnya, Novryan.

Dalam pertemuan tersebut Dubes Malik berkali-kali menyoroti dan menanyakan bahkan meminta tanggapan dan pandangan LP3BH mengenai kondisi hak asasi manusia, penegakan hukum, situasi keamanan serta upaya-upaya penyelesaian konflik dan kekerasan bersenjata di Tanah Papua melalui cara-cara yang damai selama ini.

Kepada Dubes Malik, kami menyampaikan bahwa kondisi hak asasi manusia di Tanah Papua, termasuk Papua Barat selama ini sangat buruk dan tidak mengalami perubahan, karena konflik yang bermuara pada terjadinya berbagai kasus kekerasan bersenjata yang senantiasa menimpa rakyat sipil maupun aparat keamanan (TNI/POLRI) tidak pernah terselesaikan sesuai mekanisme hukum yang berlaku. 

Khusus dalam kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat seperti di Enarotali-Kabupaten Paniai, 8 Desember 2014 meskipun sudah ada investigasi awal dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (KOMNAS HAM RI) dengan kesimpulan adanya dugaan pelanggaran HAM Berat. 

Namun demikian dalam konteks implementasinya selama ini tidak bisa berjalan dengan baik, karena tidak adanya dukungan politik yang cukup dari pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi. 

Sementara itu di sisi lain, Indonesia merupakan salah satu negara di dunia dan ASEAN yang memiliki perangkat hukum yang cukup lengkap di bidang hak asasi manusia. 

Termasuk pengaturan secara khusus di dalam Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 tahun 2008, pasal 44 sampai pasal 46.

Dengan demikian kami menyampaikan bahwa seharusnya secara hukum, kasus Paniai tersebut dapat diselesaikan dengan dimulai adanya investigasi oleh KOMNAS HAM dan dilanjutkan dengan pembentukan Tim Ad Hoc, guna melanjutkan penyelidikan pro justitia sesuai amanat pasal 18 Undang Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. 

Namun demikian diduga keras pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi sama sekali tidak memberikan dukungan politik bagi penyelesaian kasus Paniai tersebut secara hukum.

Kami juga menjelaskan bahwa di Tanah Papua, baik di Provinsi Papua maupun Papua Barat, kebebasan berpendapat, kebebasan berekspresi dan kebebasan berkumpul sebagaimana dijamin di dalam Undang Undang Dasar 1945 masih terus dibatasi bahkan dilarang oleh aparat keamanan (POLRI/TNI). 

Itu terbukti dari kasus Alexander Nekenem, dkk yang ditangkap dan ditahan serta diproses hingga dijatuhi pidana penjara 1 tahun dan 6 bulan oleh Pengadilan Negeri Manokwari hanya karena menyampaikan pendapat yang berbeda kepada Negara.

Berkenaan dengan itu, langkah-langkah penyelesaian konflik sosial-politik dan kekerasan di Tanah Papua melalui dialog damai sangat direspon positif oleh Dubes Inggris tersebut. 

Kami sangat menaruh respek yang tinggi atas kunjungan Duta Besar Inggris, Moazzam Malik maupun Duta Besar Amerika Serikat, Robert.O.Blake di awal tahun 2016 ini yang langsung bisa menyentuh masalah penting di Tanah Papua yaitu HAM, Politik dan Penegakan Hukum serta Keamanan. 

Ini benar-benar sangat berbeda dari kunjungan Presiden Jokowi jelang akhir tahun 2015 yang sama sekali tidak menyentuh masalah mendasar tersebut, bahkan cenderung menyederhanakan persoalan di Tanah Papua sebagai persoalan kesejahteraan semata. 

Padahal banyak pihak di dunia sudah memahami bahwa masalah utama di Bumi Cenderawasih ini adalah masalah HAM, Politik, Keamanan dan Penegakan Hukum.

 

Peace,

Yan Christian Warinussy

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Mantan Wartawan SKH Cenderawasih Pos/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada/Koordinator Komisi HAM, Perdamaian, Keadilan dan Keutuhan Ciptaan pada Badan Pekerja Klasis GKI Manokwari .-

 

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.