Pasific Pos.com
Papua Tengah

Pertama Kali, Masyarakat Menou Salurkan Aspirasi Langsung ke DPRD

NABIRE – Masyarakat Menou menyatakan baru pertama kali bisa ketemu langsung dan menyampaikan aspirasi dan tukar pendapat secara langsung dengan wakil rakyat di lembaga legislatif, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Nabire. Pertemuan perdana secara langsung dengan wakil rakyat tersebut terwujud saat Kelompok III anggota DPRD Kabupaten Nabire dipimpin Sekretaris Kelompok, Ev Petrus Asso melaksanakan hearing ke Distrik Menou di Kampung Kunupi, Jumat (23/2) siang.

Dalam pertemuan antara masyarakat dengan Kelompok III DPRD Nabire masing-masing Marthen Douw, Aten Maday, Alex Tinal dan Sekretaris Kelompok, Ev Petrus Asso di Aula Pertemuan Kampung Kunupi, melalui beberapa perwakilan menyampaikan aspirasi yang terpendam selama ini. Masyarakat menyatakan bersyukur bisa bertemu secara langsung dengan DPRD Nabire, apalagi di dalam anggota kelompok III ada Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Marthen Douw yang bisa mendengar secara langsung aspirasi dari masyarakat.

Karena, sekalipun ada kunjungan dewan ke Distrik Menou dan Distrik Dipa beberapa waktu lalu, aspirasi yang terpendam selama ini tidak bisa disampaikan lagi kepada wakil rakyat terutama masyarakat dari Kampung Kunupi dan Ogiyai yang ‘turun’ ke Detamapa, tidak menyampaikan aspirasinya secara langsung.

Dalam pertemuan antara anggota DPRD dengan masyarakat Menou, dihadiri juga Kepala Distrik Menou, Stefanus Tebay. Sekretaris kelompok anggota DPRD Nabire, Petrus Asso mengatakan kedatangan anggota dewan ke tengah masyarakat Menou untuk mendengarkan realisasi dana kampung/desa (DD) yang dikucurkan pemerintah lewat dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Anggota DPRD Nabire tidak menghendaki ada masyarakat yang diproses karena adanya temuan penyalahgunaan dana kampung. Oleh sebab itu, DPRD Nabire melalui kegiatan hearing turun ke kampung untuk memonitoring program dan realisasi penggunaan dana kampung.

Anggota dewan, Aten Maday dihadapan warga mengatakan, sebagai wakil rakyat dari daerah Dipa, Menou dan Uwapa sengaja memilih Menou sebagai sasaran kegiatan hearing DPRD karena tidak menghendaki jika rakyatnya diproses ketika ditemukan adanya pelanggaran penyalahgunaan dana kampung.

Sementara itu, anggota dewan Alex Tinal, selaku mantan Ketua Bamuskam Kampung Bumi Raya mengingatkan agar Bamuskam hendaknya proaktif memantau program dan realisasi dana kampung. Karena, Bamuskam sebagai DPR-nya kampung dibebani juga untuk mengawasi perencanaan, pengelolaan dan pelaksanaan dana kampung yang diterima di kampung.

Ketua DPRD Nabire, Marthen Douw sebagai anggota kelompok III hearing DPRD mengingatkan dana kampung yang diterima setiap kampung berasal dari pemerintah pusat. Oleh sebab itu, para kepala kampung dan pengelola keuangan kampung agar bekerja dengan hati-hati. Karena, kalau dananya dari pusat pasti akan disertai dengan pengawasan terhadap pengelolaan dana pusat tersebut.

Mado, panggilannya ini mengingatkan agar masyarakat hati-hati dalam pengelolaan dana kampung. Pengelolaannya hendaknya sesuai dengan aspirasi masyarakat yang dituangkan di dalam rincian anggaran pembangunan (RAP).

Pertemuan tersebut, setelah mendengarkan penjelasan dari Kepala Distrik Menou, Stefanus Tebay, Sekretaris Kelompok III DPRD Nabire, Petrus Asso yang memimpin pertemuan tersebut memberikan kesempatan kepada empat kepala kampung untuk melaporkan realisasi dana kampung tahun anggaran 2017 dan mnerima masukan dari masyarakat. Pada sesi penyampaian aspirasi masyarakat, beberapa pembicara mensyukuri pertemuan tersebut karena bisa menyampaikan aspirasinya secara langsung kepada anggota dewan.

Ketua DPRD Kabupaten Nabire, Marthen Douw, aspirasi yang disampaikan masyarakat akan diteruskan kepada eksekutif melalui Musrenbangda dan sidang dewan lewat pemandangan umum fraksi sesuai meknisme di lembaga legislatif. Tetapi, kapan akan diwujudkan, tergantung eksekutif melalui instansi teknis. Oleh sebab itu, Mado meminta untuk tidak lupa berdoa dan memohon kepada Tuhan agar kerinduan masyarakat selama ini bisa dijawab oleh pemerintah.(ans)