Pasific Pos.com
Papua Barat

Presiden Jokowi Belum Memenuhi Janjinya

Manokwari, TP – Menjelang akhir masa jabatan menuju Pemilu Presiden (Pilpres) 2019, Presiden Joko Widodo belum memenuhi janjinya pada 26 Desember 2014 di Stadion Mandala, Jayapura, untuk menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang berat di tanah Papua sampai saat ini.

Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, Yan C. Warinussy, SH menyebutkan, sepeninggal peristiwa dugaan pelanggaran HAM yang berat di Lapangan Zakeus, Enarotali, Kabupaten Paniai, Papua, 8 Desember 2014, dalam malam perayaan Natal Nasional saat itu di Jayapura, Jokowi selaku Kepala Negara Republik Indonesia memberi ‘janji’ bahwa dirinya akan melakukan 2 hal.

Kedua hal, yakni: pertama, menyelesaikan kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat di tanah Papua, termasuk kasus Paniai dan melakukan dialog dengan rakyat Papua.

Menurutnya, sekarang sudah 3 tahun 2 bulan berjalan waktu, Presiden Jokowi belum mampu mewujudkan janjinya dan belum mampu memenuhi harapan dan keinginan rakyat Papua untuk memperoleh keadilan dari negara yang senantiasa dikedepankan oleh Jokowi dalam berbagai langkah pendekatannya ke tanah Papua.

“Sebagai Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari, saya memandang seharusnya Presiden Jokowi menempatkan langkah-langkah penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua pada prioritas utama di sisa waktu tahun pemerintahannya saat ini, tepatnya di tahun 2018 ini,” harap Warinussy dalam press release yang diterima Tabura Pos, kemarin.

Terkait hal itu, ia menambahkan, sebaiknya Presiden Jokowi bisa segera bertemu dan berdialog dengan para aktivis pembela HAM dari tanah Papua dan seluruh pemangku kepentingan soal penegakkan hukum dan HAM, baik di Provinsi Papua maupun Provinsi Papua Barat, termasuk perwakilan Komnas HAM di Provinsi Papua.

“Tujuannya penting untuk mengkritisi sekaligus mengkaji bersama langkah-langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah Papua sesuai ketentuan perundangan yang berlaku serta sesuai amanat instrument penegakkan hukum dan HAM yang berlaku universal. Bagaimana pun permasalahan pelanggaran HAM di tanah Papua telah menjadi isu dan mendapat perhatian dunia internasional dewasa ini, sehingga penyelesaiannya jelas harus menjadi perhatian dan kepedulian dari seorang Presiden Jokowi saat ini,” jelas Warinussy.

Ia merasa yakin jika Presiden Jokowi bisa memulai langkah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM di tanah Papua, seperti kasus Wasior (2001), kasus Wamena (2003), dan Enarotali, Paniai (2014), maka dukungan rakyat akan semakin tinggi dan turut mempengaruhi elektabilitas Presiden Jokowi menjelang Pilpres 2019, sekaligus memperbaiki citra Indonesia sebagai negara di dunia internasional saat ini.

Ditambahkannya, Presiden dan jajaran pemerintahannya tidak perlu merasa khawatir dan ragu dalam mendorong penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM di tanah Papua, karena sebenarnya negara ini sudah memiliki mekanisme penyelesaian yang sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM serta Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) di Tanah Papua.

Salah satu langkah penting yang mesti dijalankan oleh Presiden Jokowi sekarang, lanjut dia, yakni segera memerintahkan dibentuknya Pengadilan HAM di Jayapura, Papua sebagai perwujudan amanat Pasal 45 Ayat 2 UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otsus.

Dengan demikian, ia menegaskan, maka segenap proses penyelesaian kasus-kasus dugaan pelanggaran HAM yang berat sebagaimana halnya kasus Wasior, Wamena, dan Paniai bisa ditindaklanjuti secara hukum hingga diadili di Pengadilan HAM di Jayapura, demi memenuhi kepastian hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat Papua, khususnya orang asli Papua itu sendiri. [FSM-R1]