Pasific Pos.com
Kota Jayapura

Politisi Partai Nasdem: Pendidikan Ujung Tombak Perubahan Peradaban Manusia

 

 

Jayapura –  Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) yang diperingati setiap tanggal 2 Mei menjadi momentum penting dalam kemajuan dunia pendidikan dan peningkatan kualitas pendidikan bagi generasi bangsa.

Wakil Ketua Fraksi Partai NasDem DPR Papua, Dr. Ir. Albert Meruje, A. Md. Tek. ST. MT. IPM dengan tegas menyatakan, Pendidikan merupakan ujung tombak perubahan peradaban mmanusi.

Sebab, dari pendidikan itu kita telah merencanakan sejak dalam janin untuk bagaimana anak anak kita baik laki laki maupun perempuan bisa mendapatan gizi yang baik sehingga anak anak dapat berkembang dan tumbuh menjadi anak yang pintar.

“Kalau kita bicara pendidikan secara universal pendidikan adalah ujung tombak perubahan peradaban manusia, karena dengan pendidikan manuisa bisa merubah hidup. Tanpa pendidikan maka tidak bisa berubah hidup. Bapak miris juga melihat kondisi Pendidikan yang ada saat ini, didalam kota saja masih mengkhawatirkan apalagi yang di pedalaman. Padahal hari ini adalah Hari Pendidikan Nasional, tapi masih saja ada anak anak sekolah tidak bisa baca tulis dan putus sekolah karena terkendala dengan biaya. Ini sangat menyedihkan dan miris,” kata Alberth Merauje saat ditemui Pasific Pos di ruang kerjanya, Jumat 2 Mei 2025.

Oleh karena itu, Alberth Merauje yang juga sebagai anggota Komisi IV DPR Papua berharap, d hari pendidikan ini, semua pihak harus betul betul dapat melaksanakan undang undang dan juga aturan yang sudah dibuat oleh negara.

“Kalau di NasDem, kita bilang gerakan perubahan pendidikan. Jadi mari kita buat gerakan dan sebagai wakil rakyat mari kita ikut mengawasinya. Karena dengan pendidikan dapat membuka wawasan berpikir kita, baik jasmani rohani dan segala hal. Apalagi di dalam negara kita ini jelas, undang-undang Dasar 1945 pasal 31 mengatur tentang Pendidikan. Pasal ini menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan pendidikan dan itu wajib,”tandasnya.

Sebab jenjang Pendidikan itu kata Alberth dimulai dari dasar yaitu dari PAUD, TK, SD 6 tahun dan SMP. Sehingga dengan dasar itu, harusnya semua sarana prasarana sampai apapun itu harus diberikan untuk anak-anak Indonesia, mereka datang hanya fokus untuk belajar, jangan guru guru bebankan hal hal lain lagi.

“Dengan semua fasilitas termasuk makan minum di situ lengkap. Kalau itu dilakukan oleh negara karena memang undang-undangnya sudah ada terus ada pendidikan PP peraturan pemerintah tentang nomor 4 tahun 2022 tentang perubahan atas undang-undang PP Nomor 57 Tahun 2021 PP mengatur tentang standar nasional pendidikan yang meliputi kurikulum standar, kompetensi lulusan standar, proses pembelajaran standar, penilaian standar sarana dan prasarana, standar pedoman dan standar pengelolaan. Jadi kalau kita lakukan semua itu, maka luar biasa. Artinya kalau kita bicara undang-undang PP perpresnya jelas ada PP dari No 62 tahun 2021, No 68 tahun 2022 PP Perpres No 111 tahun 2021, No tahun 2024, No 188 tahun 2024, No 189 tahun 2024,” jelas Alberth Merauje.

Yang terpenting lanjut Alberth, undang undangnya jelas dan dasar hukumnya jelas. Berarti kita bicara implementasinya terus ada catman catman 234, 246, 209 terus terakhir Peraturan Gubernur Papua.

“Ini kan undang-undang dulu peraturan perpres pecman terus terakhir ini Peraturan Gubernur.
Di situ ada peraturan Gubernur Nomor 32 tahun 2014 ada perdasus nomor 3 tahun 2013 terus ada Perda Nomor 2 Tahun 2013 yang terakhir undang-undang otonomi khusus Nomor 21 Tahun 2001 yang diubah menjadi Nomor 35 Tahun 2008 terakhir nomor 2 tahun 2021 itu memberi lebih banyak kewenangan kepada pemerintah provinsi Papua untuk meningkatkan alokasi dana otsus untuk pendidikan dasar,”ungkap Alberth Merauje.

Hanya saja tandas Politisi Partai NasDem itu, tinggal bagaimana Gubernur, Walikota dan Bupati yang punya hati untuk bisa lebih memperhatikan generasi emas Papua ke depan atau generasi emas Indonesia yang ada di Papua.

“Karena kita melihat sampai hari ini ada banyak anak yang masih buta huruf dan putus sekolah. Ini sangat memprehatinkan dan menyedihkan. Ada yang outis sekolah ditingkat dasar. Saya sedih sekali, bahkan yang lebih miris lagi ada sekolah sarana prasarananya tidak memadai. Padahal anggaran Pendidikan nilainya milyaran rupiah. Tapi itu tadi, kembali lagi apakah pejabatnya punya hati atau tidak. Jadi tergantung dari pejabatnya,” cetusnya.

Selain itu, Albert Merauje juga menyoroti tentang kurikulum yang diterapkan di setiap sekolah. Pasalnya ada sekolah ketika anak muridnya terlambat datang pintu pagar sudah ditutup, sehingga mereka tidak bisa mengikuti pelajaran dan kembali pulang.

“Pelanggaran-pelangganan seperti ini yang harus kita lihat. Anak anak itu berhak mendapatkan pendidikan karena sudah diatur dalam undang undang. Terus ada juga, mungkin dia masuk tapi dia tidak dikasih pelajaran lalu di hukum dengan disuruh kerja bakti, bersihkan kamar mandi atau berdiri di bawa tiang bendera berjam jam. Ini kan sangat menyedihkan sekali dan masih jauh dari kata merdeka. Jadi harus kita kaji ulang,” tandas Alberth.

Untuk itu Alberth Merauje menekankan, sebaiknya renungkan baik baik, apa yang masih kurang di Hari Pendidikan Nasional ini dan bagaimana kita perlakukan pendidikan dasar ini semaksimal mungkin, sehingga hak anak-anak untuk mendapatkan pengetahuan atau pendidikan itu, mereka bisa dapatkan dengan sungguh sungguh dan sebenar – benarnya dan mereka tidak dihalang halangi oleh apapun.

“Misalnya ada pungutan pungutan liar dari pihak sekolah, biaya pakaian, datang terlambat lalu mereka dihukum dengan tidak boleh masuk sekolah mengikuti pelajaran, itu harus dihilangkan. Sebab, di hari Hardiknas ini sebagian besar anak anak pelajar belum merdeka,”bebernya.

Bahkan, menurut legislator Papua itu, masih jauh dari kata merdeka karena masih banyak anak anak yang belum mendapatkan pendidikan secara maksimal dan secara baik, terutama yang ada di daerah pedalaman, yang sarana prasarana pendidikannya sangat minim

“Anak anak kita ini masih dihadapkan dengan aturan aturan yang sangat mengganggu anak anak itu untuk mendapatkan pendidikan secara bak. Padahal anak anak ini adalah aset bangsa, harusnya pemerintah lebih khusus dinas terkait, termasuk para guru lebih serius memperhatikan itu. Saya kira 10-15 tahun kedepan, jika hal ini diperhatikan dengan baik, kita punya sumber daya manusia (SDM) yang luar biasa di atas tanah Papua,”pungkasnya.

Alberth Merauje menambahkan, sekali lagi, pendidikan adalah ujung tombak, karena dari pendidikan itu kita bisa memberikan suatu hal yang bermanfaat buat bangsa dan negara. (Tiara).

Leave a Comment