Pasific Pos.com
Headline

Pilkada di Nduga dan Paniai Tertunda

“Anggota KPU Nduga Diberhentikan”

 

JAYAPURA,- Dua Kabupaten di Provinsi Papua tidak melaksanakan pemungutan suara secara serentak dalam Pilkada 2018. Kedua kabupaten tesebut adalah Kabupaten Nduga dan Kabupaten Paniai.

Gubernur Papua, Soedarmo kepada wartawan di Jayapura, Rabu (27/6/2018) mengatakan, pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Nduga tertunda bukan karena faktor keamanan, tetapi anggota KPU Nduga tidak berada di tempat.

“logistik sudah tiba di ibukota Kabupaten Nduga, Kenyam, dan belum didistribusikan ke distrik. Selain itu, anggota KPU tidak berada di tempat, dan sudah diberhentikan serta tugasnya diambil ahli oleh KPU Provinsi,” kata Gubernur Soedarmo.

Dikatakan, Pilkada di Kabupaten Nduga akan dilakukan oleh KPU Provinsi dan pemungutan suara yang sempat tertunda tetap harus dilaksanakan.

“Meski pemungutan suara dilaksanakan di luar jadwal semestinya, saya harap dilaksanakn segera dan tetap memperhatikan partisipasi pemilih. Pihaknya berharap pemungutan suara nantinya benar-benar terlaksana dengan rapi seperti daerah lain yang melakukan secara serentak aman dan lancar,” ujarnya.

Mantan Gubernur Aceh mejelaskan, pemungutan suara untuk pilkada gubernur berjalan seperti biasa. “Paniai sudah berjalan untuk Pilgub tapi untuk Pilkada bupati masih tunggu keputusan PT. TUN yang diajukan oleh KPUD Paniai, sehingga Pilkada bupati dipastikan di tunda,” kata Soedarmo.

Soedarmo menambahkan, logistik yang sempat terlambat di Kabupaten Yahukimo juga sudah teratasi setelah Rabu pagi, pesawat carteran KPU mendroping logistik pilgub ke 8 distrik. “Yahukimo tidak ada masalah, saya sudah mendapat laporan dan panwas, kalau panwas kan laporannya akurat,”

Dia menjelaskan, KPU yang tidak melaksanakan Pilkada, maka tentu akan di hukum sesuai aturan yang berlaku. Menurutnya, ada upaya dari KPU Nduga untuk menggagalkan Pilkada serentak 2018. “kalau masalah proses hukum itu ranahnya KPU, tapi pada prinsipnya jika penyelenggara ingin menggagalkan Pilkada maka ada sanksi hukumnya,” tegasnya.