Pasific Pos.com
Ekonomi & Bisnis

Perusahaan Kesulitan Keuangan, THR Pekerja Bisa Dicicil

THR Pekerja Bisa Dicicil
Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad saat diwawancara.

Jayapura, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua mengingatkan pengusaha agar tetap membayar tunjangan hari raya (THR) pekerja kendati ada wabah virus corona atau Covid-19.

THR merupakan hak pekerja yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Asisten II Bidang Perekonomian dan Kesejahteraan Setda Provinsi Papua, Muhammad Musa’ad meminta kepada pengusaha untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“THR merupakan hak pekerja, dalam situasi pandemi corona, walaupun sudah banyak pekerja yang dirumahkan, tetapi hak mereka harus dipenuhi,” kata Musa’ad, Rabu (13/5/2020).

Ia menyampaikan bahwa jika pengusaha kesulitan keuangan, maka THR dapat dibayar secara angsur atau dicicil. “Jadi bisa dua atau tiga kali dibayarkan, tetapi harus dibayarkan, jangan sampai tidak,” ucapnya.

 

Gelombang PHK dan Dirumahkan Capai Ribuan Orang

Selama wabah virus corona merebak di Indonesia pada Maret lalu, pekerja swasta dari sektor formal yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan terus bertambah.

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi (Disperindagkop), UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua mencatat jumlah pekerja yang di PHK dan dirumahkan pada awal Maret lalu mencapai puluhan orang, namun hingga pertengahan Mei ini telah mencapai ribuan orang.

Kepala Disperindagkop, UKM dan Tenaga Kerja Provinsi Papua, Omah Laduani Ladamay mengungkapkan, awal Maret pekerja yang di PHK dan dirumahkan sekitar 81 orang, namun terus bertambah hingga 2.135 orang.

Pekerja dari sektor perhotelan dan restoran yang paling terkena dampak dari merebaknya wabah virus corona. Pekerja dari sektor tersebut mencapai 90 persen yang di PHK dan dirumahkan.

Artikel Terkait

Wagub : Tak Taat Protokol Kesehatan, Calon Kepala Daerah Didiskualifikasi Saja

Bams

Bupati se Papua Diminta Terbitkan Perbup Disiplin Protokol Kesehatan

Bams

Pegawai Terpapar Corona, Kantor Bappeda Papua Ditutup

Bams

Kemenkes Turunkan Tim, Pantau penanganan Corona di Papua

Bams

PMI Papua Terus Berupaya Putus Mata Rantai Penyebaran Covid-19

Bams

Polres Waropen Akan Lebih Pertekat Protkes

Afrans

Tindak Lanjuti Inpres No.6, Pemda Waropen Gelar Rapat Internal

Afrans

Alami Defisit, Proyek Besar di Papua Ditunda

Bams

Pemuda Papua Jadi Agen Perubahan Covid-19

Bams