Pasific Pos.com
Papua Barat

Pertemuan MRPB dan Presiden Jokowi Ditunda Hingga Maret

Manokwari, TP – Seluruh anggota Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) periode 2017-2022 bertolak ke ibu kota negara, Jakarta, 19 Februari 2018. Agendanya, para anggota MRPB ini diundang untuk bertemu Presiden Joko Widodo, Kapolri, dan sejumlah menteri.

Ternyata, pertemuan itu diagendakan Maret 2018 mendatang. “Sebenarnya, agenda pertemuan MRPB dengan Presiden, Kapolri, dan beberapa menteri di-setting bulan Maret 2018. Ini berdasarkan pernyataan Dirjen Otonomi Daerah (Otda) Kemendagri akan diagendakan khusus untuk pertemuan itu,” kata Ketua MRPB, Maxsi N. Ahoren kepada para wartawan di Kantor MRPB, Senin (26/2).

Dikatakannya, dalam agenda itu direncanakan ada 12 poin yang disampaikan ke Presiden, diantaranya terkait hak orang asli Papua, kemudian sumber daya alam di Papua barat, dan penguatan lembaga MRPB.

“Tiga poin ini yang sangat dominan sekali yang nantinya kami bawa ke Presiden. Pertemuan tidak sempat terjadi karena adanya miskomunikasi antara MRP dan MRPB, maka akan diagendakan pada pertemuan berikut,” tambah Ahoren.

Saat pertemuan kedua dengan staf Kemendagri, dirinya mengatakan, jika memang Presiden tidak sipa melakukan pertemuan dengan MRP dan MRPB, maka MRP dan MRPB akan menyurati Presiden untuk datang ke Papua atau Papua Barat.

Akhirnya, ke-12 item pokok pikiran yang ingin disampaikan ke Presiden tidak sempat disampaikan, sehingga anggota MRPB dibagi untuk melakukan pertemuan dengan beberapa kementerian di Jakarta.

Lanjut dia, pimpinan MRPB menginstruksikan setiap pokja melakukan pertemuan dengan Kemendagri, Kementerian Lingkungan Hidup, Polri, dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Anak.

Koordinator Tim Pokja Agama MRPB, Kelly Duwiri mengatakan, dari pertemuan Pokja Agama dan Kementerian Agam menghasilkan 6 poin. Pertama, mengangkat status Sekolah Menengah Atas Kristen (SMAK) Diaspora Sorong dan perguruan tingginya dari yayasan menjadi negeri dan pegawainya diangkat menjadi pegawai negeri sipil (PNS).

“Kementerian Agama akan segera membentuk tim dan turun ke Sorong melihat kelengkapan administrasi, sekaligus status yayasannya diangkat menjadi sekolah negeri,” katanya.

Kedua, Kementerian Agama juga mendukung dan mendorong DPRD Kabupaten Manokwari untuk membentuk rancangan peraturan daerah tentang Manokwari sebagai Kota Injil.

Ketiga, Kementerian Agama juga akan segera mendukung dan membantu kelima yayasan, diantaranya YPK, YPPGI, YPPK, Yapis, dan YPPA. Kelima, Kementerian Agama akan memberikan bantuan terhadap rumah ibadah di Papua Barat dan memberikan kuota khusus untuk Jemaah haji dan ziarah ke Yerusalem, khusus untuk orang asli Papua.

Keenam, Kementerian Agama juga akan membantu pendirian sinode-sinode atau kantor wilayah berdasarkan data dan jumlah jemaat.

Koordinator Pokja Adat MRPB, Levinus Wanggai menjelaskan, pihaknya hendak melakukan pertemuan dengan Kapolri. Namun, Kapolri masih berada di luar negeri, sehingga Pokja Adat menemui Humas Polri.

Dikatakan Wanggai, salah satu pokok pikiran yang ingin didiskusikan dengan Mendagri, salah satunya membicarakan MoU antara MRPB dan Polri dalam rangka membangun sekolah taruna di Papua Barat, sehingga generasi muda Papua yang ingin menjadi anggota TNI-Polri, sejak dini disiapkan melalui sekolah taruna.

“Sekolah ini khusus untuk anak-anak Papua. Kita punya rencana Kapolri bisa teken MoU dengan Ketua MRPB, sehingga kita bisa scenario anggarannya. Kalau memang kita bisa tindaklanjuti secepatnya, kita harap tahun ini sudah bisa ada formulasi yang kita dapat,” tukasnya.

Sedangkan coordinator tim MRPB untuk bertemu Kementerian Lingkungan Hidup, Wenand Weripang menyatakan, direncanakan tim MRPB bertemu Menteri Lingkungan Hidup, tetapi sedang berada di luar kota, sehingga pihaknya hanya menemui Direktorat Penanganan Konflik dan Hutan Adat, Kementerian Lingkungan Hidup.

Dikatakannya, ada beberapa poin penting yang disampaikan, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup segera melakukan review dan evaluasi semua izin investasi di tanah Papua, khusus di Papua Barat.

Ia menegaskan, izin-izin yang selama ini dikeluarkan di Jakarta, selalu bertolak belakang dengan hak masyarakat adat Papua. menurutnya, Jakarta terkesan semena-mena mengeluarkan izin tanpa berkoordinasi dengan masyarakat adat, sehingga menimbulkan konflik.

“Kami tidak anti investansi, tapi fakta yang hari ini terjadi, sekian investasi yang beroperasi di tanah Papua, tetapi di bagian itu terjadi pengangguran besar-besaran di Papua Barat,” tukasnya. [FSM-R1]