Menu

Line 1

Indonesia Harus Buka Akses Pencari Fakta PIF Ke Tanah Papua

  • Ditulis oleh Super User
Penilaian: Rating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star BlankRating Star Blank / 0
TerburukTerbaik 

Dalam pertemuan Tingkat Tinggi Pemimpin Negara-negara Kepulauan Pasifik (Pacific Island Forum/PIF) belum lama ini di Port Moresby, Papua New Guinea telah ditetapkan beberapa point penting dalam komunike yang diantaranya menyoroti soal dugaan keras telah terjadinya tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang sangat sistematis dan terkesan sangat disembunyikan yang diduga

keras pula telah dilakukan oleh Negara Republik Indonesia terhadap rakyat di Tanah Papua yang nota bene merupakan bagian dari bangsa-bangsa rumpun ras Melanesia dan Pasifik.

Pernyataan para pemimpin negara-negara PIF tersebut rupanya telah didukung dengan sejumlah data-data yang sangat akurat yang telah diperolehnya dari berbagai sumber di Tanah Papua, utamanya lembaga-lembaga yang bekerja di bidang hak asasi manusia maupun organisasi hak asasi manusia di tingkat internasional, sehingga hal itu ikut mendorong mereka untuk menetapkan akan mengirimkan missi pencari fakta ke Tanah Papua, guna mencari dan menemukan data-data yang falid dan termasa mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat tersebut,

Untuk kepentingan tersebut, Pemimpin PIF telah mengirimkan surat permintaan masuk ke Tanah Papua kepada Pemerintah Indonesia di Jakart, tapi hingga saat ini belum sama sekali direspon dan atau ditanggapi oleh pemerintah Indonesia. PIF merencanakan akan mengunjungi Tanah Papua sebelum September 2016 mendatang dan sangat bergantung pada adaya ijin dari Pemerintah Indonesia tersebut. Namun jikalau ijin dari pemerintah Indonesia tidak diperoleh dan PIF tidak bisa mengirimkan missi pencari fakta untuk mencari dan mengungkap fakta mengenai kebenaran tuduhan pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua, Ini akan makin memperkuat dugaanPIF maupun MSG dan dunia internasional, khususnya Dewan HAM PBB (United Nations Human Rights Council) tentang adanya upaya Indonesia menyembunyikan sesuatu yang faktanya sudah terbuka di tingkat internasional mengenai adanya pelanggaran HAM Berat di Tanah Papua selama lebih dari 50 Tahun terakhir ini.

Sebagai Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua, saya melihat bahwa apabila Pemerintah Indonesia tidak mengijinkan missi pencari fakta dari PIF masuk ke Tanah Papua, maka sebenarnya para Pemimpin Negara-negara PIF sudah menentukan langkah bagaimana membawa masalah pelanggaran hak asasi manusia yang berta di Tanah Papua tersebut ke tingkat internasional, dan sudah dimulai dengan adanya pidato dari Perdana Menteri Tonga dan Perdana Menteri Kepulauan Solomon sebagai kepala negara dari PIF dan MSG di depan Sidang Majelis Umum PBB Oktober 2015 yang lalu.

Dalam kapasitas sebagai Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada, saya ingin mendesak Pemerintah Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo agar dapat mengkaji secara cermat dan bijaksana dalam menyikapi permintaan kunjungan missi pencari fakta dari PIF ke Tanah Papua ini, agar dugaan-dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang sudah sangat memperburuk citra negara dan pemerintah di dunia internasional selama setahun terakhir ini hendaknya dapat diperbaiki dan dipulihkan secara hukum.


Peace,

Yan Christian Warinussy
Advokat dan Pembela HAM di Tanah Papua/Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari/Peraih Penghargaan Internasional di Bidang HAM "John Humphrey Freedom Award" Tahun 2005 dari Canada .-

  • No comments found

Leave your comments

Post comment as a guest

0
Your comments are subjected to administrator's moderation.
terms and condition.
Info for bonus Review bet365 here.