Menu

Line 1

Tindakan Bawaslu RI Dan KPU PB Beresiko Hukum

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 

Tindakan Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang telah memberhentikan 3 (tiga) orang anggota Bawaslu Propinsi Papua Barat belum lama ini merupakan tindakan yang sangat beresiko hukum.

Hal ini disebabkan karena terkait dengan tindakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Republik Indonesia yang telah menon-aktifkan sementara saudara Cyrillus Adopak, SE, MM selaku Ketua Panwaslu Kabupaten Fakfak.

Serta tindakan KPU Propinsi Papua Barat menonaktifkan sementara 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Fakfak atas perintah KPU Republik Indonesia di Jakarta.

Tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Bawaslu dan KPU PB tersebut menurut saya sangat beresiko hukum, karena nyata-nyata dan secara sadar, Bawaslu RI dan KPU PB sudah melakukan tindakan melawan hukum.

Hal itu ditandai dengan mereka memaksakan kehendaknya yang cenderung tidak prosedural untuk memaksakan agar Bawaslu Propinsi Papua Barat segera memerintahkan Ketua Panwaslu Kabupaten Fakfak merubah keputusan Panwaslu Fakfak mengenai penyelesaian sengketa melalui jalur musyawarah untuk mufakat.

Sedangkan KPU Kabupaten Fakfak telah diperintahkan oleh KPU Propinsi Papua Barat atas "tekanan" KPU RI agar KPU Kabupaten Fakfak segera mencabut dan atau membatalkan Keputusan KPU Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 yang sudah merupakan sebuah produk hukum.

Padahal prosedur yang benar adalah harus setidak-tidaknya keputusan KPU Fakfak tersebut terlebih dahulu diuji di Bawaslu atau Pengadilan yang berwenang, misalnya Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Inilah yang saya pandang sebagai salah seorang Praktisi Hukum di Tanah Papua sebagai tindakan yang bukan saja beresiko hukum, tetapi telah bersifat melawan hukum.

Dimana pada akhirnya, karena para anggota Bawaslu di Propinsi Papua Barat dan para komisoner KPUI Kabupaten Fakfak tidak mau melaksanakan perintah-perintah Bawaslu RI maupun KPU Papua Barat dan KPU RI yang bersifat melawan hukum tersebut, maka imbasnya adalah mereka dinon-aktifkan secara melawan hukum dan cenderung melawan etika profesi penyelenggara dan pengawas pemilu itu sendiri.

Sebenarnya, Bawaslu RI harus menindak dengan tegas 2 (dua) orang anggota Panwaslu Kabu[paten Fakfak yaitu Dihuru Dekry Radjaloa dan Gazali Letsoin yang nyata-nyata diduga keras telah melakukan tindakan melawan hukum dan meninggalkan Kota Fakfak serta tidak menjalankan tugasnya sebagai pengawas pemilu hingga lebih dari 30 hari kerja.

Serta seharusnya KPU RI maupun KPU Propinsi Papua Barat mendukung kerja-kerja para komisioner KPU Fakfak yang telah teguh mempertahankan Keputusan Nomor 5 Tahun 2015 sebagai produk hukum lembaga penyelenggara pemilu yang sah menurut hukum.

Namun demikian segenap tindakan dan keputusan Bawaslu RI maupun KPU Propinsi Papua Barat tersebut jelas-jelas akan sangat berpengaruh terhadap kelangsungan Pilkada di Kabupaten Fakfak. Bahkan bisa diduga kedua lembaga tersebut seadng merancang upaya menggagalkan penyelenggaraan pilkada di Kabupaten Fakfak.

 

Peace,
 
 
Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada .-
  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.