Menu

Line 1

Pidana Nekenem CS, Memasung Hak Demokrasi Di Tanah Papua

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 

Pemidanaan yang dikenakan melalui penjatuhan vonis Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Manokwari terhadap Terdakwa "Pandangan Politik Berbeda" Alexander Nekenem, Maikel Aso alias Yoram Magai dan Narko Murib alias Nopinus Humawak, Senin (23/11) merupakan bukti nyata masih terjadinya upaya Negara Republik Indonesia dalam Memasung Hak dan Kebebasan Berdemokrasi di Tanah Papua.

Khususnya menyangkut hak kebebasan berekspresi dan hak kebebasan berpendapat yang jelas-jelas dijamin di dalam Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Maupun juga di dalam Undang Undang Dasasr 1945 serta Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Regarding Treatment or Punishment (Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia.

Sejatinya, Terdakwa Nekenem, dkk pada tanggal 20 Mei 2015 di Amban-Manokwari hanya melakukan penyampaian pendapat dan atau pandangan politik yang berbeda mengenai permintaan kepada para pemimpin negara-negara persaudaraan ujung tombak Melanesia (Melanesian Spear head Group/MSG) yang akan ber KTT di Honiara-Republik Kepulauan Solomon (Solomon Island) Juni 2015.

Inti permintaannya adalah agar para pemimpin negara-negara MSG tersebut kelak dalam KTT tersebut agar menerima aplikasi keanggotaan MSG yang sedang diajukan kala itu oleh United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) atau Gerakan Persatuan Pembebasan Papua Barat.

Selanjutnya akibat tindakan ini sajalah, Nekenem dan kawan-kawan kemudian ditangkap oleh aparat Kepolisian Republik Indonesia (POLRI) dari Polres Manokwari dan Brimob Polda Papua.

Kemudian mereka ditahan dan diproses hukum dengan tuduhan melakukan perbuatan pidana secara bersama-sama menghasut orang agar melakukan Perbuatan Melawan Hukum dan dikenakan dakwaan pasal 160 KUH Pidana hingga divonis dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dipotong selama mereka ditahan sementara.

Benar-benar sebuah contoh kepada dunia dan rakyat Indoensia bahwa Tanah Papua adalah tanah konflik, bukan tanah Damai, sehingga siapa saja yang melakukan tindakan menyampaikan pendapat yang berbeda dengan pandangan politik Negara Republik Indonesia, maka dia akan bermuara di penjara-penjara dan tahanan-tahanan Negara.

Hukum Pidana Indonesia seakan menjadi alat untuk melegitimasi kemauan politik Pemimpin Negara yang sedang dan tengah berkuasa saat ini dan khusus bagi rakyat Papua atau Orang Asli Papua (OAP) tidak memiliki kebebasan untuk menyampaikan pandangan dan atau pendapatnya, karena pasti ditindak secara hukum, sekalipun karena itu melanggar hak asasi OAP tersebut yang sudah diatur secara hukum pada aras nasional dan universal sekalipun.

 

Peace,

Yan Christian Warinussy
Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada .-

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.