Pasific Pos.com
Papua Tengah

Pimpinan SKPD Tidak Boleh Keluar Selama Pemeriksaan

DOGIYAI – Refomasi birokrasi pengunaan dana pembangunan dari tiga sumber kepentingan pembangunan dan kesejakteraan masyarakat. Sementara ini pengamat kebijakan publik ‘memantau dan melihat.

“BPK yang telah terdokumentasi skornya sudah sejauhmana, berapa. Bagus atau tidak kami belum tau. Nilainya sudah sejauh ini berapa, kami juga belum tau, sehingga selama pihak BPK ada di kabupaten Dogiyai dalam kurun waktu delapan tahun itu pasti saja ada target dan harapan yang kita pastikan. Lembaga pemeriksa keuangan BPK dalam pemeriksaan awal dari tiga sumber dana, yakni dari dana Otsus, DAU dan DAK,” terang Bupati Dogiyai, Yakobus Dumupa, SIP, panjang lebar.

Bila ada temuan harus disampaikan secara terbuka dan dilapokan kepada Bupati Dogiyai, tekan Dumupa, di sela-sela kegaitan pembukaan pemeriksaan BPK, didampingi Sekda Dogiyai Natalis Degei, Sos seraya mengingatkan bahwa pemeriksaan tersebut untuk kepentingan daerah.

Ditambahkan, masyarakat harus diutamakan dan hal itu harus diupayakan. Semua pemangku kepentingan berpikir untuk daerah dan tentunya kesejahteraan masyakarat. Lembaga pemerintah kita harus rendah hati, OPD dan SKPD untuk tetap berpihak akan kepentingan masyarakat dan kita semua. Dalam kesempatan itu, Bupati Dumupa terbuka memberitahukan kepada kuasa penguna anggaran dan pimpinan SKPD atau OPD baru untuk tidak meninggalkan Dogiyai. “Lebih baik siapkan diri untuk bertanggung jawab atas kegiatan kita. Setiap dana yang kita gunakan dapat bertanggungjawabkan secara baik dan benar,” harapnya.

Bila yang nakal dan keluar, tegasnya laporkan kepada bupati. Hal-hal lain akan diatur Sekretaris Daerah, apa yang kita lakukan itulah yang kita pertanggunjawabkan. “Jadi kita bertanya apa tujuan kita, masa depan kita, itulah yang kita bayangkan. Bayangan kita harus naik bukan menurun, tergantung kegiatan dan kinerja SKPD dan perencanaan kita sendiri. (don)