JAYAPURA,- Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal mengakui jika bantuan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) bagi Perguruan Tinggi Negeri (PTN) di Provinsi Papua saat ini masih sangat minim.
“perhatian pemerintah pusat terhadap Perguruan Tinggi Negeri saat ini masih minim, masih kurang adil dalam pengembangan pendidikan di Tanah Air,” ujar Wakil Gubernur Papua, Klemen Tinal kepada pers, usai bertemu dengan Komisi X DPR RI, akhir pekan kemarin di Jayapura.
Menurut Wagub, Perguruan Tinggi Negeri di Papua hanya tiga, yakni Universitas Cenderawasih, Universitas Musamus Merauke dan Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) di Tanah Papua.
Oleh karena itu, kami minta tolong kepada Komisi X bisa menyampaikan kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi, agar PTN di Papua diperhatikan.
Dikatakan, Provinsi Papua adalah daerah Otonomi Khusus (Otsus) dan PTN berdiri di atas tanah Papua, maka kekhususan juga harus diberikan kepada pemerintah Provinsi Papua untuk mengatur PTN ini.
“kami selama ini tidak berdaya dan tak bisa intervensi PTN di Papua, padahal kami ini daerah otonomi khusus, sebenarnya, tinggal kasih kami kebijakan kita atur sendiri, sehingga anak-anak Papua bisa kuliah dengan baik,” ujarnya.
Wagub mengaku, orang asli Papua yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi tidak banyak, bahkan ada mahasiswa dari keluarga yang tidak mampu, tetapi kami dari pemerintah tidak bisa melakukan intervensi bila terjadi masalah.
“kami tidak bisa intervensi perguruan tinggi, sehingga banyak hal-hal tidak bisa dikoordinasi, baik secara institusi maupun kemahasiswaan dalam proses belajar, padahal kami punya tanggungjawab untuk itu, tetapi undang-undang membatasi kami,” ujarnya lagi.
Wagub juga mengimbau kepada pimpinan PTN di Papua untuk selalu berkoodinasi dengan Pemerintah Provinsi Papua, agar hal-hal yang terkait dengan kebutuhan PTN bisa diperjuangkan bersama-sama ke Pemerintah Pusat.
“saya minta kepada pimpinan perguruan tinggai baik yang menyangkut lembaga atau Sumber Daya Manusia (SDM) kita sama-sama perjuangankan, karena pemda Papua wakil pemerintah pusat di daerah, dengan demikian, kalau ada aspirasi yang mau sampaikan kita bisa sama-sama pergi ke Jakarta bertemu dengan menteri atau presiden,” kata Wagub.
Wagub menambahkan, selain pembangunan infrastruktur, pemerintah Papua sangat konsen terhadap pembangunan sumber daya manusia. “Pembangunan sumber daya manusia di Papua menjadi perhatian, walaupun kita minoritas tapi kita harus berkualitas. Artinya, secara jumlah kita sedikit, tetapi kita harus yang berkualitas, dan itu hanya lewat pendidikan dari SD hingga perguruan tinggi,” tukasnya.