Pasific Pos.com
Papua Barat

Pertumbuhan Pemukiman Belum Menganggu Pembangunan Distrik Manokwari Selatan

Manokwari, TP – Kehadiran Kantor  Gubernur Papua Barat di wilayah Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari. Kemudian disusul pembangunan Mapolda Papua Barat, Kodam XVIII Kasuari Papua Barat serta sejumlah kantor instansi vertikal dibawah Kementerian telah memicu laju pertumbuhan pemukiman dan penduduk di Distrik Manokwari Selatan cukup signifikan beberapa tahun belakangan ini.

          Bahkan diperkirakan pertumbuhan pemukiman dan penduduk di Manokwari Selatan akan terus bertambah. Saat ini saja, selain pembangunan pemukiman yang terus menggeliat di wilayah Manokwari Selatan, kehadiran pelaku usaha di sisi badan jalan mulai dari Jalan Baru hingga Maruni terus bertumbuh, baik kios maupun pembangunan ruko.

Meski demikian, Kepala Distrik Manokwari SelatanAgustinus Maniani, SH, mengaku bahwa laju pertumbuhan pemukiman dan penduduk di Manokwari Selatan belum mengkhwatirkan terhadap jalannya pembangunan di wilayah Manokwari Selatan, dan belum berdampak terhadap jalannya roda pemerintahan provinsi Papua Barat.

          “ Pertumbuhan pemukiman saat ini belum aktifitas menganggu jalannya pemerintahan provinsi Papua Barat. Kalaupun pemukiman warga terus bertambah masih bisa kita tata karena wilayah Manokwari Selatan cukup luas. Kita juga bisa menyiapkan lahan untuk pengembangan khusus pemukiman,” kata Maniani saat ditemui Tabura Pos di Kantornya, Jumat (6/7).

Untuk saat ini, Maniani menegaskan, belum ada pemukiman kumuh di wilayah Distrik Manokwari Selatan. “ Tidak ada pemukiman kumuh di Manokwari Selatan, karena masyarakat

hidup bersih dan sehat.  Kerjasama antar aparat desa dan staf distrik juga berjalan baik untuk menjalankan program kerja pemerintahan,” terangnya.

Mengingat Distrik Manokwari Selatan telah berubah menjadi pusat perkantoran yang disibukkan dengan berbagai aktifitas pemerintahan.  Maniani tak lupa menghimbau seluruh masyarakat Manokwari Selatan untuk tetap menjaga keamanan lingkungan, kebersihan untuk mendukung aktifitas pemerintahan provinsi Papua Barat. [CR55-R2]