Jayapura- Walikota Jayapura, Benhur Tomi Mano mengingatkan agar pengurus PGRI berada paling depan saat memperjuangkan hak hak guru. Hal ini disampaikan saat dialog penguatan pengurus PGRI se tanah Papua di Auditorium Uncen , Senin (4/3).
“Terkait hak-hak guru TPP dan ULP yang tidak dibayarkan, PGRI harus berdiri di muka, jangan berdiri di belakang, untuk membicarakan hak-hak guru,”kata Wali Kota Jayapura dalam kata sambutannya.
Wali Kota mengatakan terkait pembayaran hak-hak Guru, dirinya telah mejelaskan secara rinci kepada provinsi Papua tentang mekanisme dan dasar hukum pembayarannya dan tanggung jawab penyelesaiannya.
“Saya sudah menjelaskan urut-urutannya didepan wakil Gubernur Provinsi Papua, didepan asisten satu, dua dan didepan kepala Bappeda, saya menjelesakan jelas, itu harus di bayarkan oleh pemerintah Provinsi Papua,”ungkap BTM sapaan akrabnya.
Wali Kota mengatakan selama pemerintahan periode pertama sebelum berlakunya pengelolaan SMA/SMK oleh Provinsi, Pemerintah Kota tidak memiliki masalah seperti yang dialami saat ini. “Selama 6 tahun kepemimpinan saya aman-aman saja, lancar-lancar saja,” ujar Wali Kota yang diaambut tepuk tangan.
Hadir dalam Temu Wicara Penguatan PGRI Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua, Ketua Umum PGRI Pusat Dr. Unifa Rosyidi, Ketua PGRI Papua, Dr. Nomensen Mambraku, Ketua PGRI Kota Jayapura, Dr. Robert Johan Betaubun serta kepala Dinas Pendidikan dan Pengajaran Provinsi Papua dan tamu undangan serta ribuan guru-guru se-Tanah Papua.