Pasific Pos.com
Papua Barat

PN Manokwari Dinilai Tidak Transparan Publikasikan Sejumlah Kasus    

Manokwari, TP – Bidang Hubungan Masyarakat (Humas), Pengadilan Negeri (PN) Manokwari, dinilai tidak transparan dalam mempublikasikan sejumlah data penanganan dugaan kasus, baik kasus tindak pidana umum, maupun tindak pidana khusus dan tindak pidana lainnya.

Direktur Eksekutif LP3BH, Manokwari, Yan C. Warinussy mengatakan, PN Manokwari melalui Humas harus transparan dalam mempublikasikan sejumlah kasus yang telah ditanganinya.

Dikatakan Warinussy, ketika berkas perkara dimasukan, baik tindak pidana umum dari Kejaksaan mauupun dari Kepolisian untuk perkara cepat, misalnya tilang dan perkara perdata.

Sekarang, lanjut dia, sudah menggunakan sistem komputerisasi. Ia mencontohkan “Misalnya saya daftar gugatan, langsung kita bawa hard copy-nya dan soft copy-nya. Artinya hard copy-nya diterima karena itu syarat. Kemudian, untuk syarat lain dari sisi data base, maka harus ada soft copy dan kita membayar di bank, semuanya sudah trasparan,” kata Warinussy kepada Tabura Pos di PN Manokwari belum lama ini.

Tentang sejumlah data penanganan kasus yang diminta perss. Namun, alasan humasnya karena kesibukan sehingga belum sempat disiapkan data-data tersebut, Warinussy mengatakan, alasan klasik tersebut tidak bisa digunakan Bidang Humas, PN Manokwari.

Kenapa, lanjut dia, karena situasi dan kondisi saat ini adalah era reformasi dan juga era keterbukaan, apalagi PN Manokwari sudah menuju pada proses peningkatan akreditasinya, sehingga bisa naik kelas menjadi kelas I.

Seharusnya, tambah praktisi hukum ini, semua informasi itu sudah harus tersedia. “Jadi perkara masuk mulai dari proses, sampai dengan putusan pastinya sudah ada datanya dan tinggal ases saja.

Humas PN Manokwari bisa meminta tolong, misalnya kalau itu perkara tilang, maka hubungannya dengan pidana dan langsung ke Panitra Muda Pidana karena ada bagian-bagian, ada bagian pidana umum, ada khusus, ada ilegal loging, dan perkara tinda pidana cepat,” jelas Warinussy.

Untuk itu, kata dia, tidak ada sesuatu yang harus dijadikan alasan lagi, karena hal itu tidak tepat atau tidak proprosinal menurut dirinya untuk saat ini.

Dikatakan Warinussy, seharusnya sejumlah data-data tersebut sudah harus tersedia, sehingga publik mudah untuk mengakses, apalagi di PN Manokwari sudah ada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

“Dengan adanya PTSP ini, menurut saya semua informasi jauh lebih mudah diakses. Jadi, perss, masyarakat atau publik tidak perlu untuk susa mencari informasi seperti itu.

Perss, Masyarakat atau publik mencari informasi seperti itu tidak boleh ‘makan waktu’ atau  berhari-hari saya kira kurang dari 1 hari sudah bisa selesai,” tandas Warinussy. [FSM]