Menu

Line 1

Custom Search

Pilkada Fakfak 2015 Yang Abnormal

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 

Tindakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Propinsi Papua Barat yang telah memberhentikan sementara 5 (lima) orang Komisioner KPU Kabupaten Fakfak berdasarkan Keputusan KPU Propinsi Papua Barat Nomor 64/Kpts/KPU.Prov-031/XI/Tahun 2015 tanggal 24 November 2015.

Kemudian disusul dengan pengambil-alihan tugas-tugas KPU Fakfak oleh KPU Propinsi Papua Barat yang diawali dengan hendak mencabut Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 tanggal 13 November 2015 adalah merupakan tindakan yang dapat menunjukkan adanya pemilihan kepala daerah (pilkada) yang abnormal di Kabupaten Fakfak.

Ini saya katakan sebagai Kuasa Hukum Calon Peserta Pilkada Kabupaten Fakfak, Drs.Donatus Nimbitkendik. M.TP dan H.Abdul Rahman, SE, karena sudah tidak lagi ada sikap penghormatan terhadap hukum dam aturan perundangan yang berlaku.

Utamanya aturan perundangan yang mengatur mengenai penyelenggaraan pilkada itu sendiri, karena sebenarnya Keputusan KPU Kabupaten Fakfak Nomor 5 Tahun 2015 adalah keputusan yang sah secara hukum, karena semua prasyarat sudah dilakukan dan dipenuhi oleh kelima komisioner KPU Kabupaten Fakfak non-aktif tersebut sebelum mereka menandatangani berita acara dan keputusan tersebut.

Jadi jika keputusan mereka dianggap keliru oleh KPU RI maupun KPU Propinsi Papua Barat, maka haruslah diuji terlebih dahulu secara hukum di pengadilan yang berwenang.

Sehingga bukan dengan cara KPU Propinsi Papua Barat memberhentikan para komisioner KPU Kabupaten Fakfak tersebut secara sepihak dan bersifat melawan hukum, lalu berusaha mengambil alih tugas mereka dengan hendak membatalkan keputusan institusi KPU sebagai penyelenggara pilkada di daerah tersebut.

Adalah sangat bijak jika tindakan para komisioner dan ketua KPU Propinsi Papua Barat dan KPU RI ini nantinya diuji di depan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) serta jika ada indikasi pidana dan perdata, maka para pihak yang berkepentingan dan merasa dirugikan dapat mengajukan tuntutan hukum terhadap mereka.


Peace,

 

Yan Christian Warinussy
Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada .-

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.