Pasific Pos.com
Lintas Daerah

Pokja MRP Terima Aspirasi Penolakan Pembangunan PLTA di Boven Digoel

 

Jayapura,- Kelompok Kerja Adat Majelis Rakyat Papua (Pokja Adat MRP) menerima aspirasi masyarakat adat Katiwambon, Boven Digoel tentang penolakan pembangunan PLTA di Sungai Kawo Boven Digoel, Papua.

Ketua Pokja Adat MRP, Demas Tokoro, SH usai menerima aspirasi tersebut mengatakan, terkait penolakan tanah adat di Papua, Pokja Adat MRP sudah terima banyak pengaduan masyarakat termasuk aspirasi masyarakat adat Katiwambon tentang penolakan pembangunan PLTA di Boven Digoel.

“Kami terima aspirasi penolakan pembangunan PLTA di sungai Kawo, Boven Digoel dan sesuai dengan isi surat aspirasi ini, masyarakat adat setempat menolak dengan tegas pembangunan PLTA di wilayah adat mereka. Karena menurut mereka, tidak ada kesepakatan tentang pemabngunan PLTA tersebut, karena memang sebelumnya tidak pernah ada penjelasan atau sosialisasi, baik oleh pihak perusahaan maupun Pemerintah Daerah setempat,” ujar Demas Tokoro.

Jadi, lanjut Ketua Pokja Adat MRP, hal ini memang benar, karena apapun perusahaan yang masuk di wilayah masyarakat adat setempat harus diketahui oleh masyarakat setempat jauh sebelumnya sebagai pemilik tanah adat, supaya mereka tahu nanti akan ada perusahaan atau proyek yang masuk di kabupaten kita dan tempatnya di Distrik ini dan Kampung ini. Hal seperti ini perlu disampaikan kepada masyarakat setempat supaya mereka bisa ketahui sebelumnya.

“Jadi, rencana pembangunan PLTA di sungai Kawo telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat adat Katiwambon sebagai pemilik tanah adat, karena survey yang dilakukan oleh PT. Aditya and Kenedi, pihak konsultan tidak diawali dengan sosialisasi, tetapi beredar informasi bahwa pembangunan akan dimulai pada tahun 2019 mendatang.

Rencana pembangunan PLTA ini terkesan dipaksakan, dimana sesuai isi surat aspirasi masyarakat ini, rencana pembangunan PLTA tersebut telah memecah belah masyarakat adat Katiwambon dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal yang berkepanjagan, apabila proyek terus dipaksakan untuk dilaksanakan.

Karena lokasi yang dipilih merupakan tempat-tempat keramat atau tempat-tempat religius. “Ada nilai-nilai religi di situ, maka siapapun dia atau pihak pelaksana proyek juga harus menghormati tempat-tempat seperti itu. Kalau boleh, duduk dengan masyarakat setempat untuk membicarakan apakah proyek tersebut bisa dijalankan atau tidak atau PLTA tersebut bisa di bangun atau tidak”, ungkapnya.

Lanjutnya mengatakan, karena ada masyarakat pemilik hak ulayat, maka tidak bisa masuk serobot begitu saja dan membangun suatu pembangunan meski itu untuk kepentingan masyarakat, tetapi sebelumnya masyarakat harus tahu dan membuat kesepakatan bersama kemudian menjalankan proyek tersebut.

“Di situ ada pemililiknya, maka tidak bisa masuk serobot begitu saja. Jangan demi pembangunan hak-hak masyarakat dikorbankan. Apa keinginan masyarakat harus didengar, jangan masuk begitu saja. Tidak ada tanah di Papua yang tidak memiliki tuan, semua tanah di Papua memiliki tuan atau ada pemiliknya,” tandas Ketua Pokja Adat Majelis Rakyat Papua. (Hendry Holago)