Pasific Pos.com
Lintas Daerah

Perusahan di Kabupaten Mimika Keberatan Terapkan UMP 2018

JAYAPURA,- Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Papua, Yan Piet Rawar mengakui jika ada perusahaan yang beroperasi di Kabupaten Mimika keberatan menerapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Papua tahun 2018.

Ya, ada perusahan yang merasa berat, untuk itu pihak perusahan memintah penanguhan pembayaran UMP. Kami masih mempelajari alasan para pengusaha ini menunda pelaksanaan UMP tersebut,” kata Piet Rawar kepada wartawan di Jayapura, Selasa (27/2/18).

Rawar mengaku, hanya baru Kabupaten Mimika yang melaporkan ada perusahan yang merasa keberatan, sementara Kabupaten Merauke dewanpengupahannya yang merasa keberatan.

”Kami harap pelaporan dari perushan bukan dewan pengupahan, jadi perusahan tersebut yang harus mengajukan sendiri keberatanya, sehingga kita bisa mengetahui asalan yang jelas kenapa tidak mampu menjalankan keputusan yang sudah diputuskan tersebut,” jelasnnya.

Untuk mengawasi keputusan Gubernur tentang UMP Papua tersebut, pihaknya telah menurunkan tim pengawasan ke Kabupaten/Kota. Ia menambahkna, UMP Papua sebesar Rp 3 juta ini merupakan keputusan gubernur, sehingga wajib dilaksanakan oleh perusahan yang ada di Papua dan tentunya ada sanksi jika tidak dilaksanakan.

“Kalau untuk sanksi pastinya ada hanya saja kami lakukan secara berkala, mulai dari peringatan, teguran lisan hingga tertulis,” ucapnya.