Pasific Pos.com
Sosial & Politik

PLPB Papua-Papua Barat Gelar Rapimpus ke-II dan Seminar

Jayapura, – Dalam rangka memperjuangkan dan memenuhi hak politik rakyat Papua dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, maka DPP Partai Lokal Papua Bersatu (PLPB) melakukan langkah-langkah managemen organisasi partai dengan menggelar Rapat Pimpinan Pusat ke-II dan Seminar yang berlangsung di Gedung Kesenian Papua, Taman Imbi, Kota Jayapura, Jumat (13/7/18) siang.

Dalam kegiatan itu dihadiri Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long, Sekretaris Komisi I, Mathea Mamoyau, S. Sos, Anggota Komisi I, Yonas Nusi dan perwakilan dari Akademisi, Prof. Dr. Melkias Hetharia serta para undangan lainnya dari mahasiswa dan tokoh masyarakat baik dari Papua maupub Papua Barat.

Pendiri dan Ketua Umum Partai Lokal Papua Beraatu, Frits ris D.J. Fonataba, S. Sos mengatakan, Rapat Pimpinan Pusat ke-II dan Seminar Partai Lokal Papua Bersatu yang kita laksanakan hari ini, merupakan suatu moment yang bersejarah bagi seluruh masyarakat Papua dan Papua Barat.

“Satu harapan, kami mohon dukungan DPR Papua, agar hasil rapat yang kami laksanakan hari ini dalam bentuk rekomendasi, kami harapkan perlubtindakan hukum kepada Gubernur Provinsi Papua dan juga pemerintah Pusat. Jangan biarkan aspirasi kami ini, sampai disini dan jangan hanya semacam angin yang datang dan pergi begitu saja, ” kata Frits Fonataba disela-sela acara Seminar.

Alasan pihaknya melaksanakan rapat tersebut, karena ini merupakan tindakan hukum dari oada pendaftaran partai lokal Papua Bersatu pada tanggal 13 Oktober 2017 di KPU Papua ketika itu.

“Jadi siapa yang bilang, orang Papua tidak bisa bikin Partai Lokal. Saya bilang, kami ini orang Papua bisa bikin partai lokal, karena ini perintah amanat amandemen UUD 45. Didalam pasal 22 hurup (P) dan pasal 28 hurup (P). Dan ini merupakan prodak hukum tertinggi dari pada seluruh prodak undang-undang yang berlaku di dalam negara NKRI ini. Sehingga dari amanat undang-undang tadi itu melahirkan dua undang-undang otonomi khusus, yaitu undang-undang Otsus untuk Provinsi Papua dan undang-undang Otsus untuk Papua Provinsi Aceh,” jelasnya.

Lanjut dikatakan, implementasi dari pada UU Otsus kita itu yang didalam Bab 7 pasal 28 ayat 1, itu yang membuat hari ini kita bicarakan partai lokal di Papua.

“Itu dia bilang bahwa penduduk Provinsi Papua dapat membentuk partai politik. Tapi kalau secara pengertian mendasar dalam pengertian yang dong bilang bahasa Indonesia tinggi itu bahwa bisa saja orang Papua membentuk partai politik nasional dan bisa saja orang Papua membentuk partai politik lokal.

Untuk itu, ia berharap dari hasil seminar hari ini pihaknya akan mengeluarkan sebuah rekomendasi kepada DPR Papua. Dan DPR Papua menindaklanjuti kepada gubernur, agar segera membentuk tim terpadu untuk menuju tanah Batavia.

Terkait partai lokal, Profesor Dr. Melkias Hetharia perwakilan dari Akademisi menjelaskan, gagasan itu dituangkan didalam rancangan undang-undang otonomi khusus draf yang ke 14 yang kemudian di kirim ke Jakarta. Lalu bersama-sama pemerintah pusat juga DPR RI menetapkan uu nomor 21 tahun 2001. Yang waktu itu memang undang-undang tersebut tidak mencerminkan secara baik apa yang dikehendaki oleh masyarakat Papua didalam rancangan ke 14 itu.

“Jadi dari sisi hukum, kita melihat bahwa pasal 28 dari uu 21 itu, memang akan menimbulkan multi tafsir. Itu persoalannya sehingga rakyat yang membaca aturan itu, ya bisa saja membentuk partai politik nasional maupun bisa saja membentuk partai politik lokal. Atau dengan nama lain, seperti partai politik daerah misalnya,

Karena menurutnya, persoalan mengenai pemahaman pasal 28 ini begitu ambigu, maka perlu ada ketegasan mengenai pasal itu. Misalnya lewat suatu yudicial reviuew ke Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai rumusan pasal itu.Supaya meminta MK menormakan ulang agar mereka menyetujui itu, atau mempertegas itu karena multi tafsir tadi.

Dikatakan, kenapa pasal ini tidak bisa dilaksanakan secara optimal di Papua? karena memang keadaan multi tafsir itu menyebabkan tidak dapat untuk dilasanakan pasal itu. Tetapi kalau kita melihat keinginan baik dari pemerintah Provinsi Papua, baik gubernur maupun DPRP sudah mengambil langkah langkah yang cukup positif untuk membentuk perdasus mengenai partai politik lokal atau yang disebut nama lain.

“Itu sudah di kirimkan ke pusat untuk mendapatkan klarifikasi dari Mendagri, namun sampai hari ini tidak ada jawaban positif mengenai hal itu, sehingga kalau kita kaitkan lagi dengan putusan MK nomor 173 itu jelas bahwa pemerintah pusat dalam hal ini Departemen Dalam Negeri tidak bisa memberikan ujian eksekutif reviuew terhadap rancangan peraturan daerah khusus itu,” paparnya.

Oleh karena itu, kata Prof Melkias, dari sisi hukum sebenarnya pemerintah Provinsi Papua, Gubernur maupun DPRP bisa saja menetapkan perdasus itu untuk diberlakukan di Papua dan kemudian di laporkan kepada pemerintah pusat bahwa peraturan itu sudah dilaksanakan di daerah.

Tapi apabila pemerintah pusat berpendapat lain lanjut Melkias, maka melalui mekanisme hukum, hal itu bisa dajukan ke Mahkamah Agung (MA) untuk diadakan yudicial riviuew. Tergantung dari MA, mau memutuskan itu seperti apa.

Yang jelas kata Melkias, bahwa harapan dari pada masyarakat Papua ketika menyusun rancangan undang-undang Otsus itu, sangat mengharapkan ada suatu partai politik daerah atau partai politik lokal yang merupakan wadah ruang yang diberikan oleh pemerintah pusat untuk mewadahi pemikiran- pemikiran politik dari saudara-saudara yang ada di Papua yang mungkin tidak sesuai dengan pemikiran pusat.

“Biarlah mereka berjuang secara politis dengan wadah yang disiapkan, dengan harapan supaya jangan ada lagi persoalan pertumpahan darah di tanah ini, sehingga kita bisa menciptakan Papua tanah damai lewat wadah partai politik ini,” harapnya.

Wakil Ketua Komisi I DPR Papua, Tan Wie Long mengatakan, apa yang dilaksanakan Partai Lokal Papua Bersatu hari ini adalah sebuah momentum evaluasi.

“Artinya, lahirnya Partai Papua Bersatu ini berdiri kurang lebih sudah 4 tahun. Tapi belum ada secara legitimasi diakui oleh pemerintah pusat. Kani DPR Papua tentunya ingin bersama-sama dengan pemerintah daerah juga bersam-sama dengan pengurus Partai Papua Bersatu pusat mempertanggungjawabkan hal-hal apa saja yang di kehendaki pemerintah pusat.

Sehingga legitimid dari sebuah partai yang didirikan yang dilahirkan oleh anak bangsa Indonesia yang asli Papua ini benar-benar bisa diakui oleh negara, juga diakui oleh pemerintah.

“Ini yang kita harapkan. Jadi seresehan hari ini nuansanya cukup baik, cukup positif yang muaranya itu adalah melahirkan sebuah partai baru yang ada di tanah Papua ini untuk bisa mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua, juga orang warga nusantara yang ada di Papua membantu mendukung apa yang menjadi program-program nasional. Jadi tidak ada nuansa negatif yang dilaksanakan pada hari ini,” ujar Along sapaan akrabnya.

Sementara itu, Sekretaris Komisi I DPR Papua, Mathea Mamoyau memberikan apresiasi kepada pendiri Partai Lokal Papua Bersatu yang telah melaksanakan seminar hari ini dan rapat dewan pimpinan partai.

“Pada prinsipnya kami di DPRP sebagai wakil rakyat kami menunggu dari partai lokal ini membawa setiap permasalahan termasuk setiap rekomendasi-rekomendasi dan juga surat dari Mendagri sehingga itu menjadi acuan, menjadi suatu hal yang bisa kami kerjakan. Sehingga partai ini bisa berjalan dan bisa dipakai di Papua,” tutup legislator Partai PDI Perjuangan ini. (TIARA)