Pasific Pos.com
Headline

Polda Papua Didesak Usut Peredaran Kayu Ilegal

Ruben Magi : Saya Menduga Ada Oknum Aparat Ikut Bermain

Jayapura, – Ketua Komisi I DPR Papua, bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Ruben Magai meminta Polda Papua untuk melakukan penegakkan hukum terhadap peredaran kayu ilegal di Papua.

Bahkan, legislator Papua ini mengungkapkan, jika KPK telah mencatat peredaran kayu ilegal di Papua, salah satunya di Kabupaten Sarmi, yang disinyalir sudah mencapai 36.500 meter kubik per tahun. Juga ada potensi PNBP yang hilang dari Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) yang diperkirakan sebesar Rp 13 miliar per tahun.

Sehingga, peredaran kayu ilegal tersebut membuat potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk Kabupaten Sarmi hilang sekitar Rp 4,2 miliar per tahun.

“Polda Papua harus bergerak untuk usut dan tegakkan hukum terhadap peredaran kayu ilegal di Papua,” tegas Ruben Magai ketika ditemui sejumlah Wartawan diruang kerjanya, Rabu (7/3/18).

Bahkan ia menilai bahwa sebenarnya kerugian negara di sektor kehutanan di Papua itu, diawali dari perizinan, karena semua produksi kayu yang dilakukan berdasarkan izin industri, tetapi izin produksi dan izin penebangan tidak ada.

“Itu juga potensi pajak dan juga penyalahgunaan izin-izin di sektor kehutanan. Di sana itu begitu kayu keluar, dana-dana reboisasi juga tidak ada, ” bebernya.

Untuk itu, lanjut Ruben Magai, jika hal itu betul-betul diterapkan, pengelolaan sumber daya alam misalnya kehutanan ini, sebenarnya masyarakat Papua bisa kaya jika dikelola dengan baik.

Dikatakan, dari sisi pengelolaan hasil hutan, sebelumnya HPH, sehingga ilegal logging berubah menjadi hasil kayu olahan.

“Kayu olahan dari sisi perizinan sudah bikin masalah ini, sehingga ketika berdampak kepada kerugian negara, kami mempertanyakan kehutanan dari sisi perencanaan, pengelolaan dan perizinan baik provinsi maupun pusat harus bertanggung jawab. Dan perizinan harus dievaluasi lagi,” tandas Ruben Magai.

Namun ia mensinyalir ada oknum-oknum di Dinas Kehutanan juga ikut bermain dalam perizinan.

Mantan Ketua Pansus Penyelamatan Hutan ini juga membeberkan, jika kapal yang keluar mengangkut kayu di Jayapura selama lima tahun sudah hampir Rp 24 triliun nilainya.

“Ini bukti dan saya pegang datanya. Ini sekarang siapa yang bermain? Kalau sudah ketemu kerugian negara, hasil olahan kayu itu harus kembali kepada masyarakat adat. Itu yang kami harapkan kepada penjabat gubernur sekarang, supaya mereka bisa mengelolanya,” ujar Ruben.

Namun, Ruben juga menilai jika pemerintah tidak melihat baik-baik terhadap kapal-kapal yang mengangkut kayu ke luar Papua.

“Orang Papua tertinggal miskin, soal kerugian negara dengan hasil identifikasi dan temuan yang ditemukan oleh KPK, saya pikir kita sudah lama berbuat,” ucapnya.

Untuk itu, ia mendesak Polda Papua harus bergerak karena ada temuan kerugian negara atas sektor kehutanan.

“Saya menduga ada oknum aparat yang bermain juga,” ketusnya.

Namun, tandas Rubeb Magai, haknya juga mempertanyakan dana yang selama bertahun-tahun dari lembaga dunia bagi masyarakat yang menjaga hutan di Papua.

“Ini perlu diperjelas oleh Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup, ” tutupnya. (TIARA)