Politisi Gerindra Dukung Rencana Pembentukan DOB Provinsi Papua Utara
Jayapura,+ Anggota Komisi II DPR Papua dari Daerah Pemilihan (Dapil) Biak Numfor dan Supiori, Johanes Markus Wakum menyatakan mendukung penuh wacana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara.
Apalagi, Kabupaten Biak Numfor dan Supiori ini merupakan dua daerah yang direncanakan menjadi bagian dari Papua Utara.
“Pada prinsipnya saya sangat mendukung penuh proses perencanaan daerah otonomi baru Papua Utara,” ujar politisi Partai Gerindra Papua itu kepada media di ruang sidang DPR Papua, Senin 28 September 2026.
Hanya saja dengan catatan kata Johanes, pertama seluruh elemen masyarakat, baik adat, agama, maupun pemerintah, harus bersatu dengan persepsi dan tujuan yang sama tanpa membedakan suku maupun partai politik.
“Secara pribadi, saya menilai pemekaran ini akan menggenapi tujuh wilayah adat di Papua, dengan wilayah adat Saireri sebagai satu-satunya yang tersisa,”ujarnya.
Menurutnya, pemekaran akan memperpendek rentang kendali antara pemerintah pusat dan daerah.
“Saya berharap para tokoh pemuda, adat, dan perempuan di setiap wilayah untuk bersama-sama mendukung rencana tersebut. Saya pun berharap pemekaran ini dapat terwujud tahun depan,”harapnya.
Pada kesempatan tersebut, legislator Papua itu juga dengan tegas meminta pemerintah pusat agar pemekaran tidak membebani provinsi induk.
Sebab menurutnya, pembentukan DOB ini sangat membutuhkan anggaran besar, termasuk untuk tahap persiapan hingga penunjukan penjabat kepala daerah.
“Jadi, saya pribadi meminta pemerintah pusat memperhatikan hal ini dan memberikan tambahan anggaran yang cukup kepada provinsi induk, sehingga seluruh proses ke depan lebih mudah,”tegas Johanes.
Sebagaimana diketahui, dukungan recana pembentukan DOB di Provinsi Papua Utara terus mengalir.
Bahkan, dukungan tersebut tidak hanya datang dari masyarakat adat, tapi juga dibahas dalam
rapat paripurna DPR Papua, khususnya mereka yang berasal dari wilayah adat Saireri termasuk Fraksi Partai NasDem DPR Papua.
Dukungan serupa datang dari Fraksi Partai NasDem DPR Papua. Fraksi ini mendorong agar aspirasi pembentukan Provinsi Papua Utara dibahas di tingkat legislatif. Dorongan itu disampaikan dalam rapat paripurna pandangan fraksi di Ruang Sidang DPR Papua, Jayapura, Senin, 28 September, malam.
Pandangan fraksi tersebut dibacakan anggota Fraksi NasDem, Cintiya Ruliani Talantan. Ia menyebut fraksinya meminta sidang DPRP dan Gubernur Papua menindaklanjuti aspirasi masyarakat serta Dewan Adat Saireri terkait usulan DOB tersebut.
“Aspirasi tersebut perlu dikaji dan dibahas melalui mekanisme yang berlaku. Ini menjadi dasar bagi DPR Papua dan pemerintah daerah dalam mengambil sikap, termasuk pemberian persetujuan terhadap usulan pemekaran,” pungkasnya. (Tiara).