Pasific Pos.com
Sosial & Politik

Polisi-TNI Siap Amankan Pilkada Serentak 2018 di Papua

Jayapura, – Kepolisian Daerah Papua dan Kodam XVII/Cenderawasih siap melakukan pengamanan pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 di Provinsi Papua.

Panglima Daerah Militer XVII/Cenderawasih George Elnadus Supit mengatakan, TNI dan Polisi sudah sangat siap mengamankan pelaksanaan Pilkada di Papua.

“pesta demokrasi di Papua harus dijalankan dengan gembira untuk memilih pemimpin lima tahun kedepan, harapan kami Pilkada tahun ini dapat berjalan aman, lancar dan sukses dan yang lebih penting damai,” katanya Dalam rapat koordinasi pelaksanaan pilkada gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati, di Jayapura, Jumat (8/6/2018).

Pangdam mengaku, sesuai hasil survei beberapa lembaga Papua menjadi salah satu provinsi paling rawan konflik. Seperti di Kabupaten Puncak, Mimika, Mamberamo Tengah dan Jayawijaya, termasuk daerah pegunungan yang notabennya sampai saat ini masih ada kelompok separatis yang bisa menimbulkan kerugian-kerugian atau bencana bagi pelaksanaan Pilkada.

Oleh karna itu, kata Pangdam, kita harus waspadai ini. Tentunya yang memiliki kewenangan dan bertanggungjawab dalam penyelenggaraan Pilkada harus dapat melaksanakan itu sebaik-baiknya.

Dalam hal pengamanan, Kodam XVII/Cenderawasih sudah siap dalam pengamanan dengan cara memberi bantuan kekuatan kapada Kepolisian (Polda Papua). “Semua kekuatan Kodam kami proyeksikan untuk itu,” ujarnya.

Saat ini kekuatan personil yang sudah disiapkan kurang lebih 3200 sekian orang. Sebab perkembanga situasi yang menonjol jelang Pilkada ada terjadi di Mimika (pembakaran posko salah satu kandidat), Mameramo Tengah (Kantor KPU dan Panwas dibakar), dan Paniai (pelemparan rumah salah satu calon).

“Ini contoh-contoh kerawanan yang terjadi, kalau tidak diantisipasi sebelumnya mungkin akan lebih parah, belum lagi konflik yang terjadi baik secara perorangan maupun kelompok,” katanya.

Pangdam juga mengimbau kepada masyarakat, peserta pilkada, partai politik pendukung, dan para pendukung calon untuk menahan diri. Selain itu, KPU dan Panwas juga harus serius dalam menjalankan tugas-tugas.

“Kalau tidak bertanggungjawab maka yang terjadi seperti itu, rakyat yang jadi korban. Hal ini yang kami tidak inginkan, jangan benturkan rakyat dengan aparat keamanan,” ujarnya.

Sementara Kapolda Papua Irjen Boy Rafli Amar mengatakan, pilkada merupakan momentum yang baik bagi kepolisian, namun tidak lebih kepada yang sifatnya teknis pengamanan.

“Mungkin kami lebih kepada yang sifatnya makro agar semua pihak bisa sama-sama bangun kesepahaman didalam hadapai pilkada serentak agar aman, damai, demokrastis dan bermartabat,” kata Boy.

Menurut ia, segala upaya sudah dilakukan. Intinya, Kepolisian ingin bersama membangun komitmen dengan tekadkan, Pilkada ini harus aman, damai, demokratis dan bermartabat karena semua pihak memiliki peranan itu. “KPU, Bawaslu dan para bupati harus bisa mengajak masyarakat untuk menjadi pelaku demokarasi yang demokratis,” ujarnya.